Rapat yang berlangsung pada Senin, 17 Februari 2025, di Qubika Hotel Gading Serpong ini dihadiri oleh perwakilan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan RB RI), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), akademisi, praktisi teknologi, serta pihak terkait lainnya.

Plt Kepala Diskominfo Kabupaten Tangerang, Prima Saras Puspa, dalam sambutannya menyampaikan, “Penerapan SPBE bukan hanya sekadar digitalisasi administrasi, tetapi juga sebagai langkah untuk membangun sistem pemerintahan yang lebih modern, transparan, dan berbasis data.”

Kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan pengelolaan SPBE kepada seluruh pemangku kepentingan guna meningkatkan pemahaman tentang pentingnya digitalisasi pemerintahan dan kesadaran akan peran teknologi dalam reformasi birokrasi.

Selain itu, kegiatan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi SPBE antara OPD Kabupaten Tangerang, agar penerapan SPBE dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan. “Kami mendorong integrasi layanan digital di seluruh OPD untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih cepat, efisien, dan transparan,” ujar Prima Saras Puspa.

The post Diskominfo Kabupaten Tangerang Gelar Rapat Kolaborasi SPBE 2025 untuk Tingkatkan Digitalisasi Pemerintahan appeared first on seketika.com.

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang, Indri Astuti, menjelaskan bahwa angka 3,85 pada Indeks SPBE 2024 merupakan peningkatan signifikan dibandingkan dengan tahun 2023 yang hanya mencatatkan angka 2,97.

“Ini adalah indeks tertinggi yang pernah dicapai oleh Pemerintah Kota Tangerang sejak penerapan SPBE. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkolaborasi untuk meningkatkan penerapan SPBE di Kota Tangerang,” ungkap Indri Astuti pada Sabtu (4/1/25).

Indri Astuti menjelaskan bahwa SPBE bukan hanya sekadar mengenai teknologi atau aplikasi, namun lebih kepada transformasi birokrasi. SPBE adalah paradigma baru dalam pemerintahan, di mana birokrasi seharusnya melayani, bukan mempersulit atau memperlambat proses.

Dengan penerapan SPBE yang terus diperkuat, diharapkan pelayanan publik di Kota Tangerang akan semakin efektif dan efisien.

Saat ini, Kota Tangerang telah meluncurkan SPBE Versi 2, yang diresmikan oleh Pj Wali Kota Tangerang, Nurdin.

The post Kota Tangerang Raih Predikat Sangat Baik di Indeks SPBE 2024 appeared first on seketika.com.

Menurut Mugi Rohimah, Analis Kebijakan Pratama Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Republik Indonesia, Pemkot Tangerang telah berhasil menerapkan kebijakan SPBE secara optimal.

Kemenpan RB menilai bahwa Pemkot Tangerang telah menunjukkan langkah-langkah signifikan dalam mengembangkan digitalisasi layanan publik, yang memungkinkan masyarakat mengakses layanan pemerintah dengan cepat, mudah, dan transparan.

“Penerapan SPBE di Kota Tangerang sudah sangat baik. Kami melihat peran sistem ini dalam mendukung layanan publik yang berjalan secara efektif, efisien, dan transparan,” ujar Mugi Rohimah setelah melakukan kunjungan kerja bersama Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Tangerang, pada Rabu (13/11/2024).

Mugi melanjutkan, Kemenpan RB akan terus mendorong Pemkot Tangerang untuk mengembangkan inovasi dalam penerapan SPBE agar semakin maksimal.

Hal ini bertujuan untuk mendukung kebijakan nasional terkait SPBE di seluruh daerah di Indonesia.

The post Pemkot Tangerang Dapat Apresiasi Tinggi dari Kemenpan RB, SPBE Jadi Role Model Nasional appeared first on seketika.com.

Kunjungan ini diterima langsung oleh Asisten Sekretaris Daerah Bidang Administrasi Umum Kota Malang, Sri Winarni (Asda III), di Ruang Rapat Balai Kota Malang.

Sri Winarni menyampaikan sambutan hangat kepada para peserta studi tiru yang terdiri dari perwakilan Pemerintah Kabupaten Tangerang, Pemerintah Kota Banjarmasin, dan Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

“Kami mengucapkan selamat datang kepada seluruh peserta. Suatu kehormatan bagi kami dikunjungi oleh tiga Pemerintah Daerah,” ujar Sri pada Kamis, 25 Juli 2024.

Sri Winarni menegaskan pentingnya transformasi digital dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pembangunan.

“Transformasi digital saat ini menghadirkan disrupsi yang berdampak pada semua aspek kehidupan, termasuk dalam pemerintahan,” jelasnya.

Sebagai wujud komitmen adaptif terhadap pemerintahan digital, indeks kematangan SPBE ditetapkan sebagai salah satu indikator utama dalam rencana pembangunan daerah.

The post Studi Tiru Diskominfo Tangerang ke Malang: Fokus Digitalisasi appeared first on seketika.com.

Sebagai pelaksana kebijakan negara, Dirjen Aptika bertanggung jawab atas pembangunan Pusat Data Nasional (PDN) dan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS), serta pemulihan pelayanan publik yang terdampak serangan ransomware baru-baru ini.

