Direktur Tindak Pidana Umum (Dirtipidum) Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Djuhandhani Rahardjo Puro, mengungkapkan bahwa Arsin telah diperiksa sebagai saksi terkait pemalsuan sertifikat SHGB dan SHM.

Kasus ini berhubungan dengan izin pagar laut di Desa Kohod, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang.

“Sudah diperiksa sebagai saksi. Kita sudah memeriksa Kepala Desa (Kohod),” ujar Djuhandhani dalam keterangan persnya pada Selasa, 11 Februari 2025.

Brigjen Pol. Djuhandhani menjelaskan bahwa setelah seluruh pemeriksaan dan pengumpulan alat bukti selesai, pihaknya akan menggelar perkara untuk menentukan langkah hukum selanjutnya.

The post Kepala Desa Kohod Diperiksa dalam Kasus Pemalsuan Sertifikat SHGB dan SHM di Pagar Laut Tangerang appeared first on seketika.com.

“Jika memang ada indikasi pelanggaran pidana, saya mendapatkan informasi dari Kejaksaan Agung bahwa proses penyelidikan sedang berjalan terhadap jajaran ATR/BPN. Penyelidikan ini bukan penyidikan, namun kami ingin membuka masalah ini secara transparan siapa pelakunya, siapa yang memerintahkan, dan siapa saja yang turut serta,” ujar Rifqinizamy Karsayuda saat rapat kerja dengan Menteri ATR/BPN di ruang rapat Komisi II DPR RI, Senayan, Jakarta, pada Kamis (30/1/2025).

Politisi Fraksi Partai NasDem ini menilai bahwa akan lebih baik jika Menteri ATR/BPN lebih terbuka dan transparan mengenai detail tanah-tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB), khususnya terkait dengan lokasi pagar laut di Tangerang.

Menurutnya, langkah ini penting untuk menghindari kesan adanya upaya “cuci piring” terhadap Kementerian ATR/BPN terkait dengan kondisi yang sudah berlangsung bertahun-tahun.

“Kita tentu berharap bidang-bidang tanah ini bisa disampaikan dengan terbuka dan transparan kepada publik sertifikat nomor berapa, dikeluarkan kapan, berapa banyak bidang tanah, dan seterusnya. Agar kita semua yang hadir di ruangan ini tidak menjadi ‘tukang cuci piring’ atas penerbitan sertifikat yang mungkin sudah berpuluh-puluh tahun lalu, namun baru menyeruak sekarang,” tambahnya.

Dalam rapat kerja tersebut, Menteri ATR/BPN Nusron Wahid memaparkan data lokasi SHM dan SHGB yang terbit di wilayah laut Tangerang melalui aplikasi Bhumi.ATR. Tercatat, terdapat 16 desa di Tangerang yang dipasang pagar laut.

(dpr)

The post Kejaksaan Agung Selidiki Dugaan Pelanggaran Kasus Pagar Laut Tangerang, Komisi II DPR Soroti ATR/BPN appeared first on seketika.com.