“Pastikan perlindungan bagi warga dari dampak Karhutla selalu siap, terutama bagi kelompok paling rentan seperti lansia, anak-anak, ibu hamil/menyusui, warga dengan penyakit komorbid, dan penyandang disabilitas,” tutur Puan dalam rilis yang diterima Parlementaria di Jakarta, Kamis (4/6/2026).

Tidak hanya itu, ia mendorong agar pemerintah membuka pos perlindungan udara bersih (clean air shelters) di titik-titik padat penduduk dan sekitar sekolah/posyandu dengan filtrasi partikulat memadai, bukan sekadar ruang evakuasi umum. Pun, dirinya meminta instansi terkait menerapkan protokol otomatis saat Karhulta masih terus melanda.

“Ketika Indeks Standar Pencemar Udara (ISPU) harian melampaui ambang, Pemerintah harus cepat memberikan rekomendasi untuk aktivitas harian warga,” ungkapnya.

Di sisi lain, Puan menyoroti laporan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yang menyebut kondisi iklim global berpotensi berkembang menuju fenomena El Nino lemah hingga moderat pada semester kedua 2026 dengan peluang sekitar 50-80 persen, sehingga meningkatkan risiko kekeringan dan karhutla di Indonesia.

“Kita tahu adanya potensi peningkatan Karhutla berarti juga menimbulkan ancaman bagi kesehatan dan keselamatan warga, khususnya dari dampak kabut asap. Hal ini harus diatasi dengan mitigasi yang lengkap termasuk dari sisi pelayanan kesehatan,” sebut Puan.

Selain itu, ia meminta pemerintah untuk memastikan agar biaya kesehatan akibat Karhutla tidak jatuh ke rumah tangga. Menurut Puan, masalah kesehatan yang dialami warga akibat dampak dari Karhutla harus bisa ditanggung oleh BPJS Kesehatan.

“Fasilitas kesehatan di setiap daerah terdampak Karhutla juga perlu dimaksimalkan. Stok obat inhalasi harus selalu siap, oksigen portabel tersedia di puskesmas dan klinik keliling, dan distribusikan masker berstandar SNI dengan prioritas balita, ibu hamil, dan lansia,” paparnya.

The post Karhutla Riau Meningkat, Puan Maharani Minta Pemerintah Siapkan Perlindungan Warga dari Kabut Asap appeared first on seketika.com.

“Titik paling dasar yang menentukan apakah proses belajar dapat berlangsung dengan baik adalah dengan memastikan negara memiliki sistem pelayanan pendidikan yang maksimal bagi anak,” kata Puan melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, Selasa (14/4/2026).

Tidak hanya itu saja, ia menyinggung masih terdapatnya sejumlah persoalan dalam layanan pendidikan di Indonesia, termasuk yang bersifat teknis.

“Hari ini kita melihat bagaimana masih ada anak-anak harus bersekolah di bawah pohon, kesulitan membeli buku dan pensil, bahkan sampai ada yang setiap hari harus melalui perjalanan ekstrem untuk sampai ke sekolah,” tuturnya.

Sebelumnya, terjadi viral di media sosial siswa Sekolah Dasar Negeri (SDN) Tando di Kecamatan Welak, Kabupaten Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur, belajar di bawah pohon yang ternyata sudah berlangsung sejak 2018 akibat sekolah tersebut keterbatasan rombongan belajar atau ruang kelas.

Menurut guru yang mengajar para siswa itu, murid kelas 2 dan 3 SDN Tando sering kerap kepanasan saat hari semakin siang dan terik matahari mulai menyengat.

Mereka kerap berpindah-pindah dari pohon satu ke pohon lainnya agar bisa lebih teduh. Saat musim hujan, siswa kelas 2 dan kelas 3 biasanya berbagi satu ruang kelas dengan ukuran hanya 5×6 meter yang dibangun secara swadaya oleh orang tua murid.

The post Puan Soroti Infrastruktur Pendidikan Usai Viral Siswa Belajar di Bawah Pohon appeared first on seketika.com.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI Dave Akbarshah Fikarno menjelaskan, persetujuan DPR RI atas penerimaan hibah merupakan syarat wajib sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa Pemerintah harus memperoleh persetujuan DPR sebelum menerima hibah maupun pinjaman dari pemerintah atau lembaga asing.

“Komisi I DPR RI telah melaksanakan rapat kerja bersama Menteri Pertahanan RI, Panglima TNI beserta jajaran kepala staf angkatan, serta Kementerian Keuangan RI pada Selasa, 10 Februari 2026. Rapat tersebut menghasilkan keputusan strategis terkait persetujuan penerimaan hibah Alpahankam,” ujar Dave dalam rapat paripurna.

