“Sebagaimana yang kemarin kita sudah bicarakan, segera diverifikasi, diperiksa, diaudit, semua perusahaan yang memegang konsesi, yang tidak menaati peraturan itu ditindak, dilihat seberapa besar pelanggarannya, dan itu dicabut,” ucapnya.

Presiden pun mendorong sinergitas seluruh pihak, baik dari kementerian/lembaga, TNI, maupun Polri untuk penertiban tersebut.

“Jangan ragu-ragu, kalau anda perlu bantuan personel untuk investigasi minta saja nanti ke K/L lain. Minta mungkin bantuan Polri, TNI atau K/L lain,” kata Presiden.

“Sekali lagi siapa yang melanggar, kita langsung tindak, kita cabut,” lanjutnya.

Sementara itu dalam keterangan terpisah, Raja Juli menyampaikan bahwa pihaknya mencabut 22 izin PBPH dengan total luas mencapai 1.012.016 hektare. Dari jumlah tersebut, sekitar 116.168 hektare berada di wilayah Sumatra.

“Atas petunjuk Pak Presiden saya akan mencabut 22 PBPH (perizinan berusaha pemanfaatan hutan) yang luasnya sebesar 1.012.016 hektare termasuk di antaranya di Sumatra seluas 116.168 hektare. Detailnya saya akan menuliskan SK pencabutan ini,” katanya.

The post Pemerintah Cabut Izin Hutan Bermasalah, 1 Juta Hektare Konsesi Dihentikan appeared first on seketika.com.

Kapolri mengapresiasi langkah cepat Menhut Raja Juli dalam melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait.

Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk memperkuat sinergi dan kolaborasi antarinstansi. Jenderal Sigit menegaskan bahwa Polri siap mendukung berbagai program dari Kementerian Kehutanan.

“Seperti yang disampaikan oleh Menhut, kami telah melakukan berbagai kerjasama, mulai dari menjaga hutan dalam konteks kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga penegakan hukum terkait permasalahan kehutanan,” ungkap Jenderal Sigit dalam konferensi pers di Lobi Gedung Utama Mabes Polri.

Kapolri menambahkan bahwa perbaharuan MoU ini perlu dilakukan untuk menyesuaikan dan memperbaiki kerjasama dalam penegakan hukum kehutanan.

Polri akan menindak tegas pelaku perambahan kawasan hutan dan tindak pidana illegal logging, baik individu maupun korporasi.

The post Kapolri dan Menhut Bahas MoU Penanganan Hutan di Indonesia appeared first on seketika.com.

“Jadi, kami berdua akan segera memutuskan status tanah di OIKN ini apakah dijual, disewa, ataukah KPBU ya.”

Seketika.com, Jakarta – Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Wakil Menteri ATR/BPN Raja Juli Antoni resmi ditunjuk sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) dan Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara. Pengumuman ini disampaikan oleh Menteri Sekretaris Negara Pratikno di Kantor Presiden, DKI Jakarta.

“Presiden mengangkat Menteri PUPR Pak Basuki sebagai Plt. Kepala Otorita IKN dan Wakil Menteri ATR/Wakil Kepala BPN sebagai Wakil Otorita IKN,” kata Menteri Sekretaris Negara Pratikno, di Kantor Presiden, DKI Jakarta, Senin (3/6/2024).

Mensesneg Pratikno menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo telah menerima surat pengunduran diri Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN.

“Pada hari ini telah terbit Keputusan Presiden tentang pemberhentian dengan hormat Bapak Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita IKN dan juga Bapak Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita IKN disertai ucapan terima kasih atas pengabdian beliau-beliau,” tambahnya.

Mensesneg menambahkan bahwa penunjukan ini bertujuan untuk menjamin percepatan pembangunan IKN sesuai dengan visi awal.

“Bapak Presiden berharap, tadi beliau-beliau dipanggil, Pak Menteri PUPR dan Pak Wamen ATR dipanggil oleh Bapak Presiden, agar dalam status sebagai Plt ini segera untuk menjamin percepatan pembangunan IKN dengan sebaik-baiknya, dengan visi semula ya, yaitu tetap konsisten pada rencana Nusa Rimba Raya itu dan tentu saja juga memberikan manfaat positif bagi masyarakat sekitar juga,” jelas Pratikno.

The post Basuki Hadimuljono dan Raja Juli Antoni Ditunjuk sebagai Plt Kepala Otorita IKN appeared first on seketika.com.