Pemprov Jawa Tengah melalui Dinas Pertanian dan Peternakan (Distannak) mempercepat program pelatihan dan sertifikasi Juru Sembelih Halal atau Juleha sejak beberapa tahun terakhir.

Program ini menjadi bagian dari penguatan ekonomi syariah daerah sekaligus mendukung kebutuhan sertifikasi halal di sektor peternakan dan pangan.

Hingga Mei 2026, hampir 706 peserta tercatat telah mengikuti bimbingan teknis maupun sertifikasi kompetensi.

Keberadaan Juleha bersertifikat kini menjadi syarat penting bagi rumah potong hewan (RPH) dan unit usaha unggas untuk memperoleh sertifikat halal.

Setiap rumah potong hewan minimal diwajibkan memiliki dua tenaga penyembelih bersertifikat agar proses penyembelihan memenuhi standar halal dan higienis.

Program ini juga dinilai membuka peluang kerja lebih luas karena sertifikasi kompetensi Juleha dibutuhkan tidak hanya di Indonesia, tetapi juga di luar negeri.

Selain mendukung industri halal, penerapan penyembelihan halal dan ihsan dinilai penting untuk menjaga kualitas daging sekaligus meminimalisasi risiko kontaminasi bakteri.

The post Jateng Cetak Ratusan Juru Sembelih Halal Bersertifikat, Ini Target Besarnya appeared first on seketika.com.

Langkah ini merupakan bentuk nyata implementasi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JPH), yang menjadi dasar pelaksanaan sertifikasi halal sebagai bagian dari program prioritas nasional.

Tujuannya adalah untuk menjamin bahwa seluruh makanan yang disediakan dalam program MBG telah memenuhi standar halal dan thoyyib, sekaligus bergizi dan aman.

Hasil koordinasi antara BPJPH dan BGN menetapkan bahwa setiap SPPG di seluruh Indonesia wajib memiliki penyelia halal yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan Proses Produk Halal (PPH).

Dengan adanya penyelia halal, seluruh rantai produksi makanan mulai dari pengadaan bahan baku, proses pengolahan, hingga penyajian akan berada di bawah pengawasan sesuai standar Jaminan Produk Halal (JPH).

The post Semua Makanan Gratis Wajib Halal! Pemerintah Terapkan Sertifikasi di Seluruh SPPG appeared first on seketika.com.

Apresiasi tersebut disampaikan langsung oleh tim penilai dalam kunjungan lapangan di Ruang Rapat Wakil Gubernur Jawa Tengah, pada Senin (11/8/2025).

“Kami sangat senang melihat antusiasme tinggi dari Jawa Tengah dalam membangun pariwisata halal. Tidak hanya dari segi infrastruktur, tetapi juga pengembangan ekosistem pendukungnya,” ujar Sumaryadi, salah satu penilai yang juga mewakili Kementerian Pariwisata.

Penilaian IMTI 2025 merupakan bagian dari strategi nasional dalam memajukan Indonesia sebagai destinasi wisata halal terkemuka di dunia.

Indeks ini sejalan dengan standar Global Muslim Travel Index (GMTI) yang diakui secara internasional.

Sebanyak 15 provinsi unggulan di Indonesia, termasuk Jawa Tengah, dinilai berdasarkan kesiapan mereka dalam menyambut wisatawan muslim, baik domestik maupun internasional.

The post Jawa Tengah Dapat Penghargaan! Siap Jadi Destinasi Wisata Halal Kelas Dunia appeared first on seketika.com.

Penandatanganan dilakukan oleh Menag Nasaruddin Umar dan Kepala BPJPH Haikal Hassan, menandai transformasi kelembagaan BPJPH yang kini resmi berstatus sebagai lembaga non kementerian.

Perubahan ini merupakan bagian dari upaya penataan pemerintahan pasca pembentukan Kabinet Merah Putih, serta strategi memperkuat tata kelola jaminan produk halal di Indonesia.

“Pemisahan ini bukanlah akhir dari kerja sama antara BPJPH dan Kementerian Agama. Sebaliknya, sinergi kita justru akan semakin kuat,” ujar Menag Nasaruddin Umar.

“Semakin hebat seorang anak, semakin melampaui orang tuanya, maka semakin bangga orang tua itu.”

Menag juga mengapresiasi pencapaian BPJPH selama berada di bawah naungan Kementerian Agama, khususnya dalam penguatan sistem jaminan produk halal.

The post BPJPH Resmi Pisah dari Kemenag! Menuju Lembaga Mandiri Penggerak Industri Halal Nasional appeared first on seketika.com.

“Saya kira harus diurus, makanan itu yang memeriksa siapa lembaga pemeriksa halalnya? Dan siapa yang memeriksa prosesnya. Nanti ketahuan siapa lembaga pemeriksa halalnya,” ujar Yahya Cholil Staquf, dikutip pada Rabu (23/4/2025).

Yahya Cholil Staquf menilai sangat penting untuk menyelidiki lebih lanjut tentang lembaga pemeriksa halal terkait produk yang bermasalah tersebut.

Penelusuran ini bertujuan memastikan bahwa proses sertifikasi halal dilakukan dengan benar, transparan, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

Menurutnya, lembaga pemerintah yang mengelola sertifikasi halal, seperti BPOM dan BPJPH, harus bertanggung jawab atas kejadian ini.

The post PBNU Desak Evaluasi Sertifikasi Halal Usai Temuan Produk Mengandung Babi appeared first on seketika.com.

Dalam pernyataan tertulis yang disampaikan kepada media, Haikal Hassan menerima laporan dari para pelaku usaha yang mengeluhkan biaya tinggi untuk mendapatkan sertifikat halal.

