“Langkah pertama adalah kami akan menghidupkan kembali sertipikat tersebut. Artinya, mencabut, membatalkan Surat Keputusan (SK) Pembatalan Sertipikat Hak Milik. Kedua, membatalkan Sertipikat Hak Pakai yang sudah kadung terbit di tanah tersebut karena itu masuk kategori tumpang tindih. Ketiga, pekan ini tim ATR/Kepala BPN, Transmigrasi, dan Ditjen Minerba ESDM akan ke Kalimantan Selatan,” ungkap Menteri Nusron usai pertemuan Kantor Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara, Selasa (10/02/2026).

Menteri Nusron menjelaskan, kasus ini berawal dari kepemilikan sertipikat tanah oleh transmigran di wilayah eks Transmigrasi Rawa Indah yang diterbitkan sekitar tahun 1990.

Seiring waktu, pada 2010 terbit Izin Usaha Pertambangan (IUP) di area tersebut, yang sebagian besar merupakan rawa tidak produktif dan telah banyak ditinggalkan oleh para transmigran.

Selain itu, banyak terjadi peralihan hak yang dilakukan secara bawah tangan kepada pihak-pihak tertentu.

Berlanjut ke tahun 2019, atas permohonan kepala desa setempat, terbit surat permohonan pembatalan sertipikat.

Setelah melalui mekanisme yang panjang, mengacu pada Pasal 11 dalam Peraturan Menteri ATR/Kepala BPN Nomor 19 Tahun 2016, Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Kalimantan Selatan kemudian membatalkan sebanyak 717 sertipikat tanah di atas lahan seluas 485 hektare.

The post Menteri ATR/BPN Aktifkan Kembali 717 Sertipikat Transmigran di Kotabaru, IUP Perusahaan Dibekukan appeared first on seketika.com.

“Sertipikat menjadi satu di antara bagian yang memungkinkan bank mensupport pembiayaan untuk berbagai aktivitas perekonomian masyarakat. Pada akhirnya mensupport tata ekonomi dalam berbagai aspek,”

Seketika.com, Serang – Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan penyerahan sertipikat tanah merupakan bentuk perlindungan aset masyarakat. Turut mendorong berbagai aktivitas perekonomian masyarakat.

Hal itu diungkap Al Muktabar usai mengikuti Penyerahan Sertipikat Tanah dan Peluncuran Sertipikat Elektronik oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

“Tadi Bapak Presiden menyerahkan sertipikat kepada masyarakat dan meluncurkan sertipikat elektronik,” ungkapnya.

“Sertifikasi terus akan dilakukan sebagai bagian bentuk kepastian hukum atas kepemilikan oleh masyarakat termasuk oleh lembaga negara dan pemerintah daerah,” tambahnya.

Menyitir pernyataan Presiden Jokowi, Al Muktabar mengatakan, sertipikat dapat digunakan untuk mendukung aktivitas perekonomian. 

“Karena sertipikat bisa dijadikan agunan untuk menambah aktivitas ekonomi masyarakat. Bapak Presiden juga berpesan harus dihitung dengan matang, jangan sampai sertipikatnya hilang,” ungkapnya.

“Mudah-mudahan sertipikat memberikan nilai tambah Kegiatan ekonomi,” tambah Al Muktabar.

The post Penyerahan Sertipikat Tanah, Al Muktabar: Dorong Perekonomian Masyarakat appeared first on seketika.com.