Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan langkah tersebut diambil setelah hasil pemeriksaan menunjukkan adanya ketidakpatuhan dari pihak platform digital.

“Jadi harus dibuka semua bahwa pemerintah memberikan catatan merah kepada pihak Google yang menaungi YouTube,” kata Meutya Hafid di Kantor Kemkomdigi, Jakarta Pusat, Kamis (9/4/2026).

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil pemeriksaan Direktorat Jenderal Pengawasan Ruang Digital pada 7 April 2026, YouTube belum memenuhi kewajiban kepatuhan serta belum menunjukkan iktikad untuk segera menyesuaikan dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

“Sehingga tidak ada pilihan, pemerintah tidak bisa memberi toleransi lagi untuk kemudian bergerak dari ranah pemeriksaan ke ranah sanksi. Sanksi yang kita jatuhkan hari ini, sesuai dengan surat yang dikeluarkan, adalah sanksi surat teguran kepada Google,” tegas Menkomdigi.

Meutya berharap, pemberian sanksi tersebut dapat mendorong perubahan sikap dan percepatan pemenuhan kewajiban oleh pihak Google.

“Kami juga mengimbau kepada platform-platform lainnya untuk kemudian segera memberikan kepatuhan dan juga rencana implementasi aksi sebagaimana sudah kita sampaikan sebelumnya kepada para platform lainnya,” ujar dia.

Selain itu, ia meminta seluruh platform digital untuk segera melaporkan hasil asesmen profil risiko secara mandiri dalam waktu paling lama tiga bulan.

The post Google YouTube Ditegur Kemkomdigi, Ini Dampaknya bagi Pengguna Indonesia appeared first on seketika.com.

“Perlindungan hukum bagi pengemudi online menjadi utama dan penting dalam penyusunan RUU ini,” ujar Bob Hasan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Baleg DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (2/4/2026).

Dalam forum tersebut, Baleg DPR menghadirkan berbagai perwakilan komunitas dan organisasi, di antaranya Komunitas Pengemudi Ojek Online, Driver Online Nusantara (DONUS), Driver Ojek Kurir Online (DOKON), serta Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia (PERMAHI).

Kehadiran mereka krusial untuk memberikan gambaran faktual mengenai kondisi riil di lapangan.

Perlu diketahui, pengemudi dan kurir online merupakan pelaku utama ekonomi gig yang memiliki posisi strategis untuk mendukung pertumbuhan ekonomi digital.

Namun di sisi lain, mereka juga menghadapi berbagai kerentanan yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam regulasi yang ada.

“Sebagai pelaku utama ekonomi gig, mereka membawa data primer terkait ketimpangan relasi kuasa antara platform dan mitra, mulai dari sistem algoritma yang tidak transparan hingga ketiadaan jaminan perlindungan kerja,” jelasnya.

Maka dari itu, ia menekankan bahwa masukan dari para praktisi lapangan sangat penting agar RUU yang disusun tidak hanya bersifat administratif, tetapi mampu menjawab persoalan konkret yang dihadapi pengemudi, seperti tarif, standar kesejahteraan, serta pemenuhan hak-hak dasar pekerja.

The post DPR Ungkap Fakta: RUU Pekerja Gig Segera Dibahas, Nasib Driver Ojol Ditentukan appeared first on seketika.com.

Peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi platform digital dalam menjalankan kewajiban perlindungan anak di ruang digital.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan penerbitan peraturan ini merupakan langkah konkret negara untuk memastikan anak-anak Indonesia terlindungi dari berbagai risiko di internet.

“Hari ini, kami mengeluarkan Peraturan Menteri turunan dari PP TUNAS. Melalui peraturan ini, pemerintah menunda akses akun anak di bawah 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi termasuk media sosial dan layanan jejaring,” ujar Meutya di Jakarta Pusat, Jumat (06/03/2026).

Menurut Meutya, anak-anak Indonesia saat ini menghadapi berbagai ancaman serius di ruang digital.

“Anak-anak kita menghadapi ancaman yang semakin nyata, seperti paparan pornografi, perundungan siber, hingga penipuan online. Pemerintah hadir agar orang tua tidak lagi bertarung sendirian menghadapi kekuatan algoritma,” tandasnya.

