Bima Arya mengungkapkan hal tersebut melalui keterangan resmi pada Rabu, 22 Januari 2025, dan menegaskan bahwa pelantikan akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, khususnya Pasal 164B yang mengatur tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota.

Bima juga memastikan bahwa Presiden Prabowo Subianto akan melantik para kepala daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pelantikan kepala daerah Pilkada Serentak 2024 akan dilakukan dalam tiga gelombang atau termin. Gelombang pertama akan mencakup kepala daerah yang pemilihannya tidak bersengketa, sementara gelombang kedua untuk kepala daerah dengan hasil pemilihan yang gugatannya ditolak atau dibatalkan.

Gelombang ketiga akan mencakup kepala daerah yang hasil pemilihannya diterima oleh MK, yang kemudian akan melakukan pemungutan suara ulang atau Pilkada ulang.

The post 270 Kepala Daerah Hasil Pilkada Serentak 2024 Akan Dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 6 Februari 2025 appeared first on seketika.com.

Ketua KPU Kabupaten Tangerang, Ahmad Umar, menyatakan, “Alhamdulillah, kami sedang melakukan rekapitulasi untuk 29 kecamatan di Kabupaten Tangerang. Saat ini, dua kecamatan telah selesai melaksanakan rekapitulasi. Kami berharap proses ini dapat selesai dengan baik dan hasil rekapitulasi untuk Pemilihan Gubernur dan Bupati pada Pilkada 2024 bisa segera ditetapkan hari ini atau paling lambat besok.”

Ahmad Umar juga memberikan apresiasi kepada semua pihak yang terlibat dalam Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Tangerang.

Pilkada kali ini dilaksanakan serentak di berbagai daerah di Indonesia pada 27 November 2024. Di Kabupaten Tangerang, Pilkada meliputi pemilihan tingkat kabupaten dan provinsi.

“Sebagai penyelenggara teknis Pilkada 2024, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran yang terlibat, mulai dari PPK, PPS, KPPS, hingga rekan-rekan di Bawaslu Kecamatan, Panwaslu, PKD, dan TTPS. Terutama kepada masyarakat yang aktif berpartisipasi dalam menyukseskan Pilkada ini,” tambahnya.

Proses rekapitulasi ini dilaksanakan sesuai dengan Peraturan KPU (PKPU) No. 18 Tahun 2024, yang mengatur tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara serta Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota.

The post KPU Kabupaten Tangerang Gelar Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Suara Pilkada 2024 appeared first on seketika.com.

Penjabat (Pj) Gubernur Banten, Al Muktabar, menegaskan bahwa APBD Provinsi Banten 2025 tetap akan fokus pada upaya peningkatan pelayanan masyarakat. Al Muktabar juga menyebutkan bahwa apabila ditambah dengan dana bagi hasil sebesar Rp2,8 triliun, total anggaran APBD Banten 2025 dapat mencapai sekitar Rp14 triliun.

Hal ini diungkapkan Al Muktabar dalam sambutannya pada Rapat Paripurna Pengambilan Keputusan tentang Persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2025, yang berlangsung di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, pada Kamis (28/11/2024).

Al Muktabar menjelaskan bahwa penyusunan APBD Provinsi Banten 2025 telah dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Proses perencanaan anggaran ini juga disesuaikan dengan perkembangan situasi di masyarakat dan dinamika politik, baik di tingkat nasional maupun daerah.

“Kita bersyukur, Pilkada Serentak 2024 berjalan aman dan stabil, serta stabilitas daerah terjaga dengan baik,” ujar Al Muktabar, menambahkan bahwa stabilitas ini akan mendukung kelancaran program-program yang telah direncanakan.

The post APBD Provinsi Banten 2025 Disahkan, Anggaran Rp11 Triliun Fokus pada Pelayanan Masyarakat appeared first on seketika.com.

Dalam kunjungan tersebut, Pj Andi Ony dan rombongan mengunjungi TPS 20 yang terletak di Perumahan Sudirman Indah, Kecamatan Tigaraksa. Selanjutnya, rombongan melanjutkan monitoring ke TPS di kawasan Perumahan Citra Raya, Kecamatan Panongan.

Pj Andi Ony mengungkapkan bahwa kegiatan monitoring ini penting untuk memastikan pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 berjalan dengan lancar, aman, dan tertib.

