“Syukur Alhamdulillah semua berjalan lancar dan sukses. Kami berharap apa yang telah kami sepakati dapat dilaksanakan mulai 2025,” ujar Sturman.

Sturman juga menyoroti beberapa RUU prioritas 2025 dan 2026 yang mendapat perhatian publik, termasuk RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT).

Saat menjawab pertanyaan awak media, Sturman menjelaskan bahwa RUU Perampasan Aset telah resmi masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas 2025 dan 2026.

“Jika tidak rampung pada 2025, maka RUU ini akan dilanjutkan pada 2026, sebagaimana RUU lain,” jelasnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Hukum dan HAM, Prof. Eddy Omar Sharief Hiariej, menegaskan pentingnya pematangan definisi hukum dalam RUU ini. Menurutnya, istilah perampasan aset tidak banyak dikenal dalam literatur hukum internasional.

The post RUU Perampasan Aset dan PPRT Resmi Masuk Prolegnas 2025–2026, Siap Rampas Harta Koruptor? appeared first on seketika.com.