“Upaya mencari kesalahan hanya akan memperlambat pembangunan”

Seketika.com, Jakarta –  Presiden Joko Widodo menyoroti peran penting Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengawal kelangsungan pembangunan untuk memastikan masyarakat merasakan manfaatnya secara maksimal. Presiden menekankan pentingnya memastikan program pembangunan mencapai tujuannya tanpa pelanggaran aturan dan penyalahgunaan.

Pernyataan tersebut disampaikan Presiden saat meresmikan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Intern Pemerintah Tahun 2024 di Istana Negara, Jakarta, pada Rabu, 22 Mei 2024.

“Kalau kita ibaratkan kereta, gerbong kereta, BPKP itu berkontribusi membangun relnya, lurus, dan memastikan kereta itu sampai pada tujuan dengan cepat dan tepat, pas. Sehingga tidak boleh hanya sekadar memperbanyak lampu merah. Ini enggak boleh, itu enggak boleh ini enggak boleh, itu enggak boleh, bukan itu,” ujar Presiden.

Kepala Negara menegaskan bahwa tujuan kinerja BPKP dan pengawas internal bukanlah untuk mencari kesalahan, melainkan untuk mencegah penyimpangan dengan memberikan bimbingan yang sesuai.

Presiden menyatakan bahwa upaya mencari kesalahan hanya akan memperlambat pembangunan.

“Mestinya diberikan arahan yang benar yang mana, diberikan tuntunan yang tepat yang mana, bukan memasang jebakan ‘wah ini keliru’ didiemin saja, mestinya dibetulkan di awal diberitahu di awal ini keliru. Jangan terbalik, fokusnya bukan berapa banyak yang ketahuan melakukan penyimpangan tapi berapa banyak yang bisa dirasakan manfaatnya oleh rakyat dari program-program pemerintah,” ujar Kepala Negara.

The post Presiden Jokowi Soroti Peran Penting BPKP dalam Pembangunan appeared first on seketika.com.

“Nelayan dianggap sebagai pahlawan ekonomi di Kabupaten Tangerang, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang layak.”

Seketika.com, Kabupaten Tangerang – Pemerintah Kabupaten Tangerang menegaskan komitmennya dalam memberikan perlindungan kepada para nelayan di wilayah tersebut. Langkah konkret terlihat pada penyerahan bantuan premi jaminan BPJS Ketenagakerjaan serta jaket keselamatan kepada 300 nelayan di Tangerang Mangrove Center Teluknaga pada Rabu (6/3/24).

Pj Bupati Tangerang, Andi Ony, menyampaikan bahwa Pemkab Tangerang bertekad meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui berbagai upaya, termasuk bantuan sarana prasarana alat tangkap, pembinaan, pemberdayaan, dan fasilitas jaminan perlindungan jiwa melalui program BPJS Ketenagakerjaan.

“Kita serius untuk terus berupaya meningkatkan kesejahteraan nelayan. Dengan telah dijaminnya para nelayan di Kabupaten Tangerang dan telah tercover oleh BPJS Ketenagakerjaan, keamanan bagi para nelayan kita yang berjuang mencari ikan untuk masyarakat Kabupaten Tangerang lebih terjamin dan pasti,” ujar Pj Bupati Tangerang, Andi Ony.

Menurutnya, jaminan perlindungan yang diberikan melalui BPJS Ketenagakerjaan sangat penting untuk menjamin keselamatan nelayan saat bekerja.

Nelayan dianggap sebagai pahlawan ekonomi di Kabupaten Tangerang, sehingga perlu mendapatkan perlindungan yang layak.

Pj Bupati Tangerang juga mengajak para nelayan untuk bersinergi dengan pemerintah daerah dan mendukung program pembangunan yang ada.

The post Perlindungan dan Bantuan Bagi 300 Nelayan Kabupaten Tangerang, Andi Ony Serahkan Bantuan Premi jaminan BPJS Ketenagakerjaan appeared first on seketika.com.

“Pengembangan kegiatan padat karya di Provinsi dan Kabupaten/Kota difokuskan pada pembangunan jalan lingkungan untuk menciptakan peluang kerja bagi masyarakat,

Seketika.com, Serang – Penanganan kemiskinan ekstrem menjadi fokus utama dalam program pembangunan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2024. Tetapi apa yang sebenarnya menyebabkan seseorang masuk ke dalam kategori kemiskinan ekstrem?

Menurut Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten, Mahdani, kemiskinan ekstrem merujuk pada pendapatan harian per Kepala Keluarga (KK) di bawah Rp14 ribu.

“Tingkat kemiskinan ekstrem ditentukan oleh pendapatan harian per KK di bawah Rp14 ribu,” ungkap Mahdani.

Pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Banten bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat yang tergolong dalam kategori kemiskinan ekstrem menjadi minimal Rp28 ribu per hari, sehingga mereka tidak lagi termasuk dalam kategori kemiskinan ekstrem.

Masyarakat dengan pendapatan harian sebesar Rp28 ribu akan digolongkan sebagai keluarga miskin. Keluarga miskin diartikan sebagai keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan makan tiga kali sehari, namun belum secara lengkap.

“Pada tahun 2024, tidak ada lagi penduduk di Banten yang memiliki pendapatan harian di bawah Rp14 ribu. Mereka yang pendapatannya mencapai Rp28 ribu akan termasuk dalam kelompok miskin. Mereka masih dapat makan tiga kali sehari, meskipun belum secara lengkap, dengan pendapatan sebesar Rp28 ribu,” jelasnya.

Untuk mengurangi kemiskinan ekstrem, Pemerintah Provinsi Banten telah menyiapkan stok beras hingga 1.400 ton untuk didistribusikan kepada kelompok masyarakat yang tergolong dalam kemiskinan ekstrem. Program ini termasuk dalam program Bappenas di Banten yang mencakup bantuan beras, ayam, telur ayam, dan lainnya.

The post Penanganan Kemiskinan Ekstrem, Strategi Pemerintah Provinsi Banten 2024 appeared first on seketika.com.