Pernyataan ini disampaikan menyusul maraknya video viral di media sosial yang menunjukkan oknum polisi lalu lintas terlibat pungli, salah satunya saat berinteraksi dengan sopir pick-up.

Dalam video tersebut, terlihat oknum anggota menggunakan mobil PJR sedang bernegosiasi dengan sopir, yang kemudian menyerahkan sesuatu sebelum SIM dikembalikan dan sopir melanjutkan perjalanan.

Menanggapi fenomena ini, Irjen Pol Agus mengingatkan seluruh jajaran Polantas untuk menjaga citra kepolisian dan tidak melakukan pelanggaran yang dapat merusak kepercayaan masyarakat.

“Pelanggaran sekecil apapun, meski terjadi di wilayah yang jauh, kita semua bertanggung jawab. Saya juga bertanggung jawab. Fenomena-fenomena ini harus sejalan dengan perubahan kultur yang telah kita canangkan,” tegas Kakorlantas.

Ia juga menginstruksikan seluruh pejabat utama (PJU) dan perwira menengah (Pamen) untuk segera melakukan langkah mitigasi agar kasus serupa tidak terulang di kemudian hari.

The post Pungli Polantas! Kakorlantas Ancam Copot Anggota Jika Terbukti appeared first on seketika.com.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media, Haikal Hassan menerima laporan dari para pelaku usaha yang mengeluhkan biaya tinggi untuk mendapatkan sertifikat halal.

Salah satu laporan datang dari komunitas pengusaha Warteg di Jakarta yang mengaku diminta biaya hingga Rp10 juta untuk memperoleh sertifikasi halal.

“Menanggapi laporan ini, kami langsung mengambil langkah konkret dengan memberikan sertifikasi halal kepada 50.000 pengusaha Warteg dengan biaya yang sangat terjangkau,” ujar Haikal Hassan, Senin (10/2/2025).

Selain pengusaha Warteg, pemilik restoran Almaz Fried Chicken yang tengah viral di media sosial, Okta Wirawan, juga mengadukan hal serupa.

The post Prihatin Tanggapi Pungutan Liar dalam Sertifikasi Halal, Ini Tindakan Haikal Hassan appeared first on seketika.com.

“Al Jabbar dan aset pemprov akan banyak masalah jika tidak dikelola dengan baik. Karena kita hanya berpikir membangun, tapi pengaturan lainnya tidak berpikir,”

Seketika.com, Bandung – Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menanggapi dengan tegas kasus pungutan liar (pungli) yang terjadi di Masjid Raya Al Jabbar, Gedebage, Kota Bandung.

Bey menyatakan bahwa kasus pungli di Al Jabbar tidak boleh terulang, demikian juga di tempat umum lainnya di Jawa Barat.

“Tidak ada tempat untuk pungli di Jawa Barat,” katanya dalam pernyataan kepada media pada hari Minggu (14/4/2024).

Menurutnya, insiden pungli yang menjadi viral di media sosial akan menjadi momentum untuk membersihkan layanan publik dari praktik pungli di Jawa Barat.

“Kasus pungli di Masjid Al Jabbar menjadi momen bagi kita untuk memberantas pungli di Jawa Barat,” katanya.

Bey juga meminta kepada jajaran Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat untuk menangani masalah ini dengan serius, mengingat kasus-kasus pungli dan aduan terus terjadi tidak hanya di Al Jabbar tetapi juga di sektor-sektor layanan publik dan kawasan wisata.

“Program Saber Pungli juga harus dioptimalkan untuk mencegah kasus serupa terulang di tempat lain,” ujarnya.

The post Penjabat Gubernur Jawa Barat Responsif Tanggapi Kasus Pungli di Masjid Al Jabbar appeared first on seketika.com.