Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan langkah tersebut diambil setelah hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakpatuhan dari pihak platform digital.

“Jadi harus dibuka semua bahwa pemerintah memberikan catatan merah kepada pihak Google yang menaungi YouTube,” kata Meutya Hafid di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital pada 7 April 2026, YouTube belum memenuhi kewajiban kepatuhan serta belum menunjukkan iktikad untuk segera menyesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Sehingga tidak ada pilihan, pemerintah tidak bisa memberi toleransi lagi untuk kemudian bergerak dari ranah pemeriksaan ke ranah sanksi. Sanksi yang kita jatuhkan hari ini, sesuai dengan surat yang dikeluarkan, adalah sanksi surat teguran kepada Google,” tegas Menkomdigi.

Meutya berharap, pemberian sanksi tersebut dapat mendorong perubahan sikap dan percepatan pemenuhan kewajiban oleh pihak Google.

“Kami juga mengimbau kepada platform-platform lainnya untuk kemudian segera memberikan kepatuhan dan juga rencana implementasi aksi sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya kepada para platform lainnya,” ujar dia.

Selain itu, ia meminta seluruh platform digital untuk segera melaporkan hasil asesmen profil risiko secara mandiri dalam waktu paling lama tiga bulan.

The post Google YouTube Ditegur Kemkomdigi, Ini Dampaknya bagi Pengguna Indonesia appeared first on seketika.com.

Kebijakan ini merujuk pada implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas) yang mendorong pembatasan akses pada platform digital berisiko tinggi.

Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menyatakan langkah tersebut sebagai bentuk kepatuhan platform global terhadap regulasi nasional sekaligus upaya konkret memperkuat perlindungan anak di ruang digital.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital (Dirjen Wasdag) Kemkomdigi, Alexander Sabar, mengapresiasi kebijakan yang diambil oleh X.

“Kami mengapresiasi tindakan nyata yang diambil X sebagai bentuk komitmen kepatuhan sekaligus memastikan pelindungan terhadap anak di ruang digital,” ujar Alexander dalam keterangannya di Jakarta pada Rabu (18/3/2026)

Melalui surat resmi tertanggal 17 Maret 2026, platform X menyatakan komitmennya untuk memenuhi ketentuan PP TUNAS, khususnya terkait pembatasan akses layanan jejaring sosial bagi pengguna di bawah usia 16 tahun.

Sebagai bagian dari implementasi, mulai 27 Maret 2026, X akan melakukan identifikasi serta penonaktifan akun pengguna yang tidak memenuhi ketentuan batas usia minimum tersebut.

The post X Blokir Akun di Bawah 16 Tahun di Indonesia! Ini Alasan dan Dampaknya appeared first on seketika.com.

Peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi platform digital dalam menjalankan kewajiban perlindungan anak di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan penerbitan peraturan ini merupakan langkah konkret negara untuk memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari berbagai risiko di internet.

“Hari ini, kami mengeluarkan Peraturan Menteri turunan dari PP TUNAS. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi termasuk media sosial dan layanan jejaring,” ujar Meutya di Jakarta Pusat, Jumat (06/03/2026).

Menurut Meutya, anak-anak Indonesia saat ini menghadapi berbagai ancaman serius di ruang digital.

“Anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, seperti paparan pornografi, perundungan siber, hingga penipuan online. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” tandasnya.

Melalui Peraturan Menteri ini, pemerintah juga menetapkan tahapan implementasi kebijakan pelindungan anak di platform digital.

Tahap implementasi akan dimulai pada 28 Maret 2026 dengan langkah penonaktifan akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

The post Pemerintah Terbitkan Permen Komdigi 9/2026, Akses Media Sosial Anak di Bawah 16 Tahun Akan Dibatasi appeared first on seketika.com.

Dengan mengusung tema “Anak di Dunia Digital: Aman atau Sekadar Diawasi?”, para mahasiswa berkesempatan berdiskusi langsung dengan narasumber yang kompeten di bidang digital.

Kegiatan itu menjadi ruang pertukaran gagasan sekaligus peningkatan literasi digital di kalangan generasi muda.

Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya respons positif terhadap penyelenggaraan acara. Salah satu mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Farah, menilai kegiatan ini memberikan wawasan baru terkait pemanfaatan ruang digital secara bijak.

