Pada 2021, TPT di Tangsel mencapai 8,6 persen, yang kemudian mengalami penurunan drastis menjadi 6,59 persen pada tahun 2022.

Tren positif ini mencerminkan pemulihan ekonomi yang semakin membaik di tengah tantangan global, menunjukkan bahwa perekonomian Tangsel sedang berada dalam jalur yang tepat menuju kestabilan.

Penurunan angka pengangguran di Tangsel ini menjadi salah satu indikator utama yang menunjukkan keberhasilan pemerintah kota dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, serta memperbaiki kondisi pasar tenaga kerja di wilayah tersebut.

Meskipun terjadi penurunan secara umum, angka pengangguran berdasarkan jenjang pendidikan di Tangsel tidak merata.

Lulusan SMA dan SMK masih menghadapi tingkat pengangguran yang cukup tinggi. Berikut ini adalah data TPT berdasarkan jenjang pendidikan di Tangsel pada 2024:

The post Penurunan Pengangguran di Kota Tangerang Selatan 2024: Terendah di Banten! appeared first on seketika.com.

Penjabat Gubernur Jawa Barat, Bey Machmudin, menyampaikan bahwa Panitia PPDB telah bekerja keras melakukan verifikasi dokumen pendaftaran guna memastikan keaslian dan keakuratan dokumen.

“Kami menyampaikan apresiasi kepada Panitia PPDB karena hingga detik terakhir, Dinas Pendidikan yang dibantu aparat penegak hukum, melakukan verifikasi mendalam untuk mencegah kecurangan terkait domisili, Kartu Keluarga (KK), dan lain-lain,” kata Bey Machmudin.

Verifikasi lapangan dilakukan untuk memastikan kesesuaian alamat dan dokumen kependudukan sebagai bagian dari upaya serius penyelenggaraan PPDB yang bersih dan adil.

Meskipun data KK menunjukkan lokasi dekat dengan sekolah, panitia PPDB tetap melakukan pengecekan lapangan dan membawa hasil verifikasi ke rapat pleno untuk memastikan keabsahan data.

“Kita sudah cek. Artinya kita akan menggugurkan kalau tidak wajar dan pihak sekolah tidak ragu untuk menggugurkan,” tegas Bey.

Bey juga menekankan bahwa bagi calon peserta didik yang tidak lolos seleksi, ada banyak sekolah swasta yang berkualitas sebagai alternatif.

The post Pengumuman Resmi PPDB Jawa Barat 2024 Tahap 1 appeared first on seketika.com.

“Peninjauan ulang tersebut penting untuk mencegah tumpang tindih peran dan menyamakan persepsi mengenai tugas dan fungsi komite sekolah dalam pengelolaan pendidikan.”

Seketika.com, Jakarta – Komisi X DPR RI saat ini tengah berupaya meningkatkan alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk semua tingkatan pendidikan, mulai dari SD, SMP, SMA, hingga SMK. Tujuannya adalah agar sekolah dapat menggunakan dana tersebut secara optimal untuk memenuhi kebutuhan pendidikan, sementara Komite Sekolah dapat lebih fokus pada pengawasan proses pendidikan tanpa harus khawatir terkait masalah keuangan.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Anggota Komisi X DPR RI, Muhamad Nur Purnamasidi, pada Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi X DPR RI dengan Perkumpulan Forum Komite Sekolah Menengah Atas dan Kejuruan Kabupaten Banyuwangi.

Acara tersebut berlangsung di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada hari Rabu, 20 Maret 2024. Selain itu, usaha ini juga sedang dipertimbangkan di Badan Anggaran (Banggar) DPR RI.

Purnamasidi menjelaskan bahwa Komisi X berusaha untuk meningkatkan alokasi dana BOS. Kami telah berdiskusi dengan pihak Bappenas dan Kemenkeu.

Sebagai anggota Banggar, kami berpendapat bahwa idealnya, alokasi untuk SD sekitar Rp8,7 juta per anak per tahun, sementara untuk SMK bisa mencapai Rp15-Rp17 juta per anak per tahun.

Peningkatan alokasi dana BOS juga menjadi perhatian Purnamasidi karena ia ingin mengurangi risiko campur tangan LSM yang dapat merusak jalannya pendidikan.

Dia juga mengingatkan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) untuk meninjau kembali Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016.

The post Komisi X DPR RI Dorong Peningkatan Alokasi Dana BOS untuk Sekolah Menjangkau Tingkatan SD hingga SMK appeared first on seketika.com.