Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menilai langkah ini sebagai langkah strategis yang positif. Menurutnya, keputusan tersebut akan meningkatkan efisiensi koordinasi antara Presiden dan Menteri Keuangan dalam pengambilan kebijakan penting, termasuk pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Dengan perubahan ini, efisiensi akan meningkat. Kementerian Keuangan bertanggung jawab atas penyusunan dan pelaksanaan APBN, sehingga langkah Presiden ini sangat strategis dalam meningkatkan koordinasi dan efisiensi pemerintahan,” ungkap Misbakhun saat ditemui di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, pada Senin, 28 Oktober 2024.

Lebih lanjut, Misbakhun, yang merupakan politisi dari Fraksi Partai Golkar, menjelaskan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Presiden Prabowo merupakan hak prerogatif presiden.

Misbakhun menambahkan bahwa semua ini sesuai dengan arahan Presiden.

Sebagai pemegang hak prioritatif dan pemimpin tertinggi, beliau memiliki kewenangan penuh untuk mengatur pola hubungan antara Presiden dan para Menteri..

The post Kabinet Merah Putih: Kemenkeu Langsung di Bawah Presiden, Langkah Strategis Prabowo Subianto appeared first on seketika.com.

“Kebijakan mengenai harga jual BBM bersubsidi adalah wewenang Presiden, bukan menteri. Menteri hanya melaksanakan kebijakan yang ditetapkan Presiden, dan tidak seharusnya membuat norma baru dalam hal yang bersifat strategis,” jelas Mulyanto kepada wartawan di Jakarta pada Kamis (29/8).

Saat ini, Peraturan Presiden No. 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak masih berlaku.

Mulyanto meminta Menteri Bahlil untuk memperhatikan aturan hukum terkait pembatasan penjualan BBM bersubsidi dan tidak membuat perubahan yang dapat menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.

Lebih lanjut, Politisi dari Fraksi PKS ini mengimbau agar Pemerintah terlebih dahulu memperjelas aturan sebelum mengimplementasikan kebijakan pembatasan distribusi Pertalite.

Pemerintah perlu memastikan regulasinya matang agar tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, terutama di media sosial.

The post Mulyanto: Pembatasan BBM Bersubsidi dengan Permen Berpotensi Masalah Hukum appeared first on seketika.com.