“Menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya”

Seketika.com, JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan-Muhaimin Iskandar (Anies-Muhaimin), dalam kasus Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) Tahun 2024.

MK menyatakan bahwa permohonan Anies-Muhaimin tidak memiliki dasar hukum yang memadai. Sebagai hasilnya, dalam putusannya, MK menolak semua permohonan yang diajukan oleh Anies-Muhaimin.

Ketua MK Suhartoyo menyatakan, “Amar putusan, mengadili: dalam eksepsi, menolak eksepsi Termohon dan Pihak Terkait untuk seluruhnya. Dalam pokok permohonan, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.”

MK merinci pertimbangan hukumnya dengan mengelompokkan argumen Anies-Muhaimin menjadi enam poin :

Pertama, independensi penyelenggara pemilu.

Kedua, keabsahan pencalonan presiden dan wakil presiden.

Ketiga, bantuan sosial (Bansos).

Keempat, mobilisasi/netralitas pejabat/aparatur negara.

Kelima, prosedur penyelenggaraan pemilu.

Dan keenam, pemanfaatan aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi Elektronik (Sirekap).

The post Poin-Poin MK Tolak Permohonan Anies-Muhaimin dalam Kasus PHPU 2024 appeared first on seketika.com.

“Kami mengimbau siapa pun yang akan menyampaikan pendapat di muka umum untuk mematuhi undang-undang tentang hak menyatakan pendapat bagi setiap warga negara,”

Seketika.com, Jakarta – Polda Metro Jaya menyiapkan ribuan personel gabungan untuk pengamanan menjelang sidang putusan sengketa pemilu 2024 di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada Senin (22/4/2024).

Ribuan personel tersebut juga disiapkan untuk pengamanan kegiatan masyarakat yang akan menyampaikan pendapat di muka umum terkait hasil Putusan Sengketa Pemilu 2024.

“Ada 7.783 personel gabungan yang akan disiagakan, dari ribuan personel tersebut nantinya akan dibagi di beberapa Sektor antara lain Sektor MK, Sektor Bawaslu RI Dan Sektor Monas,” ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, pada Minggu (21/4/2024).

Ade Ary menyatakan bahwa rekayasa lalu lintas akan disesuaikan dengan kondisi lapangan. Jika diperlukan, akan dilakukan pengalihan arus lalu lintas.

“Kami mengimbau masyarakat yang akan melintas di depan Gedung MK untuk mencari rute alternatif karena akan ada aksi penyampaian pendapat di depan gedung tersebut,” tambahnya.

Lebih lanjut, Ade Ary menghimbau para peserta aksi unjuk rasa untuk memperhatikan hak-hak masyarakat lainnya.

The post 7.783 Polisi Disiapkan Polda Metro untuk Pengamanan Sidang Putusan Sengketa Pemilu 2024 di MK appeared first on seketika.com.

“Mereka berharap, pendapat yang disampaikan dapat menjadi bahan yang baik untuk MK dalam menghasilkan putusan yang bermakna bagi demokrasi dan masa depan Indonesia.”

Seketika.com, Jakarta – Presiden Indonesia Kelima, Megawati Soekarnoputri, mengajukan diri sebagai Sahabat Pengadilan atau Amicus Curiae Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 yang sedang diproses oleh MK.

Penyerahan Amicus Curiae oleh Megawati, yang juga Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), diwakili oleh Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto, pada Selasa (16/4/2024), didampingi oleh Ketua DPP PDIP, Djarot Saiful Hidayat. Todung Mulya Lubis, kuasa hukum pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 03, Ganjar Pranowo-Mahfud MD, yang sedang mengajukan sengketa PHPU Presiden di MK, juga turut hadir dalam penyerahan Amicus Curiae.

“Kedatangan saya untuk menyerahkan pendapat Sahabat Pengadilan dari seorang warga negara Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarnoputri, sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai Amicus Curiae atau Sahabat Pengadilan,” ujar Hasto.

Dalam akhir dokumen Amicus Curiae itu, terdapat tulisan tangan Megawati. Menurut Hasto, tulisan tangan Megawati merupakan ungkapan perjuangan Raden Ajeng Kartini yang tidak pernah sia-sia karena emansipasi merupakan bagian dari demokrasi dalam melawan penyalahgunaan kekuasaan.

“Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, ‘Habis gelap terbitlah terang’. Sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Aamiin ya rabbal alamin, hormat saya Megawati Soekarnoputri ditandatangani, merdeka, merdeka, merdeka,” ucap Hasto membacakan tulisan Megawati tersebut.

Mereka diterima langsung oleh Ketua Bidang Kehumasan, Publikasi, dan Internasionalisasi Gugus Tugas PHPU 2024, Immanuel Bungkulan Binsar Hutasoit, serta Kepala Subbagian Protokol MK, Gunawan, di Gedung 2 MK, Jakarta Pusat.

The post Megawati Soekarnoputri Ajukan Diri sebagai Amicus Curiae di MK untuk PHPU 2024 appeared first on seketika.com.

“Ia menemukan kecurangan dalam perolehan suara yang diperolehnya di beberapa daerah pemilihan”

Seketika.com, Jakarta – Ham Kora, seorang calon legislatif yang mewakili Partai Golongan Karya (Golkar), telah mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah, khususnya Daerah Pemilihan Mimika 5, kepada Mahkamah Konstitusi pada Sabtu (23/3/2024).

Dalam pernyataannya, ia menemukan kecurangan dalam perolehan suara yang diperolehnya di beberapa daerah pemilihan (dapil).