Melalui Peraturan Menteri ini, pemerintah juga menetapkan tahapan implementasi kebijakan pelindungan anak di platform digital.

Tahap implementasi akan dimulai pada 28 Maret 2026 dengan langkah penonaktifan akun anak di bawah usia 16 tahun pada platform digital berisiko tinggi sesuai ketentuan yang berlaku.

The post Pemerintah Terbitkan Permen Komdigi 9/2026, Akses Media Sosial Anak di Bawah 16 Tahun Akan Dibatasi appeared first on seketika.com.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menegaskan langkah ini tidak memblokir seluruh layanan Wikimedia.

“Akses terhadap laman utama wikimedia.org dan seluruh konten informasi tetap tersedia. Pembatasan hanya berlaku pada fitur autentikasi, sehingga pengguna tidak dapat melakukan login atau pembuatan akun baru,” ujarnya di Jakarta.

Dengan kebijakan ini, masyarakat tetap dapat membaca dan memanfaatkan seluruh informasi yang tersedia di Wikimedia.

Selama masa pembatasan, aktivitas yang memerlukan akun pengguna seperti penyuntingan atau pembuatan artikel baru untuk sementara tidak dapat dilakukan.

Kewajiban pendaftaran PSE Lingkup Privat diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 5 Tahun 2020.

Aturan tersebut mewajibkan setiap penyelenggara sistem elektronik, baik domestik maupun asing, yang layanannya tersedia dan/atau digunakan di wilayah hukum Indonesia, untuk melakukan pendaftaran.

The post Login Wikimedia Dibatasi Kemkomdigi! Ini Alasan, Dampak, dan Kapan Akses Normal Kembali appeared first on seketika.com.

Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Alexander Sabar, menyampaikan bahwa pembayaran denda tersebut telah dilakukan pada 12 Desember 2025, setelah pemerintah menerbitkan surat teguran ketiga dan melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak Platform X.

“Pembayaran denda administratif telah dilakukan oleh X pada 12 Desember 2025 setelah sebelumnya kami menerbitkan surat teguran ketiga dan melakukan komunikasi lanjutan dengan pihak X,” ujar Alexander di Jakarta, Sabtu (13/12/2025).

Setelah dilakukan komunikasi intensif, Platform X memberikan respons resmi melalui surat elektronik dengan menunjuk perwakilan yang bertanggung jawab untuk menindaklanjuti proses pembayaran denda administratif sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

Kemkomdigi menyambut baik itikad Platform X dalam memenuhi kewajiban tersebut.

Menurut Alexander, langkah ini menunjukkan kepatuhan Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) terhadap regulasi yang berlaku di Indonesia.

“Langkah ini merupakan bentuk kepatuhan PSE terhadap regulasi yang berlaku guna menjaga ruang digital Indonesia tetap aman, sehat, dan produktif,” jelasnya.

The post Telat Moderasi Konten Porno, Platform X Didenda Rp80 Juta oleh Kemkomdigi appeared first on seketika.com.

Melly menekankan pentingnya kejelasan mekanisme pengelolaan hak cipta agar berjalan melalui satu pintu secara menyeluruh.

Menurutnya, penguatan regulasi LMK dan KMK menjadi krusial untuk memastikan tata kelola royalti dan perlindungan hak cipta lebih efektif.

“Yang perlu betul–betul dipikirkan adalah konsistensi regulasi terkait LMK dan KMK. Diperlukan kejelasan bahwa mekanisme itu dijalankan satu pintu secara total,” ujar Melly.

Selain isu tata kelola LMK dan KMK, Melly menyoroti bahwa pengaturan mengenai ruang digital, termasuk platform digital dan kecerdasan buatan (AI), masih bersifat fragmentaris dalam regulasi hak cipta yang berlaku saat ini.

Ia menilai perlu ada penguatan norma dalam RUU Hak Cipta agar dapat merespons perkembangan ekosistem digital yang mempengaruhi pola penciptaan maupun pemanfaatan karya.

The post RUU Hak Cipta: Melly Goeslaw Desak Aturan LMK–KMK Satu Pintu appeared first on seketika.com.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Fifi Aleyda Yahya, menegaskan bahwa PP TUNAS bukan sekadar regulasi administratif, tetapi menjadi fondasi kebijakan nasional untuk menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak Indonesia.