“Kita apresiasi sekaligus menyayangkan pengunduran diri ini. Dirjen Aptika hanya melaksanakan kebijakan. Kominfo sebagai lembaga negara yang bertanggung jawab atas pembangunan PDN dan PDNS harus segera memulihkan pelayanan publik yang terdampak serangan ransomware. Mundurnya Dirjen Aptika bukan berarti Kominfo lepas tanggung jawab, ini adalah tanggung jawab bersama sebagai lembaga negara,” ujar Bobby Adhityo Rizaldi dalam keterangan tertulisnya, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

Lebih lanjut, Bobby mengusulkan perlunya segera dibuat Undang-Undang (UU) Keamanan Siber untuk memperjelas tanggung jawab dalam situasi serupa di masa depan.

Menurutnya, urusan keamanan siber hendaknya tidak berada di bawah Kominfo, melainkan dikelola oleh lembaga negara baru yang dibentuk melalui UU, mirip dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), namun bukan dibentuk melalui Peraturan Presiden (Perpres).

“Ke depan, segera dibuat UU Keamanan Siber sehingga jelas siapa yang harus bertanggung jawab atas keadaan seperti ini. Di masa depan, urusan keamanan siber hendaknya bukan di Kominfo, tapi lembaga negara baru yang dibentuk UU atau seperti BSSN (tapi bukan dibentuk dengan Perpres),” jelasnya.

Politisi Partai Golkar ini juga menilai Kominfo seharusnya lebih diarahkan pada pembangunan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), dan pembentukan lembaga standardisasi pengelola data yang merupakan amanat UU Perlindungan Data Pribadi (PDP).

The post Bobby Rizaldi Dorong UU Keamanan Siber Pasca Mundurnya Dirjen Aptika appeared first on seketika.com.

“Pentingnya inspeksi mendadak dalam mengawasi aktivitas SPBE dan SPBU”

Seketika.com, Jakarta – Temuan terbaru Kementerian Perdagangan mengenai pelanggaran pengisian tabung gas subsidi Elpiji 3 Kg di 11 Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) menjadi sorotan publik. Hendrik Halomoan Sitompul, Anggota Komisi VII DPR RI, menegaskan pentingnya tindakan tegas dari Pertamina terhadap pelaku yang telah memanipulasi barang subsidi yang seharusnya disalurkan kepada masyarakat.

Menurut Hendrik, dana yang dikelola merupakan aset masyarakat dan harus diperlakukan dengan penuh integritas. Ketidakpatutan pengurangan volume pengisian gas LPG 3 Kg dinilai menyakitkan bagi masyarakat.

Untuk mencegah praktek curang semacam ini, Hendrik mengusulkan pembentukan pakta integritas antara Pertamina dan para pengusaha SPBE.

Ia menekankan perlunya Pertamina bersikap tegas dengan mengakhiri kerja sama dengan pelaku yang terbukti melakukan kecurangan.

Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera serta mencegah tindakan serupa di masa mendatang.

Hendrik menyoroti pentingnya inspeksi mendadak dalam mengawasi aktivitas SPBE dan SPBU.

The post Kecurangan Pengisian Gas Subsidi Elpiji 3 Kg, Pertamina harus Tindak Tegas SPBE Nakal appeared first on seketika.com.

“Digitalisasi tidak hanya masalah belanja komputer. Digitalisasi menyangkut masalah input data potensi yang dimiliki Desa. Sehingga Kepala Desa harus tahu kewenangan yang dimiliki pemerintah Desa dalam pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sebagainya.”

Seketika.com, Serang – Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti mengatakan Kepala Desa harus adaptif terhadap perkembangan baru. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) didorong hingga tingkat Desa sebagai ujung Tombak pembangunan.

Hal itu diungkap Virgojanti saat menjadi narasumber Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Profesional dan Transparan pada Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa DPD Apdesi Provinsi Banten di Hotel Marbella, Anyer, Kabupaten Serang, Selasa (19/12/2023) malam.

“Kepala Desa harus adaptif terhadap perkembangan,” ungkapnya.

Dikatakan, Pelatihan Peningkatan Kapasitas Kepala Desa sebagai ajang silaturahmi. Sekaligus memperkuat persatuan dan kesatuan dalam membangun Desa.

Masih menurut Virgojanti , pada tahun 2024, Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan Dana bantuan Desa Rp100 juta per Desa. Dirinya juga menekankan pemerintah Desa dalam penggunaannya untuk taat dan sesuai dengan petunjuk teknis. Tujuannya agar pelaksanaan dana bantuan Desa tidak terjadi masalah atau berhadapan dengan hukum.

Ditambahkan, pemerintah Desa perlu memiliki prioritas dalam membangun Desa. Dalam Anggaran Pendapatan Belanja Desa dialokasikan dan direncanakan kebutuhan dalam satu tahun.

Masih menurut Virgojanti, ke depan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) atau digitalisasi didorong hingga pemerintahan tingkat Desa, Digitalisasi mendorong akurasi data sebagai basis pengambilan kebijakan atau keputusan yang tepat.

The post Pj Sekda Banten Virgojanti: Kepala Desa Harus Adaptif Terhadap Perkembangan Baru appeared first on seketika.com.