Hal ini menyusul ditolaknya Kasasi Pailit Sritex oleh Mahkamah Agung, yang membuat pentingnya upaya bersama dalam mencari solusi strategis untuk mendukung going concern perusahaan.

Direktur Utama BNI, Royke Tumilaar, dalam keterangan pers yang diterima pada Sabtu (21/12/2024) menyatakan bahwa BNI akan melanjutkan diskusi intensif dengan pemerintah, manajemen Sritex, dan para kreditur lainnya untuk merumuskan langkah-langkah yang dapat menjaga kelangsungan operasional perusahaan.

“Kami akan terus berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk pemerintah, manajemen Sritex, dan lembaga lainnya untuk merumuskan langkah-langkah strategis dalam mengkaji going concern Sritex,” ujar Royke.

BNI berkomitmen untuk mencari solusi terbaik yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak, baik kreditur, pemegang saham, karyawan, maupun masyarakat.

“Kami memahami bahwa Sritex adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia yang memiliki kontribusi signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi,” tambah Royke.

The post Kasasi Pailit Sritex Ditolak Mahkamah Agung, BNI Dukung Keberlanjutan Sritex appeared first on seketika.com.

Netty juga menekankan bahwa kepailitan Sritex berpotensi mengancam stabilitas ekonomi nasional. Sritex adalah salah satu perusahaan tekstil terbesar di Indonesia, yang dalam kondisi optimal dapat memproduksi hingga 1,1 juta bal kain per tahun.

Perusahaan ini memiliki jangkauan pasar yang luas, meliputi lebih dari 100 negara di berbagai benua, termasuk Australia, Asia, Afrika, Eropa, dan Amerika.

“Saya sepakat dengan rekan-rekan di Komisi IX DPR bahwa pemerintah harus memberikan solusi terhadap masalah yang membayangi 45.000-50.000 pekerja di Sritex. Di balik mereka ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu anggota keluarga yang bergantung pada mereka,” ujar Netty di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, pada Rabu (30/10/2024).

Politisi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ini mendorong pemerintah untuk meninjau ulang regulasi perdagangan dan ketenagakerjaan.

Peninjauan ini dianggap krusial untuk memastikan regulasi memberikan perlindungan yang efektif bagi perusahaan lokal dan pekerja di Indonesia.

Netty juga menyampaikan bahwa berdasarkan laporan yang diterimanya, Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 mengenai Kebijakan dan Pengaturan Impor telah berdampak negatif pada industri tekstil Indonesia, termasuk Sritex.

The post Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani Soroti Isu Kepailitan PT Sri Rejeki Isman (Sritex) appeared first on seketika.com.

Menaker menjelaskan bahwa masih ada kemungkinan kasasi setelah proses hukum. Namun, Presiden telah menegaskan bahwa pemerintah tidak akan membiarkan PHK terjadi di Sritex.

Pemerintah ingin memberikan sinyal positif kepada perusahaan lain tentang komitmennya untuk memastikan stabilitas ketenagakerjaan.

Yassierli juga mengirim Wakil Menteri Ketenagakerjaan (Wamenaker) Immanuel Ebenezer Gerungan untuk meninjau langsung kondisi di lapangan.

“Kami sudah memastikan bahwa produksi tetap berjalan, karyawan tetap tenang, dan hak-hak mereka terpenuhi,” jelasnya.

Sebanyak 162 tenaga pengawas dari Dinas Ketenagakerjaan siap mengawasi situasi di Sritex. Yassierli memastikan bahwa koordinasi antara pemerintah daerah dan manajemen Sritex berjalan baik untuk melindungi hak-hak pekerja.

The post Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Tegaskan Komitmen Pemerintah Cegah PHK di PT Sri Rejeki Isman Tbk (Sritex) appeared first on seketika.com.