“Kami mendorong platform digital untuk menyediakan fitur keamanan yang mudah digunakan, termasuk sistem klasifikasi usia dan kontrol orang tua. Ini bukan sekadar fitur tambahan, tapi instrumen utama perlindungan anak,” jelas Dirjen Fifi dalam acara Membangun Keluarga Digital di Era Streaming, hasil kolaborasi antara Netflix dan ICT Watch, di Jakarta Pusat, Selasa (5/8/2025).

Melalui PP TUNAS, pemerintah mewajibkan setiap Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) untuk:

• Menyediakan fitur parental control yang efektif.
• Mengaktifkan pengaturan privasi tingkat tinggi secara default untuk akun anak.
• Melarang pelacakan lokasi dan profiling data anak untuk tujuan komersial.

Langkah ini diambil seiring meningkatnya risiko digital yang dihadapi anak-anak Indonesia.

The post Darurat Digital! Pemerintah Wajibkan Parental Control Demi Lindungi Anak dari Bahaya Internet appeared first on seketika.com.

Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa penyusunan PP Tunas dilakukan dengan mengacu pada praktik terbaik dari negara lain, seperti Australia, yang telah lebih dahulu menerapkan regulasi serupa.

“Kita belajar dari Australia tentang cara mengimplementasikan pembatasan media sosial untuk anak. Fokusnya adalah bagaimana PP Tunas ini bisa dilaksanakan secara optimal di lapangan,” ujar Meutya Hafid usai mendampingi Presiden Prabowo Subianto menerima kunjungan Perdana Menteri Australia Anthony Albanese di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Kamis (15/05/2025).

Dalam regulasi digital anak ini, PP Tunas menetapkan klasifikasi penggunaan media sosial berdasarkan usia anak dan tingkat risiko platform.

Berikut rincian batas usia penggunaan media sosial menurut PP Tunas:

1. Usia di bawah 13 tahun: Hanya boleh mengakses platform dengan risiko rendah, dan harus dengan persetujuan orang tua.

The post Resmi! PP Tunas Wajibkan Batas Usia Media Sosial Anak: Akses Penuh Baru di Atas 18 Tahun! appeared first on seketika.com.

Meutya Hafid menyatakan, “Kami mengharapkan kerja sama dari Google untuk memastikan lingkungan online yang lebih aman bagi anak-anak Indonesia.”

Menurut Meutya, regulasi yang lebih ketat sangat diperlukan mengingat peningkatan jumlah kasus pornografi anak dan perjudian online di Indonesia.

Data dari National Center for Missing and Exploited Children menunjukkan bahwa Indonesia termasuk dalam empat besar negara dengan kasus pornografi anak tertinggi di dunia.

Selain itu, laporan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkapkan bahwa pemain judi online yang berusia di bawah 10 tahun mencapai 2% dari total pemain, dengan jumlah 80.000 orang.

The post Google Dukung Pemerintah Indonesia Terapkan Aturan Ketat untuk Cegah Pornografi Anak dan Perjudian Online appeared first on seketika.com.

Jaksa di Paris mengungkapkan bahwa Durov tidak ditahan, namun dia telah ditempatkan di bawah pengawasan pengadilan dengan kewajiban membayar deposit sebesar €5 juta (sekitar £4,2 juta atau $5,6 juta).

Sebagai bagian dari proses hukum ini, Durov, yang juga merupakan warga negara Prancis, diwajibkan untuk melapor ke kantor polisi dua kali seminggu dan tidak diperbolehkan meninggalkan wilayah Prancis.

Kasus ini menandai tahap terbaru dalam sebuah penyelidikan yang mengguncang dunia teknologi dan media sosial.

Belum pernah ada sebelumnya seorang pemilik platform media sosial atau aplikasi perpesanan dihadapkan pada tuntutan hukum akibat penyalahgunaan platform mereka.

Langkah ini memicu perdebatan sengit mengenai batasan kebebasan berbicara, tanggung jawab platform digital, dan peran pemimpin perusahaan teknologi dalam mengatur penggunaan platform mereka.

The post Bayar Deposit €5 juta, Pendiri Telegram Pavel Durov Tidak Ditahan appeared first on seketika.com.