“Saya telah memenangkan suara mutlak di Mimika 5, namun suara saya hilang. Oleh karena itu, saya datang ke MK agar masalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami akan menyampaikan detailnya dalam persidangan. Saya kehilangan suara di Kecamatan Kwamki Namara, Agimuga, Jila, Kuala Kencana, Tembagapura, Hoya, dan Alama,” ujar Ham Kora kepada media setelah menyerahkan berkas permohonan perkara ke registrasi permohonan PHPU MK Tahun 2024 di Lobi Aula Gedung 1, Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Koordinator Kuasa Hukum dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Ahmar Ihsan Rangkuti, menyebutkan bahwa pihaknya juga telah mengajukan permohonan PHPU untuk tiga provinsi sekaligus, yaitu Provinsi Papua, Gorontalo, dan Jawa Timur.

“Ada 15 TPS di Desa Turen yang kita duga tidak melakukan pemilu berdasarkan prinsip luber dan jurdil. Pada 15 TPS itu suara hanya ditujukan pada satu partai, kita melihat pemilu tidak dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip konstitusi. Kita menyiapkan bukti-bukti terkait adanya dugaan pelanggaran pemilu tersebut. Selain itu di Dapil Bangkalan juga adanya pergeseran suara di daerah tersebut, selanjutnya ada Provinsi Papua 3, Gorontalo Dapil 6,” terang Ahmar.

Hingga pukul 23.55 WIB pada Sabtu (23/3/2024), Mahkamah Konstitusi mencatat bahwa jumlah permohonan PHPU Tahun 2024 telah bertambah menjadi 141 permohonan PHPU Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; 8 permohonan PHPU Umum Anggota DPD, serta 2 permohonan PHPU Umum Presiden dan Wakil Presiden yang diajukan oleh Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 1, Anies Rasyid Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD.

(mk)

The post Calon Legislatif Golkar Ajukan Gugatan ke MK, PKS Serahkan Permohonan untuk Tiga Provinsi appeared first on seketika.com.

“Kami menekankan dalam permohonan ini untuk membuktikan bahwa perolehan suara PPP melebihi ambang batas empat persen,”

Seketika.com, Jakarta – Dua jam menjelang penutupan periode, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 (PHPU 2024). Dalam permohonannya, PPP menggugat hasil Pemilihan Umum 2024 (Pemilu 2024) di 18 provinsi di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua DPP, Achmad Baidowi, saat akan menyampaikan permohonan PHPU 2024 pada Sabtu (23/3/2024) di halaman Gedung 2 Mahkamah Konstitusi (MK).

“Berdasarkan penelusuran kami, di dapil-dapil tersebut, suara kami hilang. Ada hilangnya suara sebanyak 3.000 – 4.000, tersebar di sepanjang dapil, sehingga jumlah totalnya melebihi 200 ribu suara dan itulah yang kami lacak,” ungkap Baidowi.

Baidowi menjelaskan bahwa PPP seharusnya memperoleh lebih dari 6 juta suara dan melampaui ambang batas empat persen.

“Kami harusnya mendapatkan lebih dari enam juta suara atau lebih dari 4,1 persen,” katanya.

Erfandi, salah satu kuasa hukum PPP, menambahkan bahwa suara PPP diubah di beberapa dapil, seperti Dapil Jawa Timur VI, Dapil Jawa Tengah VI, dan lainnya.

Ia mengungkapkan bahwa ada penambahan suara untuk partai lain yang seharusnya milik PPP.

“Suara PPP direbut oleh partai lain. Kami akan mencari keadilan substansial,” ujarnya.

Di sisi lain, kuasa hukum PPP lainnya, Gugum Ridho Putra, menambahkan beberapa dapil yang menjadi dasar permohonan, termasuk Dapil Banten 1, Dapil Banten 2, Dapil Banten 3, dan lain-lain.

The post PPP, Demokrat, PSI dan PDIP Gugat Hasil Pemilu Tahun 2024 appeared first on seketika.com.

“Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara secara nasional untuk Pilpres”

Seketika.com, Jakarta – Perkumpulan masyarakat sipil yang terdiri dari berbagai profesi di seluruh wilayah Indonesia memberikan dukungan kepada para hakim konstitusi Mahkamah Konstitusi (MK) yang memeriksa perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (PHPU Presiden) 2024.

Terdiri dari dosen, guru, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dokter, wartawan, karyawan, mahasiswa, buruh, petani, dan nelayan, mereka menamakan dukungannya sebagai Petisi Brawijaya.

Dikutip dari berita yang dirilis oleh Humas MK pada Sabtu (23/3/2024), Petisi Brawijaya menyatakan dukungan kepada jajaran hakim konstitusi yang tengah menangani kasus PHPU 2024, baik dari para calon presiden dan wakil presiden maupun calon anggota legislatif.

Terdapat dua pasangan calon presiden dan wakil presiden dari kubu 01 dengan 03 yang sudah mengajukan permohonan ke MK terkait gugatan mereka mengenai dugaan kecurangan dalam pilpres 2024.

“Kami dari Petisi Brawijaya menyatakan dan menyampaikan dukungan sepenuhnya kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi RI, yang sedang memeriksa gugatan tersebut atas dasar kebenaran berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, untuk tercapainya rasa keadilan dalam masyarakat mengingat penolakan hasil pilpres oleh paslon 01 dan paslon 03 atas dasar dugaan kuat telah terjadi kecurangan yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) mulai dari proses pendaftaran paslon 02 (cawapres) hingga pada pelaksanaan pilpres,” bunyi pernyataan Petisi Brawijaya Barisan Kebenaran untuk Demokrasi.

The post Dukungan Petisi Brawijaya Terhadap Mahkamah Konstitusi dalam Penanganan PHPU 2024 appeared first on seketika.com.