Para korban merupakan warga Kota Palembang yang diduga tergiur tawaran pekerjaan di luar negeri dengan iming-iming gaji besar. Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, memastikan pemerintah daerah langsung bergerak cepat setelah menerima informasi tersebut.

Kelima belas warga tersebut diduga menjadi korban penipuan kerja. Mereka berangkat ke Kamboja melalui jalur yang tidak sesuai prosedur resmi penempatan tenaga kerja. Setibanya di sana, pekerjaan yang dijanjikan diduga tidak sesuai dengan kesepakatan awal.

Peristiwa ini mencuat pada Rabu (18/2/2026), saat Gubernur Sumsel menerima kabar dan berhasil melakukan komunikasi awal dengan pihak terkait.

“Akan kita urus, baru tersambung teleponnya. Nanti kita pulangkan ke sini,” ujar Herman Deru.

Kasus ini diduga terjadi karena para korban tergiur tawaran kerja dengan janji penghasilan tinggi tanpa melalui prosedur resmi. Minimnya verifikasi terhadap agen atau pihak penyalur kerja menjadi celah terjadinya penipuan.

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan berkoordinasi dengan KBRI untuk memastikan seluruh korban mendapatkan perlindungan sementara dan segera dipulangkan ke Indonesia.

The post 15 Warga Palembang Jadi Korban Dugaan Penipuan Kerja di Kamboja, Herman Deru Gerak Cepat Pulangkan appeared first on seketika.com.

Delegasi Australia dipimpin Ms. Gita Kamath, Deputy Head of Mission Australian Embassy Indonesia. Ia didampingi Adam Rhynehart (AFP Jakarta), Ereni Weber, Ryan Cunningham, dan Riri Silalahi dari Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT), serta perwakilan Divhubinter Polri, Briptu Aditya Ashary.

Dari Polda NTT, hadir pula Kabidhumas Kombes Pol Henry Novika Chandra yang memaparkan capaian kinerja kepolisian daerah dalam memberantas jaringan perdagangan orang.

Pertemuan membahas peningkatan kerja sama bilateral Indonesia–Australia dalam penanggulangan TPPO NTT dan penyelundupan manusia di kawasan perbatasan.

Delegasi Australia menyampaikan apresiasi atas peningkatan penindakan kasus yang dilakukan Polda NTT.

“Sinergitas Polri, Polda NTT, dan lembaga terkait menghasilkan peningkatan signifikan bahkan tujuh kali lipat dalam penindakan TPPO dibandingkan tahun sebelumnya,” ujar Kombes Henry.

The post Delegasi Australia Kunjungi Polda NTT, Bahas Ancaman TPPO di Perbatasan appeared first on seketika.com.

Dalam pernyataannya, Dir PPA & PPO Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Dr. Nurul Azizah mengungkapkan bahwa sepanjang semester pertama 2025, Polri telah menangani 189 kasus TPPO yang melibatkan 546 korban, mayoritas adalah perempuan dan anak-anak.

Rinciannya: 260 perempuan dewasa, 45 anak perempuan, 228 laki-laki dewasa, dan 23 anak laki-laki.

“Modus operandi yang paling dominan adalah pengiriman pekerja migran Indonesia (PMI) non-prosedural sebanyak 117 laporan polisi, disusul eksploitasi seksual komersial (48 LP) dan eksploitasi terhadap anak (24 LP). Ini menunjukkan bahwa TPPO adalah kejahatan yang masif dan terus mengincar kelompok paling rentan,” tegas Brigjen Nurul Azizah.

Brigjen Nurul Azizah menegaskan bahwa Polri tidak akan memberikan toleransi bagi pelaku perdagangan orang.

The post 546 Korban Diselamatkan! Polri Bongkar Jaringan TPPO & Narkoba di Sumut appeared first on seketika.com.

Terungkapnya kasus ini karena adanya laporan dari seorang korban yang bekerja di Bahrain sebagai spa attendant.

Korban, yang awalnya dijanjikan pekerjaan sebagai waitress dan housekeeping hotel, ternyata menemukan kenyataan yang jauh berbeda dengan apa yang dijanjikan oleh pelaku.

Menurut pihak kepolisian, para pelaku merekrut korban melalui Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) dengan menawarkan pekerjaan di Bahrain.

Korban yang tertarik kemudian diminta untuk membayar biaya keberangkatan sebesar Rp15 juta. Selanjutnya, para pelaku menyiapkan berbagai dokumen, seperti paspor, visa, dan tiket pesawat untuk memberangkatkan korban ke luar negeri.

The post Polri Ungkap Jaringan TPPO Kirim Pekerja Migran Ilegal ke Bahrain appeared first on seketika.com.

“Kita tidak boleh membiarkan situasi yang sama terjadi di kawasan kita dan menghambat kemajuan yang telah dicapai ASEAN sejak tahun 1967,” ujarnya.

APSC juga harus mampu menjawab tantangan di kawasan khususnya perdagangan orang (TIP) yang berbasis penipuan online dan kejahatan transnasional lainnya. Menko Mahfud mengajak negara-negara ASEAN untuk memperkuat kerja sama regional, termasuk pengelolaan perbatasan, bantuan hukum lintas batas, dan pertukaran informasi. Menko juga mendesak implementasi Deklarasi Perdagangan Manusia yang diadopsi pada KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo pada Mei lalu oleh berbagai badan sektoral ASEAN.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi lebih lanjut menguraikan dan menyampaikan tiga aspek utama yang perlu menjadi fokus APSC:

Pertama, mengatasi tantangan keamanan non-tradisional.

Dalam tiga tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah menangani lebih dari 2.700 kasus perdagangan manusia yang melibatkan penipuan online. Laporan Interpol menyatakan bahwa total biaya bersih kejahatan dunia maya meningkat sebesar 15% setiap tahun hingga tahun 2025.

The post ASEAN Political, 99% Sudah Selesai Implementasi Cetak Biru APSC 2016-2025 appeared first on seketika.com.