Terlebih, Ia mengatakan bahwa Presiden RI sebelumnya telah meminta seluruh elemen, termasuk DPR RI, pemerintah, dan BUMN, untuk menjaga kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh.

“Kami kemarin baru mendapatkan instruksi presiden agar supaya DPR RI dan seluruh elemen masyarakat, termasuk juga pemerintah, eksekutif dan BUMN, untuk bisa menjaga ekonomi secara holistik,” ujar Hillary kepada Parlementaria usai kunjungan kerja spesifik Komisi XI DPR RI di Fuel Terminal Boyolali, Jawa Tengah, Jumat (22/5/2026).

Ia mengungkapkan bahwa dirinya menerima banyak aspirasi dari pengelola SPBU swasta terkait keterbatasan kuota subsidi yang ditetapkan Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Kondisi tersebut, lanjutnya, berdampak pada penurunan usaha hingga memicu PHK.

“Saya mendapatkan aspirasi banyak bahwa ada keluhan-keluhan dari SPBU yang milik privat, bahwa saat ini karena keterbatasan kuota yang dibatasi oleh BPH Migas, banyak yang harus melakukan PHK,” katanya.

Hillary menjelaskan sejumlah investor yang membangun SPBU menggunakan pembiayaan perbankan juga terdampak akibat menurunnya operasional usaha. Bahkan, menurutnya, terