Dalam pernyataan sikapnya di Jakarta, Sabtu (4/7/2026), ia mengatakan Perpres tersebut dapat menjadi landasan hukum tunggal penyelenggaraan program sembari menunggu pengesahan Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini masih dalam pembahasan antara DPR RI dan pemerintah. Menurutnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen strategis dalam pelaksanaan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya koperasi yang dibentuk ataupun pembangunan fisik yang dilakukan, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang mampu menjamin kepastian hukum, melindungi sumber daya manusia, mengamankan keuangan negara, serta mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga operasional.

Di sisi lain, ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam tata kelola KDKMP, antara lain fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan antarkementerian dan lembaga, disharmoni kelembagaan, belum jelasnya status hukum sumber daya manusia, serta belum terintegrasinya sistem data dan pengawasan secara nasional.

“Jika pemerintah serius menjadikan KDKMP sebagai instrumen pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, maka arsitektur regulasinya harus dibangun dalam satu regulasi yang utuh,” ujarnya.

Rieke pun berpandangan bahwa regulasi yang terfragmentasi berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari akuntabilitas, membuka ruang konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik korupsi.

Oleh sebab itu, menurutnya, diperlukan sistem tata kelola yang terintegrasi agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Dalam rekomendasi yang ia sampaikan, Rieke mengusulkan agar Perpres mengintegrasikan pengaturan kelembagaan, pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana, penugasan BUMN, pembiayaan, pengawasan, hingga operasionalisasi koperasi dalam satu sistem hukum nasional.

Selain itu, ia juga mendorong Kementerian Koperasi kembali menjadi kementerian penanggung jawab utama penyelenggaraan program sekaligus pembina nasional koperasi dan Walidata Koperasi yang mengintegrasikan seluruh data melalui Satu Dashboard Koperasi Nasional sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Terakhir, Rieke menekankan pentingnya kepastian status hukum bagi sumber daya manusia, perlindungan hak dan jaminan sosial, penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, serta akuntabilitas seluruh pemangku kepentingan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat sesuai amanat konstitusi.

The post Perpres Koperasi Merah Putih Didesak Segera Terbit, Ini Alasan Rieke Diah Pitaloka appeared first on seketika.com.

Rieke membeberkan bahwa Komnas HAM sebenarnya memikul tanggung jawab besar yang diperintahkan oleh sedikitnya lima undang-undang berbeda. Tugas itu mulai dari penyelidikan pelanggaran HAM berat, penghapusan diskriminasi ras, penanganan konflik sosial, hingga pengawasan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS).

“Artinya, terdapat sedikitnya 5 Undang-Undang yang secara langsung memberikan tugas, fungsi, dan tanggung jawab kepada Komnas HAM. Namun, dalam RKA tahun 2027, Komnas HAM hanya memperoleh pagu indikatif sebesar Rp94,24 miliar,” ujar Rieke dalam Rapat Dengar Pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (15/06/2026).

Lebih lanjut, Rieke menyayangkan cara pembagian anggaran tersebut. Dari total dana yang ada, lebih dari separuhnya habis untuk membayar gaji pegawai dan membiayai operasional kantor. Akibatnya, fungsi utama Komnas HAM untuk membela hak rakyat justru kekurangan dana.

“Sekitar 75,9 persen anggaran terserap untuk kebutuhan administratif. Sementara, fungsi substantif utama Komnas HAM hanya memperoleh Rp5,66 milar atau hanya dialokasikan sebesar 6,01 persen dari total pagu anggaran. Padahal fungsi pengkaji, penelitian, penyuluhan, pemantauan, mediasi, dan penyelidikan merupakan jantung pelaksanaan mandat negara di bidang HAM,” jelas Legislator Fraksi PDI Perjuangan ini.

Menurut Rieke, situasi ini harus menjadi perhatian serius pemerintah. Apalagi saat ini Indonesia sedang memegang posisi terhormat di tingkat internasional sebagai Presiden Dewan Hak Asasi Manusia PBB (UN Human Rights Council). Komitmen global itu harus dibuktikan dengan dukungan dana yang nyata di dalam negeri.

“Kami berpandangan, kepemimpinan global tersebut harus tercermin dalam komitmen nasional melalui perencanaan pembangunan dan politik anggaran yang memadai di bidang HAM. HAM tidak boleh dipandang sebagai beban anggaran. HAM adalah fondasi negara hukum, demokrasi, stabilitas sosial, dan kepercayaan publik,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, Rieke menyampaikan rekomendasi agar Kementerian Keuangan meningkatkan anggaran operasional penanganan kasus secara bertahap dan mengintegrasikan sistem pengaduan HAM ke dalam sistem digital nasional.