“Bersama Pak Dandim dan Kapolres, Alhamdulillah, pemantauan kami menunjukkan bahwa pemungutan suara di wilayah Kabupaten Tangerang terpantau aman, tertib, dan kondusif,” ujar Pj Bupati Andi Ony.

Pj Bupati Andi Ony juga memberikan apresiasi kepada petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang telah bekerja dengan sigap, memberikan pelayanan terbaik kepada pemilih yang antusias menggunakan hak pilihnya.

“Terima kasih kepada petugas KPPS dan seluruh pihak yang telah bekerja sama dengan baik dalam melayani masyarakat yang sangat antusias menyalurkan hak pilihnya,” ungkapnya.

The post Pj Bupati Tangerang Andi Ony Lakukan Monitoring TPS Pilkada Serentak 2024 appeared first on seketika.com.

Proses sortir dan lipat dimulai dengan pengambilan boks kemasan surat suara oleh petugas sortir dan lipat (sorlip). Setiap boks surat suara kemudian diperiksa untuk memastikan jenis dan kondisinya.

Surat suara yang lolos pemeriksaan akan dilipat sesuai ketentuan, sementara surat suara yang rusak akan dipisahkan dan disimpan dalam box khusus.

KPU menetapkan standar khusus dalam pelipatan surat suara. Petugas sortir dan lipat harus memastikan bahwa area pasangan calon (paslon) berada di sisi dalam lipatan, sementara identitas tempat pemungutan suara (TPS) harus berada di sisi luar.

Hal ini dilakukan untuk menjaga kerahasiaan pemilih dan memudahkan proses penghitungan suara.

Surat suara yang dinyatakan rusak memiliki berbagai kriteria, antara lain:

• Cetakan tidak jelas
• Kerutan atau lipatan tidak sesuai
• Warna penanda yang tidak sesuai
• Kerusakan fisik seperti sobekan, lubang, atau cacat lainnya.

The post SOP Proses Sortir dan Lipat Surat Suara KPU untuk Pilkada 2024 appeared first on seketika.com.

Idham Holik menjelaskan bahwa selama tiga hari tersebut, KPU berhasil menerima pendaftaran dari 1.467 pasangan calon yang mencakup berbagai tingkat pemerintahan di seluruh Indonesia.

Proses pendaftaran ini melibatkan calon dari tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Sedangkan Rincian Pendaftaran Paslon Pilkada 2024 selama 3 hari adalah :

• Tingkat Provinsi: Dari 37 provinsi yang menggelar Pilkada 2024, tercatat ada 100 pasangan calon yang telah mendaftar.
• Tingkat Kabupaten: Terdapat 1.095 pasangan calon yang mendaftar dari 415 kabupaten penyelenggara Pilkada.
• Tingkat Kota: Sebanyak 272 pasangan calon terdaftar dari 93 kota yang mengikuti Pilkada 2024.

Meskipun proses pendaftaran umumnya berjalan lancar, beberapa daerah menghadapi kendala, terutama terkait administrasi seperti keterlambatan pengiriman formulir model B dari partai politik.

The post 1.467 Paslon Mendaftar di Pilkada Serentak 2024 appeared first on seketika.com.

Dalam acara ini, Ketua Umum PDI Perjuangan akan secara simbolis memberikan rekomendasi kepada para calon gubernur dan wakil gubernur dari berbagai provinsi.

Berikut daftar lengkap nama-nama calon yang akan maju:

1. Provinsi Banten: Airin Rachmi Diany dan Ade Sumardi
2. Provinsi Jawa Tengah: Andika Perkasa dan Hendra Prihadi
3. Provinsi Gorontalo: Hamzah Iza dan Abdurrahman Abubakar Bahmid
4. Provinsi Nusa Tenggara Timur: Yohanis Fransiskus Lema dan Ibu Jane Natalia Suryanto
5. Provinsi Kalimantan Utara: Andi Sulaiman dan Andri Partono
6. Provinsi Sulawesi Utara: Steven Kandouw-Letjen TNI (Purn) Alfred Denny Djoike Tuejeh

PDI Perjuangan menunjukkan bahwa mereka siap menghadapi tantangan Pilkada 2024 dengan proses kaderisasi yang semakin solid dan terstruktur.

