“Saya berharap apa yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi menjadi akhir dari sengketa Pilkada 2024. Oleh karena itu, MK harus hati-hati dalam memutuskan, karena apapun putusannya harus diterima oleh para pihak yang bersengketa,” kata Ahmad Irawan dalam keterangan tertulisnya, Kamis (12/12/2024).

Berdasarkan informasi yang tercatat di situs resmi MK, per Kamis (12/12/2024), terdapat 275 permohonan sengketa hasil Pilkada 2024.

Dalam daftar tersebut, tercatat 15 permohonan sengketa Pilgub, 213 permohonan sengketa Pilkada bupati, dan 47 permohonan sengketa Pilkada wali kota.

Ahmad Irawan mengungkapkan keyakinannya terhadap kemampuan MK dalam menangani sengketa Pilkada 2024.

Ia mengungkapkan bahwa pengalaman panjang MK dalam menyelesaikan sengketa Pemilu akan membantu proses penanganan perselisihan Pilkada 2024 menjadi lebih baik dan efisien.

The post Mahkamah Konstitusi Terima 300 Gugatan Pilkada 2024, Ahmad Irawan Harap Sengketa Selesai appeared first on seketika.com.

Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Ahmad Umar, menyatakan, “Alhamdulillah, kami sedang melakukan rekapitulasi untuk 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Saat ini, dua kecamatan telah selesai melaksanakan rekapitulasi. Kami berharap proses ini dapat selesai dengan baik dan hasil rekapitulasi untuk Pemilihan Gubernur dan Bupati pada Pilkada 2024 bisa segera ditetapkan hari ini atau paling lambat besok.”

Ahmad Umar juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tangerang.

Pilkada kali ini dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia pada 27 November 2024. Di Kabupaten Tangerang, Pilkada meliputi pemilihan tingkat kabupaten dan provinsi.

“Sebagai penyelenggara teknis Pilkada 2024, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang terlibat, mulai dari PPK, PPS, KPPS, hingga rekan-rekan di Bawaslu Kecamatan, Panwaslu, PKD, dan TTPS. Terutama kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada ini,” tambahnya.

Proses rekapitulasi ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) No. 18 Tahun 2024, yang mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

The post KPU Kabupaten Tangerang Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Suara Pilkada 2024 appeared first on seketika.com.

Teguh Supriyanto menyatakan bahwa seluruh petugas gabungan dan elemen terkait terus melakukan upaya cooling system di lapangan, yaitu dengan memberikan edukasi kepada masyarakat untuk menjaga keharmonisan sosial.

“Kami mengajak seluruh warga Kota Tangerang untuk sama-sama menjaga kerukunan dan keharmonisan sosial,” ungkapnya dalam wawancara dengan Tangerang TV .

Teguh juga meminta agar masyarakat menghormati setiap tahapan Pilkada dan menghindari tindakan yang dapat memicu gesekan antarpendukung calon kepala daerah.

“Kami mengimbau agar seluruh elemen masyarakat Kota Tangerang dapat tetap menjaga kedamaian dan menghormati seluruh proses serta mekanisme yang ada dalam Pilkada 2024,” tambahnya.

Teguh mengingatkan warga agar tidak terlarut dalam euforia dan menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang.

The post Pemkot Tangerang Imbau Warga Tetap Rukun dan Kondusif Usai Pilkada 2024 appeared first on seketika.com.

Penghitungan suara resmi ini dilakukan dengan menggunakan formulir C1 yang dikumpulkan langsung dari setiap TPS, kemudian diunggah secara bertahap ke sistem KPU.

Real count KPU merupakan proses penghitungan suara yang transparan dan akurat. Hasil suara yang dihitung melalui formulir C1 berasal dari setiap TPS di seluruh Indonesia, memastikan bahwa data yang diterima adalah data resmi dari hasil pemungutan suara.

