“Nah, ini kalau bisa disosialisasikan juga bu menteri kepada masyarakat kita, karena banyak juga yang bertanya kepada kami peluang untuk bekerja di luar negeri terutama di Arab Saudi.”

Seketika.com, Jakarta – Komisi IX DPR RI mempertanyakan program SPSK (Sistem Penempatan Satu Kanal) yang dibentuk oleh Kementerian Ketenagakerjaan untuk penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) di negara-negara timur tengah dan Negara lainnya. Dimana aspek perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia harus dipastikan.

“Karena bagaimanapun ketika kita bicara tentang penempatan tenaga kerja di kawasan Timur Tengah, khususnya di Arab Saudi, pasti isu perlindungan menjadi isu yang utama,” ungkap Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI dengan Menaker di ruang rapat Komisi IX DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (15/11/2023).

Dilanjutkan Netty, selain isu perlindungan yang menjadi isu utama dalam pelaksanaan SPSK, yang tidak kalah pentingnya adalah jaminan atas pekerjaan di sektor informal di Negara tersebut. Sehingga ketika mereka kembali ke tanah air, bisa melanjutkan usaha tersebut di tanah air.

Politisi Fraksi PKS ini mengaku di beberapa kesempatan selalu mengingatkan masyarakat bahwa pilihan bekerja di luar negeri harus menjadi pilihan emergency, darurat karena kalau istri meninggalkan suami ini bukan tanpa masalah, pasti akan ada pelanggaran moral. Karena ketika suami menerima penghasilan istri yang tengah berjauhan, akan beresiko terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, termasuk anak-anak yang terlantar. Hal tersebut merupakan potret keluarga migran.

“Yang juga sering menjadi pertanyaan pekerja Migran, bahwa mereka agak sulit kembali ke tanah air karena belum terbayang jenis kewirausahaan apa yang bisa mereka lakukan di tanah air. Nah disini dibutuhkan pendampingan oleh Kementerian ketenagakerjaan terhadap pekerja sektor informal agar ketika kembali ke tanah air bisa melanjutkan usahanya di tanah air. Sehingga tidak perlu berjauhan dengan suami dan keluarga,” pungkasnya.

The post Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Pertanyakan Program SPSK Pekerja Migran appeared first on seketika.com.

“Kami terus melakukan evaluasi proses penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia dari hulu hingga hilir, hingga kami dapat memperoleh gambaran yang komprehensif dalam melakukan pembenahan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran kita,” kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, melalui Siaran Pers Biro Humas Kemnaker, Kamis (28/9/2023).

Ida Fauziyah menjelaskan, evaluasi yang dilakukan di antaranya mencakup pembagian tugas dan tanggung jawab Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa; kemudahan administrasi pendaftaran dan penempatan pekerja migran, pengembangan sistem SIAPkerja sebagai sistem terpadu secara end-to-end, yakni terintegrasi dengan berbagai sistem yang mengelola penempatan dan pelindungan pekerja migran, maupun sistem lain terkait WNI di luar negeri.

Kemudian, evaluasi juga dilakukan pada kemudahan akses biaya penempatan, peningkatan keterampilan pekerja migran; optimalisasi pelindungan pekerja migran Indonesia; optimalisasi Layanan Terpadu Satu Atap dan Mall Layanan Publik; perluasan lokasi pelayanan di Bandara, Pelabuhan, dan Kantor Perbatasan Lintas Negara; optimalisasi Pelindungan PMI, melalui perluasan layanan BPJS Ketenagakerjaan di luar negeri, dan pemberantasan praktik pungutan biaya tambahan dan calo/sponsor; serta pilot Plan Penataan Penempatan Pekerja Migran Indonesia di 6 Provinsi yaitu NTT, NTB, Jatim, Jateng, Jabar, dan Sumut.

The post Kemnaker Terus Benahi Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran appeared first on seketika.com.