Melly menekankan pentingnya kejelasan mekanisme pengelolaan hak cipta agar berjalan melalui satu pintu secara menyeluruh.

Menurutnya, penguatan regulasi LMK dan KMK menjadi krusial untuk memastikan tata kelola royalti dan perlindungan hak cipta lebih efektif.

“Yang perlu betul–betul dipikirkan adalah konsistensi regulasi terkait LMK dan KMK. Diperlukan kejelasan bahwa mekanisme itu dijalankan satu pintu secara total,” ujar Melly.

Selain isu tata kelola LMK dan KMK, Melly menyoroti bahwa pengaturan mengenai ruang digital, termasuk platform digital dan kecerdasan buatan (AI), masih bersifat fragmentaris dalam regulasi hak cipta yang berlaku saat ini.

Ia menilai perlu ada penguatan norma dalam RUU Hak Cipta agar dapat merespons perkembangan ekosistem digital yang mempengaruhi pola penciptaan maupun pemanfaatan karya.

The post RUU Hak Cipta: Melly Goeslaw Desak Aturan LMK–KMK Satu Pintu appeared first on seketika.com.

“DPR RI juga mencermati dunia permusikan yang beberapa saat ini ada dinamika, dan kami sudah minta Kementerian Hukum yang kemudian juga membawahi LMK-LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) untuk juga kemudian membuat aturan yang tidak menyulitkan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, DPR RI, Jakarta, Senin (4/8/2025).

Menurut Dasco, saat ini Komisi X DPR RI tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

Revisi ini diharapkan mampu memberikan kejelasan hukum dan sistem pengelolaan royalti yang lebih transparan dan akuntabel.

“Sambil menunggu revisi Undang-Undang Hak Cipta yang sedang direvisi oleh DPR (pemerintah perlu menciptakan regulasi yang adil),” imbuh Politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Isu royalti musik kembali mencuat setelah sejumlah pelaku usaha terutama pemilik kafe, restoran, dan hotel menyatakan keberatan atas kewajiban membayar royalti atas lagu yang diputar di tempat usaha mereka.

The post Royalti Lagu Bikin Heboh! DPR Desak Aturan Baru yang Tak Mencekik Pengusaha appeared first on seketika.com.

Revisi UU Hak Cipta juga bertujuan untuk mencegah pelanggaran hak cipta yang semakin marak di era transformasi digital.

Melly menekankan pentingnya pembaruan undang-undang ini agar sejalan dengan standar internasional dan praktik terbaik global dalam perlindungan hak cipta.

“Nantinya, revisi UU Hak Cipta diharapkan tidak hanya memberikan perlindungan kepada para pencipta, namun juga membuka peluang bagi pemanfaatan aset ciptaan yang bernilai,” ungkap Melly dalam acara Dialektika Demokrasi dengan tema ‘Revisi UU Hak Cipta Demi Lindungi Hak Pencipta’, yang diadakan di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (4/3/2025).

Revisi UU Hak Cipta yang telah dimasukkan dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2025 ini juga mencakup pentingnya keberadaan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) yang lebih profesional dan mampu beradaptasi dengan dinamika industri.

The post Revisi UU Hak Cipta 2025: Melly Goeslaw Soroti Perlunya Pembaruan di Era Digital appeared first on seketika.com.