Keputusan ini diambil setelah Ketua DPR RI, Puan Maharani, mendengarkan pandangan seluruh fraksi partai politik dalam pembahasan tingkat II. Semua fraksi, mulai dari PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, PKS, PAN, hingga Demokrat, menyatakan persetujuan atas pengesahan RUU APBN 2026.

Dengan pengesahan ini, APBN 2026 resmi menjadi landasan fiskal pertama bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam pidatonya menyampaikan apresiasi kepada seluruh anggota DPR atas proses pembahasan yang konstruktif.

Ia menegaskan bahwa Anggaran Negara 2026 dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

“APBN 2026 didesain untuk mendorong aktivitas ekonomi berjalan lebih cepat dan tumbuh lebih tinggi, dengan fokus pada penguatan sektor riil serta daya beli masyarakat untuk mengakselerasi tercapainya kesejahteraan yang berkeadilan,” ujar Menkeu Purbaya.

Pemerintah menetapkan delapan agenda prioritas nasional dalam APBN 2026, yaitu:

1. Ketahanan pangan
2. Ketahanan energi
3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG)
4. Pendidikan bermutu
5. Kesehatan berkualitas
6. Pembangunan desa, koperasi, dan UMKM
7. Pertahanan semesta
8. Akselerasi investasi dan perdagangan global

Untuk mendukung agenda tersebut, dialokasikan anggaran besar, di antaranya:

• Rp164,7 triliun untuk ketahanan pangan
• Rp402,4 triliun untuk energi
• Rp335 triliun untuk program MBG
• Rp769,1 triliun untuk pendidikan
• Rp244 triliun untuk kesehatan
• Rp508,2 triliun untuk perlindungan sosial

Secara keseluruhan, postur APBN 2026 adalah sebagai berikut:

• Belanja negara: Rp3.842,7 triliun
• Pendapatan negara: Rp3.153,6 triliun
• Defisit APBN 2026: 2,68 persen dari PDB

Pemerintah juga menargetkan indikator makro sebagai berikut:

• Pertumbuhan ekonomi: 5,4%
• Inflasi: 2,5%
• Suku bunga SBN: 6,9%
• Nilai tukar rupiah: Rp16.500 per USD

Terkait kenaikan defisit menjadi 2,68%, Menkeu Purbaya menegaskan bahwa hal ini masih dalam batas aman sesuai ketentuan fiskal (2–3%).

“Itu enggak apa-apa, itu masih 2-3 persen, dan diperlukan untuk nanti menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat,” ujarnya.

Sumitronomics: Strategi Pembangunan Indonesia 2026

Menkeu Purbaya juga menyoroti strategi ekonomi berbasis Sumitronomics, yang bertumpu pada tiga pilar:

• Pertumbuhan ekonomi tinggi
• Pemerataan hasil pembangunan
• Stabilitas nasional yang dinamis

APBN 2026 akan menjadi katalisator pertumbuhan sektor swasta, mendorong investasi melalui Danantara, menempatkan kas negara Rp200 triliun di Himbara, serta menjalankan reformasi perizinan melalui PP Nomor 28 Tahun 2025.

Melalui APBN 2026, pemerintah berkomitmen membangun ekonomi Indonesia yang tangguh, berdaulat, mandiri, dan makmur.

Selain menjaga kesinambungan pembangunan, anggaran negara ini juga disiapkan untuk menjawab tantangan global dan memenuhi aspirasi rakyat.

(infopublik)

The post APBN 2026 Disahkan, Triliunan Digelontorkan untuk Delapan Prioritas Pembangunan appeared first on seketika.com.

“Konstelasi global harus disikapi dengan strategi kebijakan yang jitu dan antisipatif. Kebijakan ekonomi dan fiskal harus mampu untuk mentransformasi ekonomi untuk menghadapi tantangan hari ini dan hari depan,” kata Presiden dalam pidato Penyampaian Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RUU APBN) Tahun Anggaran 2024 beserta Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024 di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI, Jakarta, pada Rabu, 16 Agustus 2023.

Selain itu, Presiden juga mendorong seluruh pihak untuk bersama-sama menjawab tantangan global dan nasional secara tepat dan efektif. “Peran APBN sangat penting dan strategis dalam mendukung, memfasilitasi, serta menentukan arah kebijakan ekonomi, sosial, dan daya saing pertahanan dan keamanan nasional,” lanjutnya.

Di sisi lain, Presiden memperkirakan perkembangan digitalisasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) dalam era digital akan mendominasi kehidupan perekonomian dunia termasuk Indonesia. Disrupsi teknologi ini, menurut Presiden, juga harus dihadapi dengan strategi yang tepat.

“Pembangunan kualitas sumber daya manusia, infrastruktur fisik dan nonfisik terkait dengan teknologi informasi harus terus ditingkatkan,” tambahnya.

The post Sikapi Konstelasi Global dengan Strategi Kebijakan Antisipatif appeared first on seketika.com.