Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melakukan tindakan tegas dengan mencopot dua pejabat Kemenkeu. Langkah ini terkait polemik restitusi pajak yang dinilai tidak terkendali.

Kasus ini menjadi perhatian serius karena menyangkut pengelolaan uang negara dalam jumlah besar. Pemerintah ingin memastikan sistem perpajakan lebih transparan dan akurat.

Purbaya menyebut ada lima pejabat yang sedang diperiksa terkait proses restitusi pajak. Dari hasil awal, dua di antaranya dipastikan akan dicopot dari jabatannya.

Ia menyoroti adanya ketidaksesuaian data antara laporan awal dan realisasi akhir. Tahun 2025, restitusi pajak tercatat mencapai Rp361,15 triliun atau naik sekitar 35 persen dibanding tahun sebelumnya.

Menurutnya, kondisi ini menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pelaporan internal yang harus segera diperbaiki.

Pemerintah juga menurunkan batas percepatan restitusi PPN dari Rp5 miliar menjadi Rp1 miliar. Kebijakan ini dibuat untuk mengurangi risiko pencairan yang tidak terkontrol.

The post Restitusi Pajak Kemenkeu Terungkap, Menkeu Copot 2 Pejabat appeared first on seketika.com.

Menkeu menjelaskan bahwa untuk mencapai stabilitas nasional yang dinamis diperlukan dukungan dari berbagai program pembangunan yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, disertai pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan kepastian hukum yang tegas.

“Selama bisa menjaga pertumbuhan dan stabilisasi ekonomi domestik, kita tidak perlu takut negara akan morat marit. Jadi fokus kita menjaga itu dengan bantuan Polri, Mendagri, dan lainnya untuk memastikan mesin pertumbuhan dalam negeri berjalan dengan baik.,” ungkap Menkeu.

Saat ini, Pemerintah telah menciptakan inisiatif kanal debottlenecking untuk mendorong kemudahan iklim berinvestasi di Indonesia.

Menkeu Purbaya juga mengajak institusi POLRI untuk turut bergabung agar dapat berkontribusi mengatasi segala hambatan dalam sektor bisnis di Indonesia, serta membangun kepercayaan pelaku usaha dan investor saat ini.

“Mungkin ke depan saya minta Pak Kapori atau Wakilnya di sini, supaya kita bisa memfollow up hal-hal yang terjadi,” ujarnya.

Terkait anggaran, Menkeu menyebutkan dukungan pemerintah terhadap Polri terus meningkat. Dalam periode 2021–2026, anggaran belanja Polri tumbuh rata-rata 5,7 persen per tahun.

The post Menkeu Purbaya Bongkar Kunci Ekonomi Tahan Krisis: Stabilitas Nasional Harga Mati, Anggaran Polri Naik 5,7% per Tahun! appeared first on seketika.com.

Dalam hasil survei tersebut, sekitar 56,7 persen responden menyatakan kebijakan efisiensi anggaran Prabowo sudah tepat karena berhasil memangkas pemborosan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), seperti perjalanan dinas dan belanja alat tulis kantor yang tidak berdampak langsung pada masyarakat.

Sementara itu, 61,7 persen warga menilai kebijakan efisiensi tersebut telah mengalihkan dana ke sektor yang lebih bermanfaat bagi masyarakat, seperti bantuan sosial, pendidikan, dan pembangunan infrastruktur publik.

Menanggapi hasil survei tersebut, Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan komitmen pemerintah untuk terus melakukan efisiensi APBN 2025 sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

“Jadi efisiensinya adalah, kami pastikan APBN yang ada dibelanjakan sesuai dengan peruntukannya, tepat waktu, dan tentu APBN nggak dikorup,” ujar Purbaya Yudhi Sadewadi Jakarta, Minggu (9/11/2025).

Survei nasional ini dilaksanakan oleh Indikator Politik Indonesia pada 20–27 Oktober 2025, dengan populasi survei mencakup seluruh warga negara Indonesia berusia 17 tahun ke atas atau sudah menikah.

The post Survei Ungkap 61 Persen Warga Puas: Efisiensi Anggaran Prabowo Dinilai Pangkas Pemborosan APBN appeared first on seketika.com.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa lonjakan Indeks Kepercayaan Konsumen tersebut mencerminkan mulai pulihnya sentimen masyarakat terhadap pemerintah, seiring membaiknya kinerja ekonomi nasional.

“Kemarin waktu Juli, Agustus, dan September, (indeks) turun terus ke titik terendah. Inilah terjadi banyak demo. Tapi, kami lakukan kebijakan yang, mungkin agak drastis atau ceplas-ceplos bagi sebagian kalangan, tapi berhasil membalikkan sentimen masyarakat ke pemerintah,” ujar Purbaya di Jakarta, Senin (27/10/2025).

Menurut Purbaya, perbaikan ekonomi Indonesia menjadi faktor utama meningkatnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Ia menilai bahwa ketika ekonomi melemah, tingkat kepuasan publik terhadap pemerintah menurun, namun ketika ekonomi mulai membaik, persepsi publik juga berbalik positif.

The post Kepercayaan Publik Melejit: IKKP Sentuh Level Tertinggi, Purbaya Klaim Gaya Koboi Efektif appeared first on seketika.com.

