Dalam keterangan tertulisnya, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, menjelaskan bahwa pertemuan tersebut merupakan bagian dari agenda rutin bulanan Presiden bersama PPATK.

“Pada hari Minggu siang hingga malam, Bapak Presiden Prabowo Subianto menerima beberapa tokoh untuk berdiskusi, antara lain Kepala PPATK Ivan Yustiavandana dan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam pertemuan yang berlangsung di Hambalang, Jawa Barat, 3 Mei 2026,” tulisnya.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menyampaikan bahwa pertemuan ini difokuskan pada evaluasi transaksi keuangan, serta penguatan pengawasan terhadap aliran dana.

Langkah tersebut dinilai penting dalam mendukung upaya pemerintah menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara.

“Pertemuan tersebut merupakan agenda rutin bulanan bersama PPATK terkait evaluasi transaksi keuangan, serta pengawasan ketat terhadap aliran dana guna mendukung transparansi pemerintah,” kata Seskab Teddy.

Pembahasan dalam diskusi tersebut menekankan pentingnya pengelolaan keuangan negara yang akuntabel serta mampu memberikan dampak langsung terhadap kesejahteraan rakyat.

“Dalam diskusi ini, ditekankan pula pentingnya pengelolaan keuangan yang akuntabel dan berorientasi pada hasil nyata bagi masyarakat,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Seskab Teddy menyampaikan bahwa Presiden Prabowo menegaskan agar setiap anggaran yang bersumber dari uang rakyat harus disalurkan secara tepat sasaran dan dikelola dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, pelaksanaan program juga harus dilakukan secara tepat waktu agar manfaatnya dapat segera dirasakan oleh masyarakat luas.

“Langkah ini merupakan bagian dari komitmen tegas Bapak Presiden dalam mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas dari korupsi,” tulis Seskab Teddy.

Melalui koordinasi dengan PPATK, pemerintah ingin memastikan bahwa seluruh aliran dana baik di tingkat pusat maupun di daerah dapat dipantau secara ketat, sehingga setiap kebijakan fiskal benar-benar memberi dampak langsung bagi masyarakat luas.

The post Ini Hasil Pertemuan Presiden Prabowo Dengan PPATK di Hambalang Soal Dana Negara appeared first on seketika.com.

Wakil Kepala Bareskrim Polri Irjen Pol Nunung Syaifuddin menjelaskan, sepanjang 2025 jajaran siber Polri menangani 664 perkara tindak pidana siber dengan total 744 tersangka.

Dari pengungkapan tersebut, aparat berhasil mengamankan uang dan aset senilai Rp286.256.178.904.

“Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri dan jajaran siber selama tahun 2025 telah menangani 664 kasus dengan jumlah tersangka sebanyak 744 orang. Sementara itu, uang dan aset yang berhasil kami sita nilainya mencapai Rp286,2 miliar,” ujar Nunung, Jumat (9/1/2026) .

Selain penindakan, Polri juga mengedepankan upaya pencegahan.

Sepanjang 2025, Polri mengusulkan pemblokiran 231.517 situs judi online serta melaksanakan 1.764 kegiatan pre-emptive untuk menekan meluasnya praktik perjudian daring di masyarakat.

Sementara itu, Brigjen Pol Himawan Bayu Aji mengungkapkan, pengungkapan kasus terbaru bermula dari patroli siber yang mendeteksi 10 website judi online.

The post Bareskrim Polri Bongkar 664 Kasus Judi Online Sepanjang 2025, Sita Aset Rp286,2 Miliar appeared first on seketika.com.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menegaskan bahwa langkah ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan program Asta Cita, khususnya perlindungan masyarakat dari dampak sosial dan ekonomi judi online.

“Ini juga secara serius kami tindak lanjuti arahan Bapak Presiden, khususnya mendukung program beliau dalam Asta Cita. Sebagaimana diketahui, kemarin juga Bapak Presiden menyampaikan di forum APEC terkait dengan bagaimana Indonesia serius menangani judi online (judol),” ujar Ivan di Jakarta, Kamis (6/11/2025).

PPATK mencatat, sepanjang 2024, total transaksi judi online mencapai Rp359 triliun.

Namun, hingga kuartal III 2025, angka itu berhasil ditekan menjadi Rp155 triliun, atau turun 57 persen.

Selain itu, nilai deposito pemain juga menurun signifikan, dari Rp51 triliun menjadi Rp24,9 triliun, penurunan lebih dari 45 persen.