Dengan adanya sistem ini, masyarakat dapat memantau perkembangan hasil Pilkada 2024 secara langsung melalui situs resmi KPU.

Cara Cek Hasil Real Count Pilkada 2024 di Situs KPU

Untuk memantau hasil penghitungan suara Pilkada 2024, berikut langkah-langkah yang dapat Anda ikuti di situs resmi KPU:

1. Akses Situs KPU
   Buka laman resmi KPU di https://pilkada2024.kpu.go.id/.
2. Pilih Jenis Pemilihan
   Pilih kategori pemilihan, seperti Pemilihan Gubernur atau Pemilihan Bupati/Wali Kota, sesuai dengan kebutuhan Anda.
3. Pilih Provinsi
   Tentukan provinsi tempat Pilkada berlangsung, misalnya pilih “Jawa Timur” untuk melihat hasil di wilayah tersebut.
4. Lihat Laporan Hasil
   Setelah memilih provinsi, hasil penghitungan suara akan tampil dalam bentuk laporan dengan detail hasil suara dan rekapitulasi.
5. Akses Data Per Wilayah
   Anda juga dapat mengakses hasil pemilu berdasarkan kabupaten atau kota untuk informasi yang lebih spesifik.

The post Hasil Quick Count Pilkada 2024, Real Count Pilkada 2024: Cara Cek Hasil Suara Resmi di KPU appeared first on seketika.com.

Pernyataan ini disampaikan oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, dalam keterangan resminya pada Minggu, 17 November 2024. Bagja menegaskan bahwa pengawasan terhadap dua isu ini menjadi prioritas utama bagi Bawaslu selama Pilkada 2024.

“Pada sisa masa kampanye Pilkada 2024, dua isu utama yang menjadi fokus kami adalah pengawasan terhadap kampanye yang melibatkan anak dan upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan,” kata Rahmat Bagja.

Bawaslu bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) serta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan tidak ada pelanggaran yang terkait dengan kedua isu tersebut.

Bagja juga mengingatkan pasangan calon kepala daerah dan tim kampanyenya untuk berhati-hati dalam merancang strategi kampanye.

The post Bawaslu Fokus Awasi Kampanye Pilkada 2024 Terkait Anak dan Kekerasan terhadap Perempuan appeared first on seketika.com.

Dalam kesempatan tersebut, Tabrani menegaskan pentingnya memastikan Pilkada berjalan dengan jujur, adil, dan tanpa adanya intervensi dari pihak manapun.

Ia mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam proses pemilihan dan menjaga kualitas demokrasi.

“Mari kita pastikan Pilkada di Kota Tangerang Selatan berjalan dengan lancar, tanpa adanya intervensi dari pihak manapun. ” ujar Tabrani.

Tabrani juga menekankan bahwa meskipun setiap warga negara memiliki hak untuk memilih sesuai dengan pilihannya, kerukunan dan saling menghormati antar sesama warga tetap harus dijaga.

Dengan menjaga kedamaian dan keharmonisan, Pilkada dapat berjalan dengan sukses dan penuh kedamaian.

The post Tabrani Imbau Masyarakat Tangsel Jaga Kualitas Pilkada, Bawaslu Luncurkan Kelurahan Peduli Pilkada appeared first on seketika.com.

Menurut Bagja, penting bagi Bawaslu daerah untuk sangat teliti dalam menentukan keputusan yang berkaitan dengan sanksi pembatalan atau langkah-langkah hukum lainnya.

“Jika berkaitan dengan sanksi pembatalan, harap teman-teman di Bawaslu sangat detail dan hati-hati dalam menentukan pasal, tindak lanjut, dan lainnya,” kata Rahmat Bagja.

Bagja mengingatkan bahwa keputusan yang dibuat oleh Bawaslu daerah harus dapat dipertanggungjawabkan, terutama ketika kasus tersebut dibawa ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

“Jangan sampai keputusan yang diambil tidak terbukti saat dibawa ke pengadilan,” tegasnya.

