Kebijakan tersebut merupakan bagian dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menegaskan kebijakan ini bukan bertujuan melarang anak menggunakan teknologi, melainkan memastikan mereka memiliki kesiapan mental dan psikologis sebelum memasuki ruang media sosial yang kompleks.

“Usia yang dinilai paling tepat untuk mulai mengakses media sosial adalah sekitar 16 tahun. Ini bukan keputusan sepihak pemerintah, tetapi hasil diskusi panjang dengan para psikolog, pemerhati tumbuh kembang anak, serta berbagai penelitian mengenai dampak media sosial terhadap perkembangan anak,” ujar Meutya dalam kegiatan Kelas Digital Sahabat Tunas: Tunggu Anak Siap di Garuda Spark Innovation Hub, Jakarta, Senin (9/3/2026).

Menurut Meutya, pemerintah menerima banyak masukan dari masyarakat mengenai meningkatnya risiko penggunaan media sosial bagi anak.

Risiko tersebut mencakup kecanduan digital, paparan konten negatif, perundungan siber, hingga penipuan daring yang kerap menyasar pengguna usia muda.

“Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” katanya.

Ia menambahkan perkembangan teknologi kecerdasan artifisial (AI) juga memperbesar tantangan di ruang digital karena memungkinkan manipulasi konten yang semakin sulit dibedakan dari informasi asli.

The post Pemerintah Menunda Akses Media Sosial Bagi Anak Di bawah 16 Tahun appeared first on seketika.com.

Hal ini disampaikan Meutya saat membuka forum Indonesian Woman In Game (IWIG) BeautyPlayConnect yang berlangsung di Bandung, Sabtu (05/07/2025).

Forum ini dihadiri oleh pengembang gim perempuan dari berbagai daerah, sebagai bagian dari upaya mendorong keterlibatan perempuan dalam industri teknologi kreatif.

“Kita ingin industri gim di Indonesia terus tumbuh secara sehat, tetapi pada saat yang sama, kami juga menerima banyak sekali keluhan dari para orang tua tentang konten-konten yang tidak sesuai untuk anak-anak,” tegas Meutya.

Sebagai bentuk komitmen konkret, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak, atau dikenal sebagai PP TUNAS 2025.

The post Game Anak Bisa Diblokir! Ini Kata Menkomdigi Soal Aturan Baru Industri Gim appeared first on seketika.com.

Kunjungan ini merupakan kelanjutan dari kolaborasi jangka panjang antara Kemkomdigi dan Tony Blair Institute (TBI), yang berfokus pada pengembangan kecerdasan buatan (AI), penerapan teknologi e-SIM, serta pembangunan talenta digital nasional yang unggul dan berdaya saing.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menyambut langsung kedatangan Tony Blair bersama pimpinan TBI Indonesia, Suhaillah Fabya Haqim.

“Kunjungan ini menjadi langkah awal untuk mempercepat transformasi digital Indonesia. Kami siap menerima masukan dan bekerja sama dengan Tony Blair Institute demi menghadirkan solusi yang konkret dan berdampak langsung bagi masyarakat,” ungkap Meutya Hafid.

Pertemuan strategis ini menjadi momentum penting dalam membangun ekosistem digital Indonesia yang inovatif, inklusif, dan aman.

The post Tony Blair Dukung Lompatan Digital Indonesia Bersama Kemkomdigi appeared first on seketika.com.