Untuk platform digital berskala besar atau global, besaran denda yang dirumuskan mencapai 6 persen dari pendapatan global. Sementara bagi PSE privat dalam negeri, besaran denda maksimal disesuaikan dengan skala usaha, yakni Rp1 miliar untuk usaha mikro, Rp5 miliar untuk usaha kecil, dan Rp10 miliar untuk usaha menengah.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan mekanisme sanksi diperlukan agar kewajiban pelindungan anak memiliki konsekuensi yang jelas bagi platform yang tidak menjalankan ketentuan.

“Untuk platform digital skala besar atau global, denda yang kami rumuskan sebesar 6 persen dari pendapatan global. Sementara untuk PSE privat dalam negeri, besaran dendanya disesuaikan dengan skala usaha,” ujar Meutya dalam Konferensi Pers Progres Implementasi PP TUNAS di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (14/09/2026).

Menurutnya, perumusan besaran denda telah melalui proses konsultasi publik dan sosialisasi bersama PSE privat. Rumusan tersebut selanjutnya telah disampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk dibahas bersama kementerian dan lembaga terkait.

“Sebelum formulasi ditetapkan, ini sudah melalui konsultasi publik, sudah melalui penyampaian resmi kepada PSE terutama ke delapan platform (berisiko tinggi) dan juga sudah resmi diserahkan kepada Kementerian Keuangan untuk dibahas dan ditetapkan dalam PP PNBP bersama kementerian terkait,” jelasnya.

Adapun delapan platform yang sejak awal telah ditetapkan sebagai layanan dengan profil risiko tinggi yaitu YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigolive, dan Roblox.

Meutya menambahkan bahwa penentuan skala usaha PSE privat dalam negeri mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk PP Nomor 7 Tahun 2021.

Penerapan sanksi menjadi bagian dari mekanisme penegakan PP TUNAS. Kemkomdigi memastikan instrumen sanksi disiapkan untuk memberikan kepastian dalam pelaksanaan kewajiban pelindungan anak, sekaligus memastikan ruang digital tetap aman bagi anak tanpa menghambat perkembangan inovasi teknologi.

The post Aturan Baru Pelindungan Anak: Denda Platform Digital Global Capai 6 Persen Pendapatan appeared first on seketika.com.

Situasi ini mendorong pemerintah untuk memperketat pengawasan terhadap platform digital, sekaligus memastikan setiap penyelenggara sistem elektronik menjalankan tanggung jawabnya dalam menjaga keamanan pengguna.

Dalam audiensi dengan Komnas Perempuan, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menekankan bahwa ruang digital tidak boleh menjadi tempat yang membiarkan kekerasan berlangsung tanpa respons.

“Ketika kejahatan itu terjadi di platform, itu rumah mereka. Artinya yang melakukan penanganan di dalam adalah mereka. Kami tidak bisa masuk kecuali dengan kewenangan tertentu,” ujarnya di Jakarta Selatan, Rabu (15/04/2026).

Ia menambahkan pemerintah memiliki kewenangan untuk menjatuhkan sanksi jika konten atau aktivitas di platform dinilai membahayakan publik.

“Kalau memang membahayakan sekali, kami bisa kenakan sanksi sampai pada penutupan. Mereka harus bertanggung jawab karena itu ranah mereka,” tegasnya.

Ketua Komnas Perempuan Maria Ulfah Anshor menyatakan tingginya laporan kasus kekerasan seksual online belum mencerminkan kondisi sebenarnya karena masih banyak kasus yang tidak dilaporkan.

The post Lonjakan 2.000 Kasus Tiap Tahun, Pemerintah Siap Tutup Platform Digital yang Biarkan Kekerasan Seksual Online appeared first on seketika.com.

Melly menekankan pentingnya kejelasan mekanisme pengelolaan hak cipta agar berjalan melalui satu pintu secara menyeluruh.

Menurutnya, penguatan regulasi LMK dan KMK menjadi krusial untuk memastikan tata kelola royalti dan perlindungan hak cipta lebih efektif.

“Yang perlu betul–betul dipikirkan adalah konsistensi regulasi terkait LMK dan KMK. Diperlukan kejelasan bahwa mekanisme itu dijalankan satu pintu secara total,” ujar Melly.

Selain isu tata kelola LMK dan KMK, Melly menyoroti bahwa pengaturan mengenai ruang digital, termasuk platform digital dan kecerdasan buatan (AI), masih bersifat fragmentaris dalam regulasi hak cipta yang berlaku saat ini.

Ia menilai perlu ada penguatan norma dalam RUU Hak Cipta agar dapat merespons perkembangan ekosistem digital yang mempengaruhi pola penciptaan maupun pemanfaatan karya.

The post RUU Hak Cipta: Melly Goeslaw Desak Aturan LMK–KMK Satu Pintu appeared first on seketika.com.

Kepala Diskominfosantik Kabupaten Bekasi, Yan Yan Akhmad Kurnia, mengungkapkan kebanggaannya atas pencapaian ini.

Aplikasi Bebunge merupakan solusi digital untuk meningkatkan efisiensi dan praktis dalam pelayanan publik.

“Mungkin kita buktikan pada pelayanan  PPDB online, pelayanan kartu kuning itu sudah terbukti, dan kita berusaha untuk agar terus berkembang yang lebih baik bagi masyarakat,” tambahnya.

Bahrul Ulum, Kepala Bidang TIK Diskominfosantik, menjelaskan bahwa Bebunge akan menjadi platform terintegrasi untuk berbagai layanan publik.

“Kami berkomitmen untuk mengintegrasikan seluruh layanan publik, seperti kependudukan, kesehatan, perizinan, dan pendidikan, dalam satu platform digital yaitu Bebunge,” jelas Bahrul.

The post Aplikasi Bebunge Diskominfosantik Bekasi Raih Penghargaan di Inovasi Perangkat Daerah appeared first on seketika.com.

“Karena yang kita hadapi adalah ‘hantu kekinian’,”

Seketika.com, Jakarta – Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) berkomitmen untuk memberantas judi online dengan memutus akses konten di platform digital dan situs web. Menkominfo Budi Arie Setiadi mengungkapkan bahwa hingga 21 Mei 2024, hampir dua juta konten telah ditangani.

“Pemerintah berkomitmen untuk memberantas judi online dari sumbernya. Kominfo telah men-takedown 1.904.246 konten dari 17 Juli 2023 hingga 21 Mei 2024,” tegas Menkominfo Budi Arie Setiadi usai mengikuti Rapat Internal Lanjutan Pembahasan Pemberantasan Judi Online di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Rabu (22/05/2024).

Selama satu bulan sejak Rapat Pemberantasan Judi Online pada 19 April 2024 hingga 21 Mei 2024, Kominfo menangani 290.850 konten judi online yang tersebar di berbagai platform digital.

“Dalam kurang lebih satu bulan, Kominfo telah men-takedown hampir 290.850 konten judi online, mendekati 10.000 konten per hari,” tandasnya.

Penanganan konten judi online dilakukan berdasarkan kata kunci atau keyword. Kominfo bekerja sama dengan penyelenggara platform digital untuk memutus akses terhadap konten judi online yang ditemukan.

“Kami terus berkoordinasi dengan semua platform digital seperti Google dan Meta. Di Google, ada 20.241 keyword, sedangkan 2.637 keyword baru ditemukan di platform Meta,” jelasnya.

Kominfo tak segan memberikan teguran kepada platform seperti TikTok, Google, dan Meta jika masih ditemukan konten judi online.

The post Kominfo Berantas 2 Juta Konten Judi Online Hingga Mei 2024 appeared first on seketika.com.