Dalam rapat ini, Puan Maharani berhasil terpilih sebagai Ketua DPR RI untuk periode kedua secara berturut-turut.

Rapat Paripurna ini dihadiri oleh 383 anggota dari total 579 anggota DPR RI. Rapat dimulai dengan ketukan palu oleh Guntur Sasono, menandakan pembukaan rapat.

Dalam sambutannya, Guntur menyatakan, “Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, perkenankanlah kami selaku pimpinan sementara DPR RI membuka Rapat Paripurna DPR RI yang kedua masa persidangan pertama tahun sidang 2024-2025.”

Agenda rapat berlanjut dengan pengesahan pimpinan dan kepengurusan delapan fraksi DPR sebelum memasuki momen penting, yaitu penetapan pimpinan DPR RI yang baru.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas UU MD3, kursi Ketua DPR RI diberikan kepada fraksi partai politik dengan perolehan kursi terbanyak.

The post Puan Maharani Kembali Memimpin DPR RI 2024-2029 appeared first on seketika.com.

Arsul Sani mengatakan amandemen yang disampaikan Ketua MPR dan Ketua DPD terdapat perbedaan yang substansial. “Dalam pidato pengantar Ketua MPR, amandemen UUD NRI Tahun 1945 yang dimaksud adalah amandemen yang sifatnya terbatas, yaitu untuk menempatkan Pokok-Pokok Haluan Negara (PPHN) dan keperluan adanya aturan-aturan konstitusional bila terjadi situasi kedaruratan yang menyebabkan pemilu tidak bisa dilaksanakan. Aturan konstitusional itu belum ada,” katanya usai Peringatan Hari Konstitusi dan HUT Ke-78 MPR di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2023).

Sedangkan amandemen dalam pidato pengantar yang disampaikan Ketua DPD adalah amandemen untuk kembali pada UUD 1945 yang asli (sebelum perubahan), setelah itu dilakukan addendum. “Bagi kami di MPR, apa yang disampaikan Ketua DPD adalah hak konstitusional dan pendapat DPD. Kita hormati,” ujar Wakil Ketua MPR dari Fraksi PPP ini.

Namun, lanjut Arsul Sani, amandemen UUD baik usulan MPR maupun DPD harus mengikuti aturan dalam Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945. Dalam pasal itu disebutkan amandemen UUD harus memenuhi persyaratan-persyaratan, antara lain usul amandemen harus diajukan oleh sepertiga dari seluruh anggota MPR. Saat ini anggota MPR (gabungan anggota DPR dan anggota DPD) berjumlah 711 anggota. “Jadi minimal amandemen UUD harus diajukan oleh 237 anggota. Kalau hanya DPD yang jumlah 136 anggota saja yang mengusulkan amandemen UUD, maka belum cukup untuk mendorong proses amandemen UUD,” terangnya.

Selain itu, lanjut Arsul Sani, pasal (apa) yang diamandemen pun harus jelas. “Amandemen UUD tidak seperti membahas UU. Pembahasan amandemen hanya sesuai usulan yang akan diamandemen. Jadi kalau tidak ada dalam proposal usulan amandemen, maka usulan lain untuk amandemen tidak bisa muncul tiba-tiba,” imbuhnya.

The post Amandemen Harus Ikuti Aturan Pasal 37 UUD NRI Tahun 1945 appeared first on seketika.com.