The post Ada Airin Rachmi Diany, Inilah Daftar Lengkap Nama Bakal Calon Gubernur dan Wakil Gubernur yang Diumumkan PDIP appeared first on seketika.com.

Pada pengumuman tahap ketiga ini, PDI Perjuangan memperkenalkan 10 bakal calon kepala daerah yang siap bertarung di Pilkada Serentak 2024. Dari 10 daerah yang diumumkan, tersebar di 6 provinsi, menunjukkan bahwa PDI Perjuangan semakin memperkuat posisinya dalam pemilihan kepala daerah yang akan datang.

Dari pengumuman tersebut, partai ini mengusung 5 calon gubernur dan 3 calon wakil gubernur yang berasal dari kader internal PDI Perjuangan.

Ini membuktikan bahwa proses kaderisasi di dalam tubuh partai berjalan dengan sistemik dan terstruktur, dengan memberikan kesempatan kepada kader-kader terbaik untuk maju dalam Pilkada.

Selain itu, PDI Perjuangan juga mengumumkan 30 calon kepala daerah dan 16 calon wakil kepala daerah yang akan bertarung di 38 kabupaten dan 16 kota.

Semua calon tersebut berasal dari internal partai, yang menunjukkan betapa kuatnya struktur kaderisasi yang dimiliki oleh PDI Perjuangan.

The post PDI Perjuangan Resmi Kenalkan 10 Bakal Calon Kepala Daerah Tahap 3 Yang Siap Bertarung di Pilkada Serentak 2024 appeared first on seketika.com.

Menurut Hasyim, KPU berpendapat bahwa kepastian hukum terkait batas usia calon bupati, wali kota, atau gubernur ditentukan pada saat penetapan pasangan calon, yaitu pada 22 September 2024.

Dalam penjelasannya, batas usia genap 25 tahun untuk calon bupati atau wali kota, dan genap 30 tahun untuk calon gubernur, dihitung pada saat penetapan pasangan calon.

Pernyataan ini disampaikan Hasyim terkait dengan kemungkinan KPU RI mengabaikan putusan Mahkamah Agung (MA) mengenai batas usia calon kepala daerah.

Menurutnya, pelantikan pasangan calon kepala daerah bukanlah ranah kewenangan KPU, yang berwenang hanya sampai pada penetapan pasangan calon terpilih untuk Pilkada 2024.

“Setelah penetapan pasangan calon terpilih, proses selanjutnya disampaikan kepada pemerintah pusat. Untuk bupati dan wali kota, SK diterbitkan oleh Menteri Dalam Negeri atas nama presiden, sementara untuk gubernur, SK diterbitkan oleh Presiden,” tambah Hasyim.

Meskipun demikian, KPU saat ini sedang mengharmonisasikan Peraturan KPU (PKPU) tentang Pencalonan Kepala Daerah setelah terbitnya putusan MA.

The post Batas Usia Calon Kepala Daerah di Pilkada Serentak 2024 appeared first on seketika.com.

“Anggota legislatif tidak diwajibkan untuk mundur saat mendaftar, namun harus melakukannya saat telah ditetapkan sebagai calon kepala daerah,” kata Bagja dalam keterangan resmi yang dikutip ANTARA, saat berpidato pada acara peresmian Kantor Bawaslu Bandarlampung pada Selasa (14/5/2024).

Bagja menyoroti pentingnya memahami putusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara menyeluruh tanpa memecah-belahnya, guna memastikan semua pertimbangannya terlihat jelas.

Bagja menekankan perlunya pembahasan Peraturan PKPU Pencalonan untuk mencegah timbulnya sengketa atau masalah lain dalam proses Pilkada Serentak November 2024.

Sementara itu, Ketua KPU RI, Hasyim Asy’ari, telah menegaskan bahwa calon anggota legislatif (caleg) terpilih pada Pemilu 2024 tidak diwajibkan mengundurkan diri jika mencalonkan diri dalam Pilkada Serentak 2024.

Pernyataan tersebut didasarkan pada penafsiran Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada dan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 12/PUU-XXII/2024.

Berikut adalah jadwal tahapan Pilkada 2024:

The post Anggota Legislatif Terpilih 2024 Wajib Mundur Sebagai Calon Kepala Daerah appeared first on seketika.com.