Salah satu laporan datang dari komunitas pengusaha Warteg di Jakarta yang mengaku diminta biaya hingga Rp10 juta untuk memperoleh sertifikasi halal.

“Menanggapi laporan ini, kami langsung mengambil langkah konkret dengan memberikan sertifikasi halal kepada 50.000 pengusaha Warteg dengan biaya yang sangat terjangkau,” ujar Haikal Hassan, Senin (10/2/2025).

Selain pengusaha Warteg, pemilik restoran Almaz Fried Chicken yang tengah viral di media sosial, Okta Wirawan, juga mengadukan hal serupa.

The post Prihatin Tanggapi Pungutan Liar dalam Sertifikasi Halal, Ini Tindakan Haikal Hassan appeared first on seketika.com.

Program ini memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk mendapatkan sertifikasi halal dengan menggunakan jalur self declare, yang memungkinkan pengusaha untuk menyatakan kehalalan produk mereka secara mandiri, namun tetap dengan pendampingan dari lembaga terkait.

Sertifikasi halal merupakan hal yang penting bagi pelaku usaha, khususnya yang bergerak di bidang makanan dan minuman.

Selain meningkatkan kepercayaan konsumen, sertifikat halal juga membuka peluang pasar yang lebih luas, baik di dalam negeri maupun internasional.

Dengan adanya program sertifikasi halal gratis ini, pelaku UMKM di Tangsel diharapkan dapat lebih kompetitif dan berkembang, menghadapi tantangan bisnis yang semakin ketat.

The post Sertifikasi Halal Gratis untuk UMKM di Tangsel: Daftar Sekarang! appeared first on seketika.com.

Salah satu langkah konkret adalah dengan menyelenggarakan UMKM Award 2024, yang bertujuan untuk mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk mereka serta menginspirasi UMKM lainnya untuk berkembang lebih baik.

Kepala Disperindagkop UKM Kota Tangerang, Suli Rosadi, menjelaskan bahwa Pemkot Tangerang menyediakan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku UMKM di wilayah tersebut.

Fasilitas tersebut meliputi Sertifikasi Halal, Fasilitas Barcode, Sertifikasi Laik Higiene, hingga Surat Rekomendasi UMKM.

The post Pemkot Tangerang Dukung UMKM Lokal Lewat Fasilitas Gratis dan UMKM Award 2024 appeared first on seketika.com.

Suraiya menjelaskan bahwa inspirasi untuk menciptakan Herushi Bilih Crispy berasal dari keinginan untuk mengolah ikan bilih (Mystacoleucus padangensis), yang sebelumnya hanya tersedia dalam bentuk segar atau kering.

“Dengan ide kreatif, kami mengolah ikan bilih menjadi camilan renyah yang bisa bertahan lebih lama, dengan tambahan bumbu khas Aceh, daun kari, dan bumbu pedas. Inilah awal dari Herushi Bilih Crispy,” ungkapnya.

Keunikan produk ini terletak pada metode penggorengan yang menghasilkan tekstur crispy tanpa menghilangkan rasa asli dan kandungan gizi ikan.

Meskipun ikan bilih hanya tersedia segar di pasar, tim Herushi telah berhasil mengemas kelezatan lokal ini ke dalam bentuk modern yang praktis, cocok sebagai oleh-oleh khas Aceh.

Awalnya, Herushi Bilih Crispy dipasarkan di sekitar rumah produksi dan kampus. Namun, dengan meningkatnya popularitas, mereka kini memanfaatkan media sosial dan bekerja sama dengan toko offline seperti Almond Factory dan Blang Rakal untuk memperluas jangkauan pasar.

“Herushi Bilih Crispy juga telah mendapatkan sertifikasi halal, NIB, dan P-IRT, yang semakin meningkatkan kepercayaan konsumen,” tambah Suraiya.

The post Herushi Bilih Crispy: Camilan Inovatif Mahasiswa USK dari Ikan Bilih appeared first on seketika.com.

Kepala Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal BPJPH, Mamat Salamet Burhanudin, menjelaskan, “Pertama-tama, perlu kami sampaikan bahwa isu ini berkaitan dengan penamaan produk, bukan kehalalannya. Masyarakat tidak perlu khawatir, produk yang telah bersertifikat halal terjamin kehalalannya. Proses sertifikasi halal telah dilalui dan mendapatkan ketetapan dari Komisi Fatwa MUI atau Komite Fatwa Produk Halal sesuai mekanisme yang berlaku.” (Jakarta, 1 Oktober 2024).

Mamat juga menambahkan bahwa penamaan produk halal sudah diatur dalam SNI 99004:2021 tentang Persyaratan Umum Pangan Halal, serta Fatwa MUI Nomor 44 Tahun 2020 mengenai Penggunaan Nama, Bentuk, dan Kemasan Produk yang Tidak Dapat Disertifikasi Halal.

Regulasi ini menegaskan bahwa pelaku usaha tidak boleh mengajukan sertifikasi halal untuk produk dengan nama yang bertentangan dengan syariat Islam atau etika yang berlaku di masyarakat.

Meskipun demikian, beberapa produk dengan nama tersebut tetap mendapatkan sertifikat halal. Hal ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait penamaan produk.

Data dari Sihalal menunjukkan bahwa produk dengan nama “wine” berjumlah 61 yang disertifikasi oleh Komisi Fatwa MUI dan 53 oleh Komite Fatwa.

The post Produk “Tuyul”, “Tuak”, “Beer”, dan “Wine” Mendapat Sertifikat Halal: Penjelasan dari BPJPH appeared first on seketika.com.