The post Transaksi Judi Online Turun 57%: Kolaborasi PPATK dan Kemkomdigi Buktikan Efektivitas appeared first on seketika.com.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandani Rahardjo Puro, menyatakan bahwa saat ini pihaknya memberikan asistensi terhadap proses penyidikan yang dilakukan oleh 15 Polda di seluruh wilayah Indonesia.

“Apakah sudah didapatkan mastermind? Semua tim, mohon izin kami laporkan, masih proses berjalan. Karena kita ketahui bersama bahwa kejadian kerusuhan ini berjalan secara serentak, hampir di semua polda,” ujar Djuhandani dalam konferensi pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu (24/9/2025).

Djuhandani juga menegaskan bahwa penyidik tengah menelusuri aliran dana kerusuhan yang diduga menjadi pemicu utama aksi tersebut. Beberapa daerah telah teridentifikasi menerima dana, yang kini dalam proses pembuktian lebih lanjut.

“Artinya bahwa memang didapatkan seseorang mengasih uang dan lain sebagainya, didapatkan dari mana, ini masih proses pembuktian,” jelasnya.

Untuk mendalami lebih lanjut, Bareskrim Polri akan terus berkoordinasi dengan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menelusuri jejak transaksi mencurigakan terkait pendanaan kerusuhan.

The post 959 Tersangka Ditangkap, Bareskrim Buru Mastermind dan Pendana Kerusuhan Agustus 2025 appeared first on seketika.com.

“Kami sudah lihat, sudah analisis, dan data-datanya sudah sesuai. Jadi, kami putuskan untuk mengaktifkan kembali rekening-rekening tersebut,” ujar Ivan pada Kamis (31/7/2025).

Ivan mengungkapkan bahwa hingga Kamis sore, jumlah rekening yang telah diaktifkan kembali mencapai lebih dari 28 juta dan angka tersebut diperkirakan akan terus bertambah.

Ivan menjelaskan bahwa penghentian sementara rekening nasabah dilakukan sebagai bentuk antisipasi terhadap potensi penyalahgunaan, seperti jual beli rekening atau aktivitas judi online (judol).

“Apa yang dilakukan PPATK adalah penghentian sementara. Setelah bank memberikan data dan kami analisis secara cermat, maka rekening tersebut kami buka kembali,” jelas Ivan.

The post PPATK Buka Blokir 28 Juta Rekening! Ada Apa Sebenarnya? appeared first on seketika.com.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa pemutusan akses terhadap situs judi online saja tidak cukup untuk memberikan efek jera kepada para pelaku.

Menurutnya, langkah strategis harus mencakup penindakan terhadap jalur finansial.

“Konten bisa dibuat ulang dengan mudah, tapi rekening sulit dibuka kembali setelah diblokir,” ujar Meutya usai menghadiri rapat koordinasi bersama Dewan Ekonomi Nasional dan PPATK di Jakarta Pusat.

Meutya mengungkapkan bahwa sejak 20 Oktober 2024 hingga 28 Juli 2025, Kementerian Komunikasi dan Digital telah melakukan takedown terhadap hampir 2,5 juta konten negatif, di mana sekitar 1,7 juta konten di antaranya berkaitan langsung dengan judi online.

“Data konten-konten negatif ini kami dapatkan dari aduan masyarakat dan sistem crawling kami,,” jelasnya.

The post Kemkomdigi Gandeng PPATK, Rekening Judi Online Dibekukan! Pemerintah Serius Buru Uang Haram appeared first on seketika.com.

“Dirtipidsiber menyita uang senilai Rp61 miliar dari 164 rekening yang berhubungan dengan aktivitas judi online,” kata Brigjen Pol Himawan Bayu Aji, Dirtipidsiber Bareskrim Polri, Jumat (2/5/2025).

Menurut Himawan, Polri masih melakukan pendalaman kasus judi online, termasuk melacak aliran dana dan pemilik rekening terkait. Sisa rekening lainnya saat ini masih diblokir dan dihentikan sementara oleh PPATK.

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengungkapkan bahwa pihaknya telah membekukan sekitar 5.000 rekening jaringan judi online sejak Februari 2025, dengan nilai total transaksi mencapai Rp600 miliar.

Ivan menyatakan bahwa pemblokiran rekening dilakukan PPATK pada Februari, yang kemudian dilanjutkan oleh Polri sejak Maret 2025.