Dalam rapat kerja tersebut, Komisi I DPR RI menyetujui hibah berupa satu paket kapal tersebut senilai 1,9 miliar Yen dari Pemerintah Jepang kepada TNI AL. Hibah itu disalurkan melalui skema Official Security Assistance sebagaimana diusulkan dalam surat Menteri Pertahanan RI kepada Ketua DPR RI Nomor B/2875/M/XI/2025 tertanggal 24 November 2025.

Dave menegaskan, Komisi I DPR RI berharap Rapat Paripurna dapat memberikan persetujuan atas hasil pembahasan tersebut agar dapat ditindaklanjuti sesuai mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menindaklanjuti laporan Komisi I DPR RI, Ketua DPR RI Puan Maharani kemudian meminta persetujuan Sidang Paripurna.

The post DPR Setujui Hibah Kapal Patroli 18 Meter dari Jepang untuk TNI AL, Nilainya Tembus Rp200 Miliar! appeared first on seketika.com.

“Baru akan dilaporkan. Jadi saya belum mendengar dasarnya,” ujar Puan Maharani saat ditemui di Gedung DPR RI, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (22/9/2025).

Pernyataan ini merespons diterbitkannya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 79 Tahun 2025 oleh Presiden Prabowo Subianto.

Dalam Perpres tersebut, salah satu poin penting adalah penetapan IKN sebagai pusat kegiatan politik nasional mulai tahun 2028.

Perpres Nomor 79 Tahun 2025 berisi tentang Pemutakhiran Rencana Pemerintah Tahun 2025, yang menjadi bagian dari tahapan pertama Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045 dan sekaligus menjabarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai sikap DPR terhadap penerbitan Perpres tersebut, Puan Maharani menegaskan bahwa DPR akan menunggu kajian resmi terkait pemindahan fungsi politik ke IKN.

The post Tanggapan Puan Maharani IKN Jadi Ibu Kota Politik 2028 appeared first on seketika.com.

“Dukacita mendalam atas jatuhnya korban meninggal dunia dalam demo semalam, secara khusus bagi driver ojek online bernama Affan Kurniawan. Semoga almarhum diterima di sisi Allah SWT,” ujar Puan dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8/2025).

Seperti diketahui, dalam aksi demo ojek online di Jakarta yang diwarnai kericuhan, Affan Kurniawan terlindas oleh mobil rantis Brimob dan meninggal di lokasi kejadian.

Peristiwa ini memicu kecaman publik dan desakan agar pihak kepolisian bertindak transparan.

“Tentunya Polisi harus bisa mengusut tuntas  insiden memilukan ini, dan harus dilakukan secara transparan,” tegas Puan Maharani, politisi dari Fraksi PDI-Perjuangan.

Dalam perkembangan kasus ini, tujuh anggota kepolisian telah diamankan dan diperiksa oleh Divpropam Mabes Polri serta Propam Mako Brimob. Mereka adalah Kompol C, Aipda M, Bripka R, Briptu D, Bripda M, Baraka Y, dan Baraka J.

The post Insiden Driver Ojol Dilindas Rantis, Puan Desak Polisi Usut Tuntas! appeared first on seketika.com.

“Saya ingin menyampaikan atas nama negara dan bangsa, sekali lagi terima kasih atas jasa-jasa pengabdian saudara-saudara sekalian dan mereka-mereka yang orang tuanya tidak hadir, ahli waris juga, atas nama negara dan bangsa terima kasih. Kami, Republik Indonesia, atas pengabdian saudara-saudara sekalian. Semoga jasa-jasa saudara-saudara terus menjadi warisan bagi generasi penerus,” ucap Presiden Prabowo.

Secara resmi, Presiden Prabowo menganugerahkan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada 141 penerima.

Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama diberikan berdasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia (RI) Nomor 73/TK/Tahun 2025 tanggal 25 Agustus 2025 tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Bintang Republik Indonesia Utama kepada, yaitu:

1. Puan Maharani;
2. Ahmad Muzani;
3. Sultan Bachtiar Najamudin;
4. Sufmi Dasco Ahmad;
5. Zulkifli Hasan;
6. Dr. H. Wiranto;
7. Agum Gumelar;
8. Subagyo Hadi Siswoyo;
9. A.M. Hendropriyono;
10. Almarhum Moerdiono;
11. Almarhum Hoegeng Iman Santoso;
12. Almarhumah Rachmawati Soekarnoputri;
13. Almarhum Abdul Rachman Ramly;
14. Almarhum Aloysius Benedictus Mboi; dan
15. Almarhum Mohammad Noer.

