Penyalahgunaan ini dapat membawa kerugian besar, termasuk lilitan utang yang muncul tiba-tiba atas nama pemilik KTP. Untuk menghindari hal ini, penting bagi masyarakat untuk melakukan pengecekan apakah data KTP mereka digunakan untuk pinjaman online melalui Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Cara Mengecek KTP Melalui SLIK OJK

OJK menyediakan dua metode untuk mengecek data KTP di sistem SLIK, yaitu secara online dan offline. Berikut langkah-langkahnya:

1. Cara Online
   Proses pengecekan melalui layanan online cukup mudah dan dapat dilakukan dengan menyiapkan dokumen berikut: KTP, foto diri, serta foto diri sambil memegang KTP.

• Akses situs https://idebku.ojk.go.id atau unduh aplikasi iDebku OJK.
• Pilih menu ‘Pendaftaran’ pada halaman utama.
• Isi formulir dengan informasi yang diminta, seperti jenis debitur, jenis identitas, nomor identitas, dan kode captcha.
• Pastikan data yang diisi benar, lalu klik ‘Selanjutnya’.
• Unggah dokumen pendukung seperti KTP dan foto diri.
• Klik ‘Ajukan Permohonan’ untuk mengirim data.
• Anda akan mendapatkan nomor pendaftaran setelah menyelesaikan proses.
• Untuk mengecek status, gunakan menu ‘Status Layanan’ dan masukkan nomor pendaftaran.

Permohonan iDeb akan diproses oleh OJK dalam waktu satu hari kerja, dan hasilnya akan dikirimkan melalui email yang telah didaftarkan.

2. Cara Offline
   Pengecekan juga bisa dilakukan langsung di kantor OJK dengan membawa dokumen pendukung sesuai jenis permohonan:

• Perseorangan: Fotokopi KTP (untuk WNI) atau paspor (untuk WNA). Jika diwakilkan, sertakan surat kuasa.
• Ahli waris: Fotokopi KTP/paspor almarhum, surat keterangan kematian, dan bukti hubungan keluarga.
• Badan usaha: Fotokopi dokumen badan usaha (NPWP, akta pendirian, perubahan anggaran dasar terakhir), identitas pengurus, dan surat kuasa bila diperlukan.

Hasil pengecekan akan dikirimkan melalui email yang didaftarkan.

The post Awas! KTP Bisa Disalahgunakan untuk Pinjol appeared first on seketika.com.

Berdasarkan data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada Mei 2023, utang pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang berasal dari pinjol mencapai Rp 19 triliun.

Sementara itu, pada Maret 2024, Bank Indonesia melaporkan bahwa kredit pinjol sudah melampaui angka Rp 64 triliun. Angka ini menunjukkan betapa cepatnya pertumbuhan pinjaman online dan betapa mudahnya masyarakat terjerat dalam utang dengan bunga tinggi.

Mufti Anam menegaskan bahwa korban pinjol terus bermunculan karena pinjol dianggap sebagai solusi cepat bagi masyarakat yang membutuhkan uang tanpa prosedur yang rumit.

Namun, banyak yang terjebak dalam masalah utang dengan bunga yang sangat tinggi dan penagihan yang tidak jelas.

Korban pinjol semakin banyak, dan ini menjadi masalah besar yang harus segera diselesaikan oleh pemerintah ungkapnya melalui rilis, Rabu (18/12/2024).

The post Satu Keluarga Bunuh Diri karena Pinjol, Mufti Anam: Pemerintah Diminta Tegas Atasi Pinjol yang Merugikan Masyarakat appeared first on seketika.com.

Pinjol sangat meresahkan, terutama bagi masyarakat yang minim literasi keuangan. “Banyak masyarakat yang tergiur dengan pinjaman online karena prosesnya yang mudah dan cepat, namun justru banyak yang menjadi korban,” kata Subardi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR dengan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), di ruang rapat Komisi VI DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu, (13/11/2024).

Subardi mengutip data dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang menunjukkan bahwa pembiayaan Pinjol mencapai 74,48 triliun Rupiah per September 2024.

Laba industri Pinjol juga mengalami kenaikan signifikan, yakni 66,15 persen, mencapai Rp806,05 miliar, dibandingkan periode yang sama tahun 2023. Data ini menggambarkan tingginya ketergantungan masyarakat terhadap pinjaman online.

Politisi dari Fraksi Partai Nasdem ini mengungkapkan bahwa kemudahan akses dan proses yang cepat menjadi alasan utama mengapa masyarakat lebih memilih Pinjol daripada bank konvensional.

Subardi mengingatkan bahwa fenomena ini harus menjadi perhatian serius bagi Himbara, mengingat adanya potensi pergeseran preferensi masyarakat yang beralih ke Pinjol.

The post Subardi: Bahaya Pinjaman Online Selain Judi Online appeared first on seketika.com.

Fenomena ini tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 mencapai 9,36 persen, yang setara dengan 25,9 juta penduduk.

Menanggapi fenomena ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mendesak pemerintah dan stakeholder terkait untuk segera mengambil tindakan tegas dalam memberantas judi online dan pinjaman online (pinjol) yang semakin merajalela.

“Masalah ini bukan hanya soal pinjol atau judi online, tetapi bagaimana pemerintah dan semua pihak terkait dapat mengedukasi masyarakat bahwa kedua hal tersebut bukanlah solusi bagi permasalahan ekonomi,” ujar Mufti dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Mufti juga menambahkan, “Saya juga meminta kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk turun langsung ke lapangan, membantu upaya pemberantasan pinjol yang semakin menjadi momok bagi masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat akar rumput.”

Mufti Anam menyoroti kasus mafia judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu.

The post Transaksi Judi Online di Indonesia Capai Rp600 Triliun, Ancaman Sosial dan Kemiskinan di Indonesia appeared first on seketika.com.