“Tiga hakim konstitusi memiliki pendekatan yang mencerdaskan. Dia menganggap penting untuk memperhatikan dissenting opinion dalam menilai putusan MK.”

Seketika.com, Jakarta – Mahkamah Konstitusi (MK) hari ini memutuskan sengketa (PHPU) Pilpres (Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden) 2024, termasuk adanya dissenting opinion. Moh. Mahfud MD, Calon Wakil Presiden Nomor Urut 03 dan Pemohon Perkara Nomor 2/PHP.PRES-XXII/2024, menyampaikan hal ini setelah menghadiri sidang pembacaan Putusan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 (PHPU Presiden 2024).

“Memutuskan sengketa pilpres baru hari ini ada dissenting opinion. Sejak dulu tidak boleh ada dissenting opinion, karena biasanya hakim berembuk karena ini menyangkut jabatan orang, maka ini harus sama. Dirembuk sampai sama. Nah mungkin ini nggak bisa sama. Itu ada catatan sejarah,” jelas Mahfud, yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua MK periode 2008–2013.

Ganjar Pranowo, Calon Presiden Nomor Urut 03, juga mengakui menerima keputusan MK yang menolak gugatannya terkait sengketa Pilpres 2024.

Ganjar mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran, pemenang Pilpres.

“Saya dan Pak Mahfud tinggal hari ini saja, akhir dari sebuah perjalanan, maka apapun keputusannya kami sepakati untuk menerima, kami terima, dan tentu kami ucapkan selamat bekerja untuk pemenang dan mudah-mudahan PR-PR bangsa ke depan bisa segera diselesaikan,” kata Ganjar di Gedung MK pada Senin (22/4/2024).

Ganjar juga mengapresiasi proses di MK dan mengucapkan terima kasih atas dukungan dari relawan dan masyarakat.

Dia juga memberikan penghargaan kepada MK, terutama atas adanya dissenting opinion dalam putusan MK.

Tim Kuasa Hukum Pasangan Calon Nomor Urut 01, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, menyampaikan bahwa mereka menghormati putusan MK.

The post Baru hari ini, MK memutuskan Sengketa Pilpres 2024 Ada Dissenting Opinion appeared first on seketika.com.

“Inti dari permohonan mereka adalah meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon 02, yaitu Prabowo-Gibran, karena dianggap melanggar ketentuan hukum dan etika”

Seketika.com, Jakarta – Tim Pemenangan Nasional (TPN) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, telah mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Tindakan ini dilakukan dengan mendaftarkan permohonan tersebut di Gedung 3 MK pada Sabtu (23/3/2024) sore.

Hadir dalam proses tersebut beberapa politisi terkemuka seperti Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, Masinton Pasaribu, Adian Napitupulu, Djarot Saiful Hidayat, Ketua Tim Pemenangan Nasional (TPN) Arsjad Rasjid, dan Deputi Bidang Hukum Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis.

Mereka memasuki gedung membawa tumpukan berkas yang kemudian diserahkan kepada petugas penerimaan perkara.

“Tahap pendaftaran pasangan calon 03, Pak Ganjar dan Pak Mahfud, telah selesai. Nomor pendaftaran adalah Nomor 02-03/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024. Malam ini, kami akan melengkapi bukti-bukti yang diperlukan. Semua dokumen akan disusun hari ini. Kami optimis bahwa pada malam ini, persiapan akan selesai dan kami akan siap untuk bersidang sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh MK,” ujar Todung.

Todung menekankan bahwa inti dari permohonan mereka adalah meminta MK untuk mendiskualifikasi pasangan calon 02, yaitu Prabowo-Gibran, karena dianggap melanggar ketentuan hukum dan etika.

“Hal ini telah dikonfirmasi oleh MK dan DKPP,” tambahnya.

Selain itu, pasangan Ganjar-Mahfud juga meminta agar pemungutan suara ulang dilakukan di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia.

“Kami tidak hanya meminta pemungutan ulang di satu atau dua tempat, tetapi di seluruh wilayah Indonesia. Kami juga mengajukan permohonan kepada MK untuk membatalkan keputusan KPU yang telah disampaikan beberapa hari yang lalu, serta memerintahkan KPU untuk mengorganisir ulang pemungutan suara,” terang Todung kepada wartawan yang hadir.

Menurut Todung, situasi ini menjadi momentum penting untuk menilai arah demokrasi dan supremasi konstitusi di Indonesia.

Mereka menegaskan bahwa tidak akan mentolerir pelanggaran terhadap demokrasi dan supremasi konstitusi.

Sementara itu, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebelumnya telah menetapkan hasil Pemilihan Umum (Pemilu 2024) pada Rabu (20/3/2024) malam.

Hasil tersebut diatur dalam Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden serta lembaga legislatif lainnya secara nasional.

Hasil tersebut diumumkan setelah KPU menyelesaikan rekapitulasi nasional dan rapat pleno pada Rabu (20/3/2024) malam.