“Sangat bermanfaat. Selain menambah wawasan mengenai ruang digital seperti pembuatan konten dan penggunaan Artificial Intelligence (AI), kami juga belajar tentang berbagai risiko yang dapat muncul jika teknologi digunakan tidak semestinya,” ujar Farah usai kegiatan kepada InfoPublik di Kota Malang, Jawa Timur pada Kamis (12/01/2026).

Mahasiswi Jurusan Komunikasi tersebut menilai bahwa seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pengawasan juga perlu diperkuat.

Hal itu tidak hanya untuk mencegah tindakan kriminal, tetapi juga melindungi generasi muda dari penyalahgunaan teknologi digital.

The post 300 Mahasiswa Serbu CommuniAction di Malang! Anak di Dunia Digital: Aman atau Cuma Diawasi? appeared first on seketika.com.

Penghargaan bergengsi ini diberikan atas jasa besar Menkomdigi Meutya Hafid dalam melahirkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dan Perlindungan Anak di Ruang Digital (PP TUNAS).

PP TUNAS merupakan regulasi strategis yang menjadi fondasi dalam menciptakan ruang digital yang aman, ramah anak, serta bebas dari konten negatif, penyalahgunaan data, dan risiko eksploitasi terhadap anak-anak Indonesia.

Dalam prosesi penganugerahan, Meutya Hafid tampil anggun mengenakan kebaya polos cokelat emas dan kain jarik batik cokelat. Ia didampingi sang suami, Noer Fajrieansyah, saat menerima langsung selempang dan pin Bintang Mahaputera Utama dari Presiden Prabowo Subianto.

Pemberian tanda kehormatan negara ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor: 73, 74, 75, 76, 77, dan 78 TK Tahun 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan.

Selain Meutya Hafid, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Angga Raka Prabowo, turut dianugerahi Bintang Mahaputera Pratama atas kontribusinya dalam memperkuat ekosistem komunikasi dan digital nasional.

The post Meutya Hafid Raih Bintang Mahaputera: Bukti Nyata Perlindungan Anak di Era Digital appeared first on seketika.com.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa PP TUNAS bukan sekadar regulasi administratif, tetapi menjadi fondasi kebijakan nasional untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia.

“Kami mendorong platform digital untuk menyediakan fitur keamanan yang mudah digunakan, termasuk sistem klasifikasi usia dan kontrol orang tua. Ini bukan sekadar fitur tambahan, tapi instrumen utama perlindungan anak,” jelas Dirjen Fifi dalam acara Membangun Keluarga Digital di Era Streaming, hasil kolaborasi antara Netflix dan ICT Watch, di Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).

Melalui PP TUNAS, pemerintah mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk:

• Menyediakan fitur parental control yang efektif.
• Mengaktifkan pengaturan privasi tingkat tinggi secara default untuk akun anak.
• Melarang pelacakan lokasi dan profiling data anak untuk tujuan komersial.

Langkah ini diambil seiring meningkatnya risiko digital yang dihadapi anak-anak Indonesia.

The post Darurat Digital! Pemerintah Wajibkan Parental Control Demi Lindungi Anak dari Bahaya Internet appeared first on seketika.com.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa penyusunan PP Tunas dilakukan dengan mengacu pada praktik terbaik dari negara lain, seperti Australia, yang telah lebih dahulu menerapkan regulasi serupa.

“Kita belajar dari Australia tentang cara mengimplementasikan pembatasan media sosial untuk anak. Fokusnya adalah bagaimana PP Tunas ini bisa dilaksanakan secara optimal di lapangan,” ujar Meutya Hafid usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (15/05/2025).

Dalam regulasi digital anak ini, PP Tunas menetapkan klasifikasi penggunaan media sosial berdasarkan usia anak dan tingkat risiko platform.

Berikut rincian batas usia penggunaan media sosial menurut PP Tunas:

1. Usia di bawah 13 tahun: Hanya boleh mengakses platform dengan risiko rendah, dan harus dengan persetujuan orang tua.

The post Resmi! PP Tunas Wajibkan Batas Usia Media Sosial Anak: Akses Penuh Baru di Atas 18 Tahun! appeared first on seketika.com.