“Permasalahan sertifikat tanah tidak bisa hanya diselesaikan berdasarkan viralitas di media sosial atau prinsip ‘no viral, no justice’. Kita harus menempuh proses hukum yang tepat untuk memastikan keadilan,” ujar Ujang Bey dalam RDP Komisi II DPR RI dengan Kepala Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, Kepala Kanwil BPN Jakarta, Kepala Kantor Pertanahan Kota Bekasi, Kepala Kantor Pertanahan Kota Jakarta Timur, serta berbagai pihak lainnya yang berlangsung di Gedung Nusantara, DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Selasa (11/02/2025).

Ujang Bey mengungkapkan bahwa sertifikat tanah yang dimiliki seseorang harus memberikan hak penuh atas tanah yang bersangkutan.

Namun, jika terjadi sengketa antara BPN dan pengadilan, proses hukum adalah jalan yang harus ditempuh untuk penyelesaiannya.

“Jika sertifikat yang Anda miliki bagaikan memiliki sapi tetapi hanya pegang tulang, sementara dagingnya dimiliki orang lain, itu jelas ketidakadilan. Penyelesaian harus dilakukan melalui langkah hukum yang sesuai,” tambahnya.

The post Ujang Bey Tekankan Pentingnya Langkah Hukum untuk Selesaikan Masalah Sertifikat Tanah appeared first on seketika.com.

Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan bahwa Arsin telah diperiksa sebagai saksi terkait pemalsuan sertifikat SHGB dan SHM.

Kasus ini berhubungan dengan izin pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

“Sudah diperiksa sebagai saksi. Kita sudah memeriksa Kepala Desa (Kohod),” ujar Djuhandhani dalam keterangan persnya pada Selasa, 11 Februari 2025.

Brigjen Pol. Djuhandhani menjelaskan bahwa setelah seluruh pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti selesai, pihaknya akan menggelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

The post Kepala Desa Kohod Diperiksa dalam Kasus Pemalsuan Sertifikat SHGB dan SHM di Pagar Laut Tangerang appeared first on seketika.com.

Lantas, kapan batas waktu PTSL dan mengapa Anda perlu segera memanfaatkan program ini?

PTSL telah dimulai sejak tahun 2018 dan direncanakan akan berlangsung hingga tahun 2025. Hal ini berarti Anda hanya memiliki sedikit waktu untuk mengikuti program ini dan mendapatkan sertifikat tanah dengan biaya yang sangat terjangkau, bahkan gratis.

Setelah tahun 2025, belum tentu ada program serupa dengan biaya yang sama murah atau tanpa biaya sama sekali. Oleh karena itu, sangat penting bagi Anda untuk segera mendaftar dan memperoleh sertifikat tanah.

Dengan memiliki sertifikat tanah yang dikeluarkan melalui program PTSL, Anda akan mendapatkan beberapa keuntungan penting, di antaranya:

1. Kepastian Hukum
Sertifikat tanah yang diterbitkan melalui PTSL menjadi bukti yang sah atas kepemilikan tanah Anda. Hal ini penting untuk menghindari potensi sengketa terkait tanah di masa depan.

The post Segera Daftar PTSL Sebelum 2025 Habis, Dapatkan Sertifikat Tanah Anda Sekarang! appeared first on seketika.com.

“Jika memang ada indikasi pelanggaran pidana, saya mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung bahwa proses penyelidikan sedang berjalan terhadap jajaran ATR/BPN. Penyelidikan ini bukan penyidikan, namun kami ingin membuka masalah ini secara transparan siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, dan siapa saja yang turut serta,” ujar Rifqinizamy Karsayuda saat rapat kerja dengan Menteri ATR/BPN di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menilai bahwa akan lebih baik jika Menteri ATR/BPN lebih terbuka dan transparan mengenai detail tanah-tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), khususnya terkait dengan lokasi pagar laut di Tangerang.

Menurutnya, langkah ini penting untuk menghindari kesan adanya upaya “cuci piring” terhadap Kementerian ATR/BPN terkait dengan kondisi yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

“Kita tentu berharap bidang-bidang tanah ini bisa disampaikan dengan terbuka dan transparan kepada publik sertifikat nomor berapa, dikeluarkan kapan, berapa banyak bidang tanah, dan seterusnya. Agar kita semua yang hadir di ruangan ini tidak menjadi ‘tukang cuci piring’ atas penerbitan sertifikat yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun lalu, namun baru menyeruak sekarang,” tambahnya.

Dalam rapat kerja tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memaparkan data lokasi SHM dan SHGB yang terbit di wilayah laut Tangerang melalui aplikasi Bhumi.ATR. Tercatat, terdapat 16 desa di Tangerang yang dipasang pagar laut.

(dpr)

The post Kejaksaan Agung Selidiki Dugaan Pelanggaran Kasus Pagar Laut Tangerang, Komisi II DPR Soroti ATR/BPN appeared first on seketika.com.

“Ia menyampaikan keprihatinannya atas jumlah sengketa tanah yang tinggi di masa lalu.”