Sebagai lembaga yang berperan penting dalam pengawasan pemilu, Bawaslu dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) diharapkan untuk saling berkoordinasi dengan baik.

The post Bawaslu Ingatkan Hati-Hati dalam Pengambilan Keputusan Pilkada 2024 appeared first on seketika.com.

Penjabat Gubernur Jawa Tengah, Nana Sudjana, menyatakan keprihatinannya atas kejadian pada Pemilu 2024 sebelumnya, di mana beberapa penyelenggara pemilu adhoc meninggal dunia.

Hal ini memicu perhatian serius untuk meningkatkan perlindungan sosial bagi petugas pemilu.

“Sehingga ini menjadi suatu keprihatinan bagi kami,” ujar Nana Sudjana saat menerima kunjungan kerja Komisi II DPR RI di Kantor Gubernur, Rabu (13/11/2024).

Untuk itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah memastikan anggaran perlindungan sosial bagi penyelenggara Pilkada 2024, yang tercantum dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara KPU, Bawaslu, dan Pemprov Jateng.

Program jaminan sosial ketenagakerjaan ini diharapkan dapat memberikan rasa aman dan perlindungan terhadap para petugas adhoc sepanjang tahapan Pilkada.

The post Penyelenggara Pilkada 2024 di Jateng Terdaftar BPJS Ketenagakerjaan untuk Perlindungan Sosial appeared first on seketika.com.

“Pelantikan ini baru saja dilaksanakan, di mana Bapak Kapolri secara resmi menyerahkan jabatan Wakapolri kepada Komjen Pol. Dr. Ahmad Dofiri dan Irwasum kepada Irjen Dedi Prasetyo,” ungkap Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Sandi Nugroho.

“Kemarin, nama-nama pejabat tersebut sudah disetujui oleh Kapolri, dan setelah doa dari rekan-rekan, pengumuman dilakukan malamnya, lalu pelantikan berlangsung pada hari ini,” lanjutnya.

Pelantikan ini merupakan bagian dari rotasi jabatan di tubuh Polri, yang mencakup beberapa pejabat penting, termasuk pejabat wilayah yang melibatkan pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

Menurut Irjen Sandi Nugroho, beberapa penyerahan jabatan untuk pejabat daerah yang sedang menjalankan Pilkada akan ditunda hingga proses Pilkada selesai, demi menjaga stabilitas di daerah-daerah tersebut.

“Meski posisi Irwasum secara de jure sudah digantikan oleh Bapak Dedi Prasetyo, pelantikan resmi akan dilakukan setelah Pilkada selesai, bersamaan dengan pelantikan pejabat lainnya,” tambah Irjen Sandi.

The post Polri Lantik Wakapolri dan Irwasum Baru: Komjen Ahmad Dofiri dan Irjen Dedi Prasetyo Resmi Menjabat appeared first on seketika.com.

“Proses ini memang harus diselesaikan sebelum pencoblosan Pilkada,” kata Adies Kadir usai Rapat Paripurna DPR RI di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (12/11/2024). Adies menekankan bahwa jika revisi UU DKJ tidak selesai tepat waktu, bisa muncul gugatan hukum terhadap undang-undang tersebut.

Adies pun menegaskan bahwa revisi UU DKJ bertujuan untuk memberikan kejelasan hukum, khususnya terkait pelaksanaan Pilkada.

“Kami khawatir jika undang-undang ini tidak selesai sebelum pilkada, akan ada banyak gugatan yang merugikan proses demokrasi. Ini bisa mengganggu jalannya Pilkada dan mempersulit calon yang terpilih,” tambahnya.

Meskipun begitu, Adies menegaskan bahwa revisi yang dilakukan bersifat terbatas dan tidak menyentuh aspek teknis Pilkada.

The post Revisi UU Daerah Khusus Jakarta: DPR Targetkan Pengesahan Sebelum Pilkada 2024 appeared first on seketika.com.