Direktur Utama PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, Akbar Djohan, menjelaskan bahwa produksi food tray telah dimulai sejak awal Juni 2025 dengan hasil 400.000 unit.

Jumlah ini meningkat menjadi 600.000 unit pada Juli 2025, dan diproyeksikan mencapai 1 juta unit per bulan mulai Oktober 2025. Peningkatan kapasitas produksi ini dilakukan melalui investasi sistem produksi robotic.

“Krakatau Steel selanjutnya menugaskan PT Krakatau Baja Industri untuk untuk memasok food tray dengan skema kerja sama strategis, guna menghasilkan food tray yang lebih aman terhadap makanan. Produksi ini juga berkontribusi terhadap penyerapan baja domestik sesuai kebijakan hilirisasi industri dalam Asta Cita Presiden RI Prabowo Subianto,” ujar Akbar.

Adapun kelebihan dari food tray produksi Krakatau Steel Group ini memiliki plat yang lebih tebal dengan menggunakan material yang aman (minyak nabati) dan kualitas bahan baku SUS 304.

Selain itu, konstruksi food tray didesain sedemikian rupa sehingga memiliki kekakuan yang baik dan mampu menahan beban, dan dalam proses poduksi dari hulu ke hilir dijamin halal.

Kolaborasi Industri untuk Hilirisasi Baja

The post Krakatau Steel Luncurkan Food Tray Berbahan Minyak Nabati, Solusi Canggih dan Halal untuk Makan Bergizi Gratis appeared first on seketika.com.

Penandatanganan dilakukan oleh Menag Nasaruddin Umar dan Kepala BPJPH Haikal Hassan, menandai transformasi kelembagaan BPJPH yang kini resmi berstatus sebagai lembaga non kementerian.

Perubahan ini merupakan bagian dari upaya penataan pemerintahan pasca pembentukan Kabinet Merah Putih, serta strategi memperkuat tata kelola jaminan produk halal di Indonesia.

“Pemisahan ini bukanlah akhir dari kerja sama antara BPJPH dan Kementerian Agama. Sebaliknya, sinergi kita justru akan semakin kuat,” ujar Menag Nasaruddin Umar.

“Semakin hebat seorang anak, semakin melampaui orang tuanya, maka semakin bangga orang tua itu.”

Menag juga mengapresiasi pencapaian BPJPH selama berada di bawah naungan Kementerian Agama, khususnya dalam penguatan sistem jaminan produk halal.

The post BPJPH Resmi Pisah dari Kemenag! Menuju Lembaga Mandiri Penggerak Industri Halal Nasional appeared first on seketika.com.

“Saya kira harus diurus, makanan itu yang memeriksa siapa lembaga pemeriksa halalnya? Dan siapa yang memeriksa prosesnya. Nanti ketahuan siapa lembaga pemeriksa halalnya,” ujar Yahya Cholil Staquf, dikutip pada Rabu (23/4/2025).

Yahya Cholil Staquf menilai sangat penting untuk menyelidiki lebih lanjut tentang lembaga pemeriksa halal terkait produk yang bermasalah tersebut.

Penelusuran ini bertujuan memastikan bahwa proses sertifikasi halal dilakukan dengan benar, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Menurutnya, lembaga pemerintah yang mengelola sertifikasi halal, seperti BPOM dan BPJPH, harus bertanggung jawab atas kejadian ini.

The post PBNU Desak Evaluasi Sertifikasi Halal Usai Temuan Produk Mengandung Babi appeared first on seketika.com.

Al Muktabar menekankan bahwa ekonomi dan keuangan syariah terus berkembang di tingkat global.

Provinsi Banten telah mengambil langkah signifikan dalam mengembangkan ekonomi syariah, yang ditandai dengan berdirinya Menara Ekonomi dan Keuangan Syariah di Pantai Indah Kapuk (PIK) 2.

Gubernur Banten menambahkan, “Kami terus mendorong aktivitas ekonomi syariah melalui berbagai inisiatif, termasuk fashion show muslim, produk halal, dan pengembangan kawasan ekonomi khusus untuk produk halal.”

Ekonomi dan keuangan syariah diharapkan menjadi peta jalan untuk pengembangan ekonomi Indonesia, khususnya di Provinsi Banten.

Al Muktabar menyatakan, “Banten dikenal memiliki berbagai lembaga yang bergerak di bidang ekonomi syariah, termasuk ribuan pondok pesantren yang mendukung pengembangan sektor ini.”

Gubernur juga berharap langkah-langkah ini sejalan dengan visi Kabinet Merah Putih, yang berfokus pada pemberdayaan rakyat dan kesejahteraan sesuai dengan amanah Undang-Undang Dasar 1945.

The post Pj Gubernur Banten Al Muktabar Hadiri Pembukaan Indonesia Sharia Economic Festival 2024 di Jakarta appeared first on seketika.com.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanudin, menjelaskan, “Pertama-tama, perlu kami sampaikan bahwa isu ini berkaitan dengan penamaan produk, bukan kehalalannya. Masyarakat tidak perlu khawatir, produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya. Proses sertifikasi halal telah dilalui dan mendapatkan ketetapan dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku.” (Jakarta, 1 Oktober 2024).

Mamat juga menambahkan bahwa penamaan produk halal sudah diatur dalam SNI 99004:2021 tentang Persyaratan Umum Pangan Halal, serta Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 mengenai Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

Regulasi ini menegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh mengajukan sertifikasi halal untuk produk dengan nama yang bertentangan dengan syariat Islam atau etika yang berlaku di masyarakat.

Meskipun demikian, beberapa produk dengan nama tersebut tetap mendapatkan sertifikat halal. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait penamaan produk.

Data dari Sihalal menunjukkan bahwa produk dengan nama “wine” berjumlah 61 yang disertifikasi oleh Komisi Fatwa MUI dan 53 oleh Komite Fatwa.

The post Produk “Tuyul”, “Tuak”, “Beer”, dan “Wine” Mendapat Sertifikat Halal: Penjelasan dari BPJPH appeared first on seketika.com.