“Politik anggaran negara harus mencerminkan keseriusan negara dalam melaksanakan mandat konstitusi dan lima undang-undang yang telah mempercayakan Komnas HAM sebagai salah satu garda terdepan pelindungan hak asasi manusia di Indonesia,” pungkas Rieke.

The post Anggaran Komnas HAM Dikritik DPR, 75,9 Persen Habis untuk Administrasi appeared first on seketika.com.

Nasrullah lahir pada 4 Desember 1962 dan telah menjadi bagian dari dunia hiburan Indonesia selama bertahun-tahun.

Selain perannya yang ikonik sebagai Bajuri di “Bajaj Bajuri”, Mat Solar juga dikenal lewat sinetron “Tukang Bubur Naik Haji”.

Sejak 2015, Mat Solar sempat berjuang melawan stroke, namun akhirnya menghembuskan nafas terakhir di bulan Ramadhan, sebuah waktu yang penuh berkah dan keheningan.

Berita duka ini pertama kali disampaikan melalui akun Instagram rekan mainnya, Rieke Diah Pitaloka, yang juga merupakan politikus.

The post Mat Solar, Aktor Senior ‘Bajuri’ Meninggal di Bulan Ramadhan, Rieke Diah Pitaloka Minta Maaf appeared first on seketika.com.

“Saya mendukung pembatalan dan penundaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 junto Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Tapera,” ujar Rieke saat mengikuti Rapat Paripurna DPR RI, Selasa (4/6/2024).

Berdasarkan hasil audit BPK tahun 2021, ditemukan masalah dalam pengelolaan dana Tapera.

Salah satunya, sebanyak 124,960 ribu pegawai negeri sipil (PNS) tidak bisa mencairkan Rp567,5 miliar uang yang mereka setorkan.

“Karena carut marutnya Badan Pengelola Tapera dalam mengelola dana Tapera, saya meminta BPK RI (melalui pimpinan DPR RI) melakukan audit menyeluruh terhadap dana Tapera dan biaya operasional BP Tapera tahun 2020-2023 di seluruh provinsi,” tegasnya.

Rieke juga meminta BPK RI melakukan audit terhadap dana Bapertarum-PNS senilai Rp11,8 triliun (milik 5,04 juta peserta) yang pada Desember 2020 dialihkan ke BP Tapera. Selain itu, ia meminta BPK melakukan audit terhadap bank kustodian yang telah disetujui oleh OJK.

The post Rieke Diah Pitaloka Minta Pembatalan Kebijakan Iuran Tapera appeared first on seketika.com.

“Nasib dana pensiun jutaan PNS ada di tangan KPK. Saya yakin KPK akan membongkar kasus ini tanpa pandang bulu”

Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi VII DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, menyoroti dugaan indikasi permainan kotor dalam pengelolaan dana peserta PT. TASPEN (Tabungan dan Asuransi Pegawai Negeri). Selain itu, ia mengungkapkan kekhawatirannya terhadap keamanan dana pensiun yang dikelola oleh perusahaan tersebut.

“Berulangkali dalam rapat Komisi VI DPR RI, saya selaku anggota mempertanyakan keamanan dana peserta PT. TASPEN. Jawabannya selalu sama, “aman”. Saya pertanyakan karena ada indikasi-indikasi kuat permainan kotor terhadap potongan gaji pekerja negara yang dikelola PT. TASPEN,” ujar Rieke Diah Pitaloka melalui keterangan resminya, di Jakarta, pada hari Senin (18/03/2024).

Lebih lanjut, Rieke menegaskan pentingnya mencegah kejadian serupa dengan kasus yang melanda PT. ASABRI dan PT. JIWASRAYA agar tidak menimpa PT. TASPEN. Ia menekankan bahwa tabungan dan pensiun yang dikelola oleh PT. TASPEN berasal dari potongan gaji PNS, bukan dari APBN.

“Uang ratusan triliun yang terakumulasi di PT. TASPEN adalah hasil dari potongan gaji para pekerja yang bekerja untuk negara, bukan berasal dari anggaran negara,” tegas Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

Dalam penyelidikan terhadap PT. TASPEN, Rieke juga mengapresiasi upaya dari mantan istri Dirut PT. TASPEN, Rina Lauwy, beserta pengacaranya, yang gigih memperjuangkan mengungkap kasus tersebut.

Rieke juga memberikan apresiasi kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang melakukan penyelidikan terhadap indikasi investasi fiktif dana potongan gaji PNS di PT. TASPEN oleh terduga Dirut Taspen, saudara Kosasih.

The post Dugaan Permainan Kotor dalam Pengelolaan Dana Peserta PT. TASPEN: Sorotan Rieke Diah Pitaloka appeared first on seketika.com.