“Syukur Alhamdulillah semua berjalan lancar dan sukses. Kami berharap apa yang telah kami sepakati dapat dilaksanakan mulai 2025,” ujar Sturman.

Sturman juga menyoroti beberapa RUU prioritas 2025 dan 2026 yang mendapat perhatian publik, termasuk RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Saat menjawab pertanyaan awak media, Sturman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset telah resmi masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025 dan 2026.

“Jika tidak rampung pada 2025, maka RUU ini akan dilanjutkan pada 2026, sebagaimana RUU lain,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Eddy Omar Sharief Hiariej, menegaskan pentingnya pematangan definisi hukum dalam RUU ini. Menurutnya, istilah perampasan aset tidak banyak dikenal dalam literatur hukum internasional.

The post RUU Perampasan Aset dan PPRT Resmi Masuk Prolegnas 2025–2026, Siap Rampas Harta Koruptor? appeared first on seketika.com.

Revisi UU Hak Cipta juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak cipta yang semakin marak di era transformasi digital.

Melly menekankan pentingnya pembaruan undang-undang ini agar sejalan dengan standar internasional dan praktik terbaik global dalam perlindungan hak cipta.

“Nantinya, revisi UU Hak Cipta diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan kepada para pencipta, namun juga membuka peluang bagi pemanfaatan aset ciptaan yang bernilai,” ungkap Melly dalam acara Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Revisi UU Hak Cipta Demi Lindungi Hak Pencipta’, yang diadakan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/3/2025).

Revisi UU Hak Cipta yang telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 ini juga mencakup pentingnya keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang lebih profesional dan mampu beradaptasi dengan dinamika industri.

The post Revisi UU Hak Cipta 2025: Melly Goeslaw Soroti Perlunya Pembaruan di Era Digital appeared first on seketika.com.