Acara ini diikuti oleh perwakilan pengusaha, manajemen perusahaan, dan serikat pekerja/buruh dari berbagai sektor industri di Kabupaten Tangerang.

Dalam sambutannya, Kepala Disnaker Kabupaten Tangerang, Rudi Lesmana, menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam membangun hubungan industrial yang sehat dan berkeadilan.

“Kami ingin membangun budaya dialog sosial dan partisipatif antara pengusaha dan pekerja dalam merumuskan kebijakan internal, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pengawasan dan pembinaan hubungan industrial oleh pemerintah daerah,” ujar Rudi.

Menurut Rudi, hingga saat ini masih banyak perusahaan di Kabupaten Tangerang yang belum memiliki PP sah maupun PKB aktif, meskipun telah terbentuk serikat pekerja di lingkungan kerja mereka.

The post Ratusan Perusahaan di Tangerang Belum Punya PKB! Disnaker Bergerak Lewat Bimtek PP & PKB appeared first on seketika.com.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer menegaskan bahwa pihaknya akan mengecek alasan di balik nominal tersebut serta jumlah jam kerja mitra yang menerimanya.

“Nanti kami cek kenapa mereka dapat Rp 50.000 dan berapa jam kerja,” ujar Immanuel dikutip cnbc, Senin (24/3).

Ia juga menyatakan akan mengklarifikasi aplikator mana yang memberikan BHR dengan nominal tersebut. Jika benar terjadi, pemerintah tak segan untuk memberikan peringatan kepada aplikator terkait.

“Kalau itu benar terjadi, memalukan. Lebih baik uangnya dikembalikan saja. Negara ini mampu, saya juga mampu mengembalikan Rp 50.000 itu. Jangan hina bangsa ini. Para driver ojol adalah patriot bangsa, jangan sampai mereka diperlakukan tidak adil,” tegasnya.

Menurut Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan terkait Tunjangan Hari Raya (THR) yang mencakup BHR, mitra ojol yang memiliki kinerja baik berhak menerima bonus sebesar 20% dari rata-rata penghasilan selama 12 bulan terakhir.

Namun, seorang mitra ojol yang menerima BHR Rp 50.000 mengaku memiliki total penghasilan tahunan sebesar Rp 33 juta, atau sekitar Rp 2,75 juta per bulan. Jika mengacu pada aturan 20% dari penghasilan rata-rata, seharusnya BHR yang diterima mencapai Rp 550.000.

Protes dari Serikat Pekerja Ojol

Ketua Serikat Pekerja Angkutan Indonesia (SPAI) Lily Pujiati mengungkapkan bahwa kejadian ini menunjukkan ketidakadilan yang dilakukan aplikator.

Menurutnya, arahan Presiden Prabowo Subianto telah jelas, bahwa mitra ojol yang memenuhi syarat harus menerima BHR sebesar Rp 1 juta, bahkan Presiden sempat menyampaikan keinginannya agar jumlah tersebut bisa ditambah.

Selain itu, Lily juga menyoroti ketentuan dan kriteria yang diterapkan oleh aplikator, yang menurutnya tidak adil. Ia menjelaskan bahwa sepinya orderan pengemudi ojol bukanlah semata-mata karena kinerja mereka, melainkan akibat berbagai skema yang diberlakukan platform, seperti:

• Akun prioritas
• Skema slot
• Skema aceng
• Skema level/tingkat prioritas

The post Pemerintah Selidiki Dugaan Bonus Hari Raya Ojol Cuma Rp 50.000 appeared first on seketika.com.