Seketika.com, Banyuwangi – Presiden Joko Widodo menyerahkan 10.323 sertifikat tanah elektronik kepada masyarakat di GOR Tawang Alun, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dalam pidatonya, Presiden menegaskan bahwa pemberian sertifikat tanah ini merupakan bagian dari program redistribusi tanah terbesar di Indonesia, Pada Selasa, (30/04/2024).

Presiden juga menekankan bahwa sertifikat yang diterima adalah versi elektronik yang mencakup semua data terkait luas bidang tanah dan pemilik hak atas tanah.

Meskipun sertifikat tersebut hanya satu lembar, namun keabsahannya tidak diragukan.

“Ini sertifikat hak milik yang paling baru sekarang seperti ini, jangan nanti dibanding-bandingkan dengan tetangganya, tetangganya kok tetangga saya kok sertifikatnya tebal saya kok hanya satu lembar. Ya memang ini yang terbaru namanya sertifikat elektronik,” ujar Presiden.

Presiden juga menyoroti pentingnya memiliki sertifikat tanah sebagai bukti hak atas tanah guna mencegah sengketa atau konflik tanah yang sering terjadi.

Ia menyampaikan keprihatinannya atas jumlah sengketa tanah yang tinggi di masa lalu.

The post Presiden Jokowi Serahkan 10.323 Sertifikat Tanah Elektronik di Banyuwangi appeared first on seketika.com.

“Saya titip kalau ini mau dipakai agunan, mau dipakai jaminan ke bank tolong dihitung dulu, tolong dikalkulasi dulu bisa nyicil enggak bulanannya, bisa ngangsur enggak bulanannya,”

Seketika.com, Cilacap – Presiden Joko Widodo melakukan menyerahkan 2.000 sertifikat tanah untuk rakyat pada Selasa, di Gedung Tenis Indoor Premium Pertamina, Kabupaten Cilacap, Provinsi Jawa Tengah, (2/1/2024).

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa sertifikat yang diberikan merupakan bukti secara hukum atas tanah yang dimiliki.

“Di sini juga ada semuanya nama pemegang haknya siapa, ibu siapa atau bapak siapa, luasnya ada di sini, semuanya ada, enggak bisa lagi digugat-gugat karena sudah pegang yang namanya tanda bukti hak atas tanah yang namanya sertifikat,” ujarnya.

Dengan telah dipegangnya sertifkat tersebut, Presiden mempersilakan kepada masyarakat apabila sertifikat tersebut akan dipergunakan untuk keperluan lain.

Namun, Presiden mengingatkan agar masyarakat menggunakan sertifikat tersebut secara bijak.

“Saya titip kalau ini mau dipakai agunan, mau dipakai jaminan ke bank tolong dihitung dulu, tolong dikalkulasi dulu bisa nyicil enggak bulanannya, bisa ngangsur enggak bulanannya,” lanjut Presiden.

The post 2.000 Sertifikat Tanah Diserahkan, Presiden Jokowi: Bukti Hak Hukum atas Tanah appeared first on seketika.com.

“Pemerintah ingin seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap tanah, terkait dengan konsesi untuk rakyat, tanah-tanah adat, dan sertifikat tanah untuk rakyat.”

Seketika.com, Medan – Penjabat (Pj) Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Hassanudin menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut dalam percepatan program reforma agraria di Sumut. Antara lain melalui berbagai program dan langkah strategis yang telah disiapkan Pemprov Sumut.

Langkah strategis yang disiapkan di antaranya penyelesaian redistribusi lahan eks HGU PTPN II, yang sudah lama terkendala. Juga akan menyiapkan regulasi tentang pengakuan hak ulayat dan hak masyarakat hukum adat di Sumut.

“Selain itu, Pemprov juga akan menyiapkan regulasi tentang pengakuan hak ulayat dan hak masyarakat hukum di Sumut agar hak-hak masyarakat kecil dapat segera terakomodir dalam rangka peningkatan taraf hidupnya,” ujar Hassanudin usai menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis pada masyarakat di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30, Medan, Senin (4/12).

Dikatakan Hassanudin, pemerintah ingin seluruh masyarakat mendapatkan akses terhadap tanah, terkait dengan konsesi untuk rakyat, tanah-tanah adat, dan sertifikat tanah untuk rakyat. Hal ini akan menjadi fokus perhatian Pemprov Sumut dan perlu segera dilakukan secara masif dalam lima tahun ke depan.

Selain itu, Pemprov Sumut juga akan terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk melakukan pensertifikatan tanah.

“Pemprov Sumut beserta pemerintah kabupaten/kota akan siap bekerja sama dengan Kementerian Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional beserta jajarannya di tingkat provinsi dan kabupaten/kota untuk melakukan penyertifikatan tanah dalam jumlah yang besar,” ujar Hassanudin.

The post Komitmen Percepatan Reforma Agraria, Pemprov Sumut Serahkan Sertifikat Tanah Ke Masyarakat appeared first on seketika.com.