“Langkah pertama adalah kami akan menghidupkan kembali sertipikat tersebut. Artinya, mencabut, membatalkan Surat Keputusan (SK) Pembatalan Sertipikat Hak Milik. Kedua, membatalkan Sertipikat Hak Pakai yang sudah kadung terbit di tanah tersebut karena itu masuk kategori tumpang tindih. Ketiga, pekan ini tim ATR/Kepala BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM akan ke Kalimantan Selatan,” ungkap Menteri Nusron usai pertemuan Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Selasa (10/02/2026).

Menteri Nusron menjelaskan, kasus ini berawal dari kepemilikan sertipikat tanah oleh transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah yang diterbitkan sekitar tahun 1990.

Seiring waktu, pada 2010 terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) di area tersebut, yang sebagian besar merupakan rawa tidak produktif dan telah banyak ditinggalkan oleh para transmigran.

Selain itu, banyak terjadi peralihan hak yang dilakukan secara bawah tangan kepada pihak-pihak tertentu.

Berlanjut ke tahun 2019, atas permohonan kepala desa setempat, terbit surat permohonan pembatalan sertipikat.

Setelah melalui mekanisme yang panjang, mengacu pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2016, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan kemudian membatalkan sebanyak 717 sertipikat tanah di atas lahan seluas 485 hektare.

The post Menteri ATR/BPN Aktifkan Kembali 717 Sertipikat Transmigran di Kotabaru, IUP Perusahaan Dibekukan appeared first on seketika.com.

Putusan tersebut membatalkan keputusan sebelumnya dari PTUN Bandung, yang memenangkan Perkumpulan Lyceum Kristen sebagai pihak penggugat.

Dengan ini, aset lahan SMAN 1 Bandung secara sah tetap menjadi milik Pemda Provinsi Jawa Barat.

Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Pemprov Jabar, Yogi Gautama, menyampaikan bahwa putusan resmi dari PTTUN Jakarta telah diumumkan pada 3 September 2025.

“Alhamdulillah, putusan PTTUN Jakarta membatalkan putusan sebelumnya dari PTUN Bandung. Ini membuktikan bahwa aset SMAN 1 Bandung adalah milik sah Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ujarnya pada Kamis (4/9/2025).

Yogi menambahkan bahwa proses banding sengketa lahan ini berlangsung selama tiga bulan, dan majelis hakim memberikan waktu 14 hari kerja untuk menunggu upaya hukum lanjutan.

The post Menang di PTTUN! Pemprov Jabar Rebut Kembali Lahan SMAN 1 Bandung dari Gugatan Swasta appeared first on seketika.com.