Hasil rekapitulasi KPU menunjukkan bahwa pasangan Prabowo-Gibran memperoleh suara terbanyak dengan 96.214.691 suara dari total suara sah nasional, diikuti oleh pasangan Anies-Cak Imin dengan 40.971.906 suara, dan pasangan Ganjar-Mahfud dengan 27.040.878 suara. Total suara sah nasional yang tercatat adalah 164.227.475 suara.

(mk)

The post Ganjar Pranowo dan Mahfud MD Ajukan Gugatan ke MK Terkait PHPU Presiden appeared first on seketika.com.

“Jika PSU dilakukan, Cawapres Nomor Urut 2 tersebut harus diganti dengan kandidat lain.”

Seketika.com, Jakarta – Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN), telah mendaftarkan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) di Mahkamah Konstitusi (MK).

Tim Kuasa Hukum AMIN dan Tim Pemenangan Nasional (Timnas) AMIN tiba di Gedung 3 MK pada Kamis (21/3/2024) pagi untuk melengkapi berkas permohonan yang telah didaftarkan secara daring sebelumnya.

Permohonan Pasangan AMIN didaftarkan dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon (AP3) Nomor: 01-01/AP3-PRES/Pan.MK/03/2024.

“Alhamdulillah, hari ini kami secara resmi mendaftarkan permohonan kami ke Mahkamah Konstitusi. Kami telah melakukan pendaftaran daring sekitar pukul satu dini hari tadi, dan pada pagi ini, kami beserta tim hukum lengkap, didampingi oleh Kapten Timnas kita,” ujar Ketua Umum Tim Hukum Nasional AMIN, Ari Yusuf Amir, dalam konferensi pers usai pendaftaran resmi permohonan PHPU Presiden 2024.

Ari menyatakan bahwa MK telah menerima permohonan tersebut dengan baik dan secara profesional dalam melayani registrasi PHPU Presiden.

Berkas permohonan hampir mencapai 100 halaman, dan Tim Hukum Nasional AMIN juga menyertakan bukti-bukti terhadap argumen permohonan sebagaimana yang terjadi di lapangan.

Ari mengungkapkan bahwa pasangan AMIN akan hadir dalam sidang pendahuluan di MK.

“Semoga Mahkamah Konstitusi dapat membuka hatinya para hakimnya untuk nanti mempertimbangkan fakta-fakta ini sejernih-jernihnya,” kata Ari.

The post Pasangan Anies-Muhaimin (AMIN) Ajukan Gugatan ke MK Terkait PHPU Presiden appeared first on seketika.com.

“Ia menemukan kecurangan dalam perolehan suara yang diperolehnya di beberapa daerah pemilihan”

Seketika.com, Jakarta – Ham Kora, seorang calon legislatif yang mewakili Partai Golongan Karya (Golkar), telah mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah, khususnya Daerah Pemilihan Mimika 5, kepada Mahkamah Konstitusi pada Sabtu (23/3/2024).

Dalam pernyataannya, ia menemukan kecurangan dalam perolehan suara yang diperolehnya di beberapa daerah pemilihan (dapil).

“Saya telah memenangkan suara mutlak di Mimika 5, namun suara saya hilang. Oleh karena itu, saya datang ke MK agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami akan menyampaikan detailnya dalam persidangan. Saya kehilangan suara di Kecamatan Kwamki Namara, Agimuga, Jila, Kuala Kencana, Tembagapura, Hoya, dan Alama,” ujar Ham Kora kepada media setelah menyerahkan berkas permohonan perkara ke registrasi permohonan PHPU MK Tahun 2024 di Lobi Aula Gedung 1, Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Koordinator Kuasa Hukum dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmar Ihsan Rangkuti, menyebutkan bahwa pihaknya juga telah mengajukan permohonan PHPU untuk tiga provinsi sekaligus, yaitu Provinsi Papua, Gorontalo, dan Jawa Timur.

“Ada 15 TPS di Desa Turen yang kita duga tidak melakukan pemilu berdasarkan prinsip luber dan jurdil. Pada 15 TPS itu suara hanya ditujukan pada satu partai, kita melihat pemilu tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi. Kita menyiapkan bukti-bukti terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Selain itu di Dapil Bangkalan juga adanya pergeseran suara di daerah tersebut, selanjutnya ada Provinsi Papua 3, Gorontalo Dapil 6,” terang Ahmar.

Hingga pukul 23.55 WIB pada Sabtu (23/3/2024), Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa jumlah permohonan PHPU Tahun 2024 telah bertambah menjadi 141 permohonan PHPU Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; 8 permohonan PHPU Umum Anggota DPD, serta 2 permohonan PHPU Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

(mk)

The post Calon Legislatif Golkar Ajukan Gugatan ke MK, PKS Serahkan Permohonan untuk Tiga Provinsi appeared first on seketika.com.