The post Polri Sita Rp61 Miliar dari Rekening Judi Online, 5.000 Akun Dibekukan appeared first on seketika.com.

Fenomena ini tidak hanya merugikan perekonomian negara, tetapi juga berkontribusi terhadap peningkatan angka kemiskinan di Indonesia. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat kemiskinan Indonesia pada Maret 2023 mencapai 9,36 persen, yang setara dengan 25,9 juta penduduk.

Menanggapi fenomena ini, Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, mendesak pemerintah dan stakeholder terkait untuk segera mengambil tindakan tegas dalam memberantas judi online dan pinjaman online (pinjol) yang semakin merajalela.

“Masalah ini bukan hanya soal pinjol atau judi online, tetapi bagaimana pemerintah dan semua pihak terkait dapat mengedukasi masyarakat bahwa kedua hal tersebut bukanlah solusi bagi permasalahan ekonomi,” ujar Mufti dalam rilisnya di Jakarta, Kamis (7/11/2024).

Mufti juga menambahkan, “Saya juga meminta kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) untuk turun langsung ke lapangan, membantu upaya pemberantasan pinjol yang semakin menjadi momok bagi masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat akar rumput.”

Mufti Anam menyoroti kasus mafia judi online yang melibatkan oknum pegawai Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Ia menegaskan bahwa penegakan hukum harus dilakukan secara adil tanpa pandang bulu.

The post Transaksi Judi Online di Indonesia Capai Rp600 Triliun, Ancaman Sosial dan Kemiskinan di Indonesia appeared first on seketika.com.

Dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi III bersama Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang berlangsung di Gedung Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Rabu (6/11/2024), Stevano menyatakan bahwa praktik judi online semakin meresahkan dan mengancam stabilitas sosial.

Politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan ini juga mengingatkan bahwa jika tidak ada pengawasan ketat, kemungkinan terjadinya praktik serupa di tubuh PPATK bisa saja terjadi.

Stevano meminta agar Kepala PPATK memberikan komitmen yang jelas untuk memastikan tidak ada oknum di institusi tersebut yang terlibat dalam melindungi praktik judi online.

“Peristiwa yang terjadi di Kemkominfo bisa saja terjadi di PPATK. Apa langkah konkret yang akan diambil oleh Kepala PPATK untuk memastikan tidak ada oknum di institusi Anda yang membekingi judi online?” tegas Stevano.

Stevano menegaskan bahwa masalah judi online harus segera mendapat perhatian serius dari semua pihak, terutama PPATK yang memiliki peran penting dalam mendeteksi dan mencegah aliran dana ilegal.

The post Anggota Komisi III DPR RI Stevano Rizki Adranacus Soroti Maraknya Judi Online yang Libatkan Oknum Kemkominfo appeared first on seketika.com.

Pernyataan ini disampaikannya menanggapi laporan Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, yang menyebutkan lebih dari seribu anggota DPR, DPRD, dan Kesetjenan terlibat dalam judi online.

Dia meminta agar PPATK menyampaikan hasil laporan pemeriksaannya untuk diserahkan kepada Komisi III.

“Yang nantinya setelah menjadi laporan hasil pemeriksaan diserahkan kepada Komisi III DPR. MKD juga berhak memanggil siapa pun kalau nanti misalnya menikmati, misalnya menyangkut nama Bambang Pacul yang melakukan transaksi (judi online) di dalam laporan pemeriksaannya (yang menyebutkan) Bambang Pacul diduga melakukan transaksi tidak wajar. (Maka) Bambang Pacul bisa dipanggil ke MKD” papar Bambang di ruang rapat Komisi III, Nusantara II, DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (26/6/2024).

Komisi III DPR RI meminta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk mengungkap data anggota DPR yang terlibat judi online agar diproses secara kode etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI.

Wakil Ketua Komisi III DPR RI, Habiburokhman, menyatakan bahwa fenomena judi online telah merambah ke semua elemen masyarakat, termasuk orang-orang di institusi negara.

Menurut Habiburokhman, pemain judi online bisa dipidana, bukan hanya penyelenggaranya saja. Fenomena maraknya pemain judi online merupakan penyakit masyarakat. Berdasarkan norma hukum pada Pasal 303 KUHP, pemain judi online bisa dipidana.

The post Ketua Komisi III DPR RI: Anggota Dewan Terlibat Judi Online Bisa Diproses di MKD appeared first on seketika.com.