The post 141 Tokoh Terima Tanda Kehormatan dari Presiden Prabowo: Ada Puan, Wiranto, AHY hingga Benyamin Sueb! appeared first on seketika.com.

Di hadapan Presiden Prabowo Subianto dan jajaran kabinetnya, Puan menyampaikan bahwa kritik harus disikapi dengan bijaksana sebagai bentuk menyerap aspirasi masyarakat.

Apalagi, dalam demokrasi Indonesia negara harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi rakyat untuk bersuara, termasuk melalui ekspresi kreatif di media sosial.

“Marilah kita bangun demokrasi yang menghidupkan harapan rakyat. Demokrasi yang tidak berhenti di bilik suara, tetapi terus tumbuh di ruang-ruang dialog, di dapur rakyat, di balai desa, hingga di gedung parlemen agar setiap keputusan lahir dari kesadaran bersama, bukan hanya kesepakatan segelintir elite,” kata Puan dalam keterangan rilisnya, Selasa (19/8/2025).

Hal tersebut disampaikan Puan dalam Sidang bersama DPR-DPD RI yang digelar di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan pada Jumat (15/8/2025) lalu. Sidang bersama merupakan rangkaian sidang tahunan MPR RI.

Menurut Puan, dalam demokrasi, rakyat harus memiliki ruang yang luas untuk berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat, dan menyampaikan kritik.

The post Puan Maharani Ingatkan Pemerintah: Kritik Rakyat Bukan Ancaman, Tapi Harapan appeared first on seketika.com.

Presiden tiba di kompleks parlemen dan disambut secara langsung oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming, Ketua DPR RI Puan Maharani, serta Ketua DPD RI Sultan Bachtiar Najamudin.

Rapat paripurna dibuka dengan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan pidato pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2025–2026 oleh Ketua DPR RI.

Dalam pidato kenegaraannya, Presiden mengungkapkan rasa syukur atas kesempatan dapat menghadiri sidang paripurna dalam keadaan aman, tenteram, dan damai.

“Izinkan saya menyampaikan Pidato Pengantar Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2026, beserta Nota Keuangannya,” ucap Presiden.

Pada kesempatan tersebut, Presiden turut menyampaikan apresiasi kepada DPR RI atas dukungan dalam penyusunan dan pelaksanaan APBN. Kepala Negara berharap dokumen ini akan membawa kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

The post Prabowo Sampaikan RAPBN 2026: Janji Kesejahteraan Rakyat di Tengah Tantangan appeared first on seketika.com.

Keputusan ini mempertegas posisi Hasto sebagai tokoh penting di internal PDI Perjuangan. Penunjukan kembali Hasto disampaikan oleh Ketua DPP PDIP Ronny Talapessy.

“Betul, Mas Hasto kembali menjabat Sekjen PDI Perjuangan,” ujarnya kepada media.

Dalam rapat DPP tersebut, Hasto Kristiyanto langsung dilantik pada pukul 14.00 WIB. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira menegaskan bahwa setelah pelantikan, rapat pleno DPP pun langsung dilanjutkan.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri sempat merangkap posisi sebagai Sekjen PDIP saat pengumuman awal struktur DPP PDIP usai Kongres VI.

Namun, dalam susunan resmi yang diumumkan, Megawati hanya menjabat sebagai Ketua Umum, dan posisi Sekjen dikembalikan kepada Hasto Kristiyanto.

The post Megawati Ketua Umum dan Hasto Kristiyanto Kembali Jadi Sekjen, Susunan Lengkap Pengurus DPP PDIP 2025–2030 appeared first on seketika.com.

Puan Maharani menekankan pentingnya pemerintah dan PPIH menjamin kenyamanan dan keselamatan jemaah Haji Indonesia, terutama dalam menghadapi cuaca ekstrem dan kepadatan tinggi di Armuzna.

Ia juga mengapresiasi dedikasi para petugas Haji yang telah memberikan pelayanan optimal sejauh ini.

“Momentum puncak Haji adalah fase paling krusial, baik secara spiritual maupun secara fisik, terutama mengingat cuaca ekstrem dan kepadatan yang tinggi,” ujar Puan dalam keterangan resminya, Rabu (4/6/2025).

Ia juga meminta perhatian khusus bagi jemaah lansia dan mereka yang memiliki komorbid. Pemetaan kesehatan jemaah harus dilakukan sejak awal demi mencegah kelelahan, dehidrasi, dan heatstroke.

The post Puncak Haji 2025: Puan Maharani Ingatkan Petugas Siaga Total di Armuzna! appeared first on seketika.com.