“Kami harus melakukan creative financing, maka kami meminta izin kepada Kementerian Keuangan untuk menyetujui Jakarta melakukan creative financing, di antaranya melakukan apa yang disebut dengan Jakarta Collaboration Fund atau obligasi daerah,” ujar Pramono usai pertemuan dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, di Balai Kota Jakarta, Selasa (7/10).

Salah satu bentuk pembiayaan kreatif daerah yang disiapkan adalah Jakarta Collaboration Fund.

Skema ini termasuk dalam rencana Pemprov untuk menerbitkan obligasi daerah yang memungkinkan Jakarta mendapatkan sumber pembiayaan alternatif di tengah keterbatasan fiskal.

Selain skema dana kolaboratif, Pemprov DKI Jakarta juga ingin mengakses dana sebesar Rp200 triliun yang telah dialokasikan oleh Kementerian Keuangan kepada Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Dana ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta untuk mendukung proyek strategis dan sektor produktif.

The post APBD Jakarta Turun, Gubernur Pramono Dorong Creative Financing dan Jakarta Collaboration Fund appeared first on seketika.com.

Keputusan ini diambil setelah Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendengarkan pandangan seluruh fraksi partai politik dalam pembahasan tingkat II. Semua fraksi, mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, hingga Demokrat, menyatakan persetujuan atas pengesahan RUU APBN 2026.

Dengan pengesahan ini, APBN 2026 resmi menjadi landasan fiskal pertama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPR atas proses pembahasan yang konstruktif.

Ia menegaskan bahwa Anggaran Negara 2026 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

“APBN 2026 didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi berjalan lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi, dengan fokus pada penguatan sektor riil serta daya beli masyarakat untuk mengakselerasi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan,” ujar Menkeu Purbaya.

Pemerintah menetapkan delapan agenda prioritas nasional dalam APBN 2026, yaitu:

1. Ketahanan pangan
2. Ketahanan energi
3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
4. Pendidikan bermutu
5. Kesehatan berkualitas
6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM
7. Pertahanan semesta
8. Akselerasi investasi dan perdagangan global

Untuk mendukung agenda tersebut, dialokasikan anggaran besar, di antaranya:

• Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan
• Rp402,4 triliun untuk energi
• Rp335 triliun untuk program MBG
• Rp769,1 triliun untuk pendidikan
• Rp244 triliun untuk kesehatan
• Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial

Secara keseluruhan, postur APBN 2026 adalah sebagai berikut:

• Belanja negara: Rp3.842,7 triliun
• Pendapatan negara: Rp3.153,6 triliun
• Defisit APBN 2026: 2,68 persen dari PDB

Pemerintah juga menargetkan indikator makro sebagai berikut:

• Pertumbuhan ekonomi: 5,4%
• Inflasi: 2,5%
• Suku bunga SBN: 6,9%
• Nilai tukar rupiah: Rp16.500 per USD

Terkait kenaikan defisit menjadi 2,68%, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa hal ini masih dalam batas aman sesuai ketentuan fiskal (2–3%).

“Itu enggak apa-apa, itu masih 2-3 persen, dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” ujarnya.

Sumitronomics: Strategi Pembangunan Indonesia 2026

Menkeu Purbaya juga menyoroti strategi ekonomi berbasis Sumitronomics, yang bertumpu pada tiga pilar:

• Pertumbuhan ekonomi tinggi
• Pemerataan hasil pembangunan
• Stabilitas nasional yang dinamis

APBN 2026 akan menjadi katalisator pertumbuhan sektor swasta, mendorong investasi melalui Danantara, menempatkan kas negara Rp200 triliun di Himbara, serta menjalankan reformasi perizinan melalui PP Nomor 28 Tahun 2025.

Melalui APBN 2026, pemerintah berkomitmen membangun ekonomi Indonesia yang tangguh, berdaulat, mandiri, dan makmur.

Selain menjaga kesinambungan pembangunan, anggaran negara ini juga disiapkan untuk menjawab tantangan global dan memenuhi aspirasi rakyat.

(infopublik)

The post APBN 2026 Disahkan, Triliunan Digelontorkan untuk Delapan Prioritas Pembangunan appeared first on seketika.com.

Lulusan Teknik Elektro dari Institut Teknologi Bandung (ITB) ini meraih gelar Master dan Doktor di bidang Ilmu Ekonomi dari Purdue University, Amerika Serikat.

Ia memulai karier sebagai Field Engineer di Schlumberger sebelum berkiprah panjang di sektor riset ekonomi dan keuangan, termasuk sebagai Chief Economist Danareksa dan Direktur Utama PT Danareksa Securities.

Dalam pemerintahan, Purbaya pernah menduduki berbagai posisi strategis, antara lain sebagai Deputi di Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Staf Khusus di beberapa kementerian koordinator, serta Gubernur OPEC dari Indonesia pada 2016.

Ia dikenal memiliki latar belakang teknokratis dan pengalaman lintas sektor, dari energi hingga keuangan negara.

Profil Purbaya Yudhi Sadewa

Nama Lengkap:
Dr. Purbaya Yudhi Sadewa

The post Dari Insinyur ke Menteri Keuangan: Profil Purbaya Yudhi Sadewa Pengganti Sri Mulyani appeared first on seketika.com.