“Dalam rangkaian pelaksanaan evaluasi SPBE ini kami melibatkan 30 perguruan tinggi. Kerja sama ini sudah kami lakukan sejak 2018,”

Seketika.com, Bogor – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kementerian PANRB) telah mengumumkan hasil evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Tahun 2023. Hasilnya, Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor berhasil meraih Indeks 3,72 (Sangat Baik).

Sebelumnya telah dilakukan penilaian interview evaluasi SPBE tahun 2023 secara daring. Penilaian dilaksanakan pada 574 instansi pusat dan pemerintah daerah.

Analis Kebijakan Madya pada unit kerja Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB, Ugi Cahyo Setiono mengatakan, penilaian tersebut dilakukan dalam rangka menindaklanjuti hasil penilaian mandiri dan penilaian dokumen pada evaluasi SPBE tahun 2023. Penilaian interviu evaluasi SPBE ini dilakukan pada 11-29 September 2023.

“Dalam rangkaian pelaksanaan evaluasi SPBE ini kami melibatkan 30 perguruan tinggi. Kerja sama ini sudah kami lakukan sejak 2018,” kata Ugi.

Sesuai Surat Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2024 tentang Hasil evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah Tahun 2023 Pemkot Bogor meraih Indeks 3,72 (Sangat Baik). Hasil tersebut naik signifikan dari tahun sebelumnya.

The post Kota Bogor Raih Indeks SPBE Predikat Sangat Baik Dari Kementerian PANRB appeared first on seketika.com.

“Digitalisasi tidak hanya masalah belanja komputer. Digitalisasi menyangkut masalah input data potensi yang dimiliki Desa. Sehingga Kepala Desa harus tahu kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya.”

Seketika.com, Serang – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti mengatakan Kepala Desa harus adaptif terhadap perkembangan baru. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didorong hingga tingkat Desa sebagai ujung Tombak pembangunan.

Hal itu diungkap Virgojanti saat menjadi narasumber Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional dan Transparan pada Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa DPD Apdesi Provinsi Banten di Hotel Marbella, Anyer, Kabupaten Serang, Selasa (19/12/2023) malam.

“Kepala Desa harus adaptif terhadap perkembangan,” ungkapnya.

Dikatakan, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa sebagai ajang silaturahmi. Sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan dalam membangun Desa.

Masih menurut Virgojanti , pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan Dana bantuan Desa Rp100 juta per Desa. Dirinya juga menekankan pemerintah Desa dalam penggunaannya untuk taat dan sesuai dengan petunjuk teknis. Tujuannya agar pelaksanaan dana bantuan Desa tidak terjadi masalah atau berhadapan dengan hukum.

Ditambahkan, pemerintah Desa perlu memiliki prioritas dalam membangun Desa. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa dialokasikan dan direncanakan kebutuhan dalam satu tahun.

Masih menurut Virgojanti, ke depan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau digitalisasi didorong hingga pemerintahan tingkat Desa, Digitalisasi mendorong akurasi data sebagai basis pengambilan kebijakan atau keputusan yang tepat.

The post Pj Sekda Banten Virgojanti: Kepala Desa Harus Adaptif Terhadap Perkembangan Baru appeared first on seketika.com.

“Pemerintah daerah di seluruh Indonesia saat ini dituntut untuk menerapkan transformasi digital melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk mempercepat proses pengambilan keputusan.”

Seketika.com, Bantul – Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) adalah suatu penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi secara terpadu dan berkelanjutan. Permasalahan dalam penyelenggaraan SPBE yaitu SDM yang belum memiliki kapabilitas dalam penerapan SPBE sebagai budaya kerja sehari-hari.

Oleh karena itu, peran manajemen pengetahuan sangat diharapkan dapat membangun kecerdasan kolektif antar lembaga pemerintahan pusat dan daerah, serta menguatkan kolaborasi pentahelix untuk melahirkan inovasi pelayanan kepada masyarakat, sehingga manajemen pengetahuan mampu meningkatkan kualitas pelayanan.

Menyadari hal tersebut, Diskominfo Bantul meluncurkan aplikasi SINOMAN TIBAN (Sistem Informasi Manajemen Layanan dan Pengetahuan Menuju Transformasi Digital Bantul) pada Rabu (22/11/2023). SINOMAN TIBAN merupakan sebuah sistem yang mengelola pengetahuan untuk mendukung transformasi digital di Kabupaten Bantul.

Aplikasi ini dirancang untuk meningkatkan aksesibilitas, pengelolaan, dan pemanfaatan aset intelektual. Sejalan dengan SINOMAN TIBAN, Pemerintah Kabupaten Bantul juga berupaya membangun sistem informasi yang mendukung implementasi SPBE khususnya pada aspek manajemen data dan layanan data terbuka yaitu Portal Data Bantul.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Bantul, Bobot Ariffi’ Aidin, S.T., M.T., mengatakan bahwa transformasi digital Bantul bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam penyelenggaraan pemerintahan, menyediakan akses mudah dan cepat terhadap informasi yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan; dan mempercepat transformasi menuju pemerintahan yang berbasis elektronik.

The post Bantul Luncurkan SINOMAN TIBAN dan Portal Data 3.0 appeared first on seketika.com.