“Dari semua usulan fraksi dan komisi, ada lima Pansus yang disepakati,” ujar Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin di kantornya, Selasa (3/3).

Adapun lima Pansus yang dibentuk yakni Pansus Pengelolaan Sampah, Pansus Percepatan Penyerahan Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum (Fasos-Fasum), Pansus Reformasi Agraria, Pansus Corporate Social Responsibility (CSR/TJSL), serta Pansus Tata Kelola Perparkiran.

Khoirudin menuturkan, penentuan ketua Pansus akan diserahkan kepada anggota yang diutus masing-masing fraksi, sesuai amanat Tata Tertib (Tatib) DPRD.

“Insya Allah akan kita serahkan kepada anggota yang dikirim oleh masing-masing fraksi untuk memilih siapa ketuanya, sesuai dengan amanat Tatib,” katanya.

Ia menambahkan, DPRD DKI sebelumnya telah memiliki pengalaman dalam penyelenggaraan Pansus. Sebab itu, ia menargetkan seluruh Pansus dapat merampungkan tugasnya dalam waktu enam bulan.

The post DPRD DKI Bentuk 5 Pansus Sekaligus! Target 6 Bulan Tuntas, Ini Daftar Isu Krusial yang Dibidik appeared first on seketika.com.

Pernyataan tersebut disampaikan Bahtra dalam rapat dengar pendapat (RDP) bersama Sekjen dan para Dirjen Kementerian ATR/BPN, serta seluruh Kakanwil BPN dari seluruh Indonesia yang digelar di Ruang KKIII, Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta.

“Tadi saya mendengarkan penyajian data dari para Kanwil. Sebagian sudah detail, tapi lebih banyak yang belum memadai. Misalnya data HGU, harus jelas berapa total luas HGU, berapa yang sudah dimanfaatkan, dan berapa yang belum. Ini penting untuk mendukung pengawasan kami,” ujar Bahtra.

Menurut Bahtra, data pertanahan yang lengkap dan akurat sangat penting untuk memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap kinerja Kementerian ATR/BPN.

Tanpa data yang transparan, progres penyelesaian persoalan pertanahan akan terus stagnan, meskipun rapat dan evaluasi dilakukan berulang kali.

The post DPR Desak BPN Buka HGU, HGB, & Sengketa Tanah Secara Transparan appeared first on seketika.com.

Muhammad Ayub Mehar menyoroti bagaimana kekuasaan dan penguasaan sumber daya oleh kelompok-kelompok elit mempengaruhi ekonomi dan politik, yang dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi yang signifikan.

Dalam konteks Indonesia, feodalisme modern memiliki pola yang mirip, di mana segelintir elit menguasai lahan, sumber daya alam, dan institusi politik, sehingga menghambat pertumbuhan ekonomi dan memperburuk ketimpangan sosial.

Dalam sistem feodalisme modern di Indonesia, penguasaan lahan dan sumber daya oleh kelompok elit menciptakan hambatan signifikan bagi pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Sebagaimana dijelaskan dalam artikel tersebut, feodalisme menghalangi distribusi yang adil atas sumber daya, sehingga mempersempit kesempatan bagi masyarakat luas untuk berpartisipasi dalam ekonomi.

Penguasaan lahan yang besar oleh elit menyebabkan ketimpangan dalam akses terhadap tanah, yang menjadi penghalang utama bagi peningkatan produktivitas pertanian dan usaha kecil, yang merupakan tulang punggung ekonomi lokal.

The post Belajar dari Asia Tengah: Bagaimana Indonesia Bisa Mengatasi Dampak Feodalisme dalam Pertumbuhan Ekonomi appeared first on seketika.com.