Menurut Anggota KY dan Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, Joko Sasmito, KY telah memutuskan sanksi berat tersebut setelah memeriksa dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH).

KY melakukan pemeriksaan terhadap hakim terlapor pada Senin (19/8/2024) di Pengadilan Tinggi Surabaya.

Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa hakim tersebut melanggar KEPPH. Pelanggaran ini terkait dengan perbedaan antara fakta hukum dan pertimbangan hukum mengenai unsur-unsur dakwaan dan penyebab kematian korban DSA.

Hal ini terlihat jelas dalam salinan putusan perkara Nomor 454/Pid.B/2024/PN.Sby.

Joko menjelaskan, “Dalam sidang pembacaan putusan, para hakim terlapor tidak mempertimbangkan atau menilai barang bukti berupa rekaman CCTV di area parkir basement Lenmarc Mall yang diajukan oleh Penuntut Umum.

Namun, pertimbangan tersebut muncul dalam putusan hukum terlapor, yang tidak sesuai dengan fakta persidangan.”

The post Komisi Yudisial Rekomendasikan Sanksi Berat untuk Hakim PN Surabaya Terkait Vonis Bebas Terdakwa GRT appeared first on seketika.com.