“Sertifikasi ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme petugas penyidik dalam penegakan hukum terkait kecelakaan lalu lintas.”

Seketika.com, Depok – Brigadir Jenderal Polisi Raden Slamet Santoso, Direktur Penegakkan Hukum (Dirgakkum) Korps Lalu Lintas Kepolisian Republik Indonesia (Korlantas Polri), membuka Uji Kompetensi Sertifikasi Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas Gelombang 1 Tahun Ajaran 2024 di Kinasih Resort, Depok, Jawa Barat, pada hari Rabu (24/4/2024).

Pada kesempatan tersebut, Dirgakkum menyampaikan bahwa Sertifikasi uji kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme petugas penyidik dalam penegakan hukum terkait kecelakaan lalu lintas.

“Dalam melakukan suatu penyidikan kecelakaan lalu lintas memerlukan petugas yang profesional. Oleh karena itu, pada hari ini dan tahun ini, kita melaksanakan kegiatan Sertifikasi uji kompetensi bagi petugas penyidik kecelakaan lalu lintas,” jelasnya.

Sertifikasi uji kompetensi penyidik kecelakaan lalu lintas gelombang I T.A. 2024 berlangsung mulai tanggal 24 hingga 26 April 2024, diikuti oleh 45 anggota penyidik lalu lintas di wilayah Polda.

“Gelombang pertama ini diikuti oleh 45 orang. Kemudian, akan ada gelombang kedua dan seterusnya, yang akan disesuaikan dengan jumlah kecelakaan yang terjadi di masing-masing wilayah,” kata Dirgakkum Korlantas Polri.

Korlantas Polri bekerja sama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dalam proses pelatihan untuk meningkatkan kualitas petugas saat bertugas di lapangan.

The post Uji Kompetensi Sertifikasi Penyidik Kecelakaan Lalu Lintas 2024: Meningkatkan Profesionalisme Petugas Polri appeared first on seketika.com.

“Tidak hanya berkolaborasi dengan pihak eksternal, Menteri AHY juga berkomitmen menegakkan keadilan dari internal Kementerian ATR/BPN. “

Seketika.com, Surabaya – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), bersama Kepolisian Daerah (Polda) dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Jatim), mengungkapkan hasil Target Operasi (TO) Tindak Pidana Pertanahan di wilayah Jatim dalam sebuah konferensi pers di Kantor Polda Jatim pada Sabtu (16/03/2024).

Setidaknya, empat kasus telah ditetapkan sebagai target operasi, sementara tiga target operasi tambahan menjadi prioritas penyelesaian di tahun 2024.

Tindak pidana pertanahan yang umumnya disebabkan oleh mafia tanah, menurut Menteri ATR/Kepala BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), harus segera diberantas. Ia menyatakan bahwa mafia tanah tidak hanya merugikan rakyat tetapi juga negara.

“Mafia tanah telah menyengsarakan masyarakat. Korbannya terancam kehilangan hak atas tanahnya dan juga bangunan yang mungkin merupakan kekayaan atau aset satu-satunya dan ini jelas-jelas perilaku yang tidak adil. Mafia tanah juga merugikan negara dan menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga menghambat investasi,” ujar Menteri AHY.

Sejak 2018, upaya pemberantasan Mafia tanah dilakukan melalui sinergi dan kolaborasi antara Kementerian ATR/BPN dengan aparat penegak hukum, yaitu Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung RI.

Hal ini tertuang dalam nota kesepahaman yang ditindaklanjuti dengan dibentuknya Tim Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah yang bertugas mengungkap Tindak pidana pertanahan oleh Mafia tanah.

The post Kolaborasi ATR/BPN, Polda, dan Kejaksaan Tinggi Ungkap Hasil Target Operasi Tindak Pidana Mafia Tanah di Jawa Timur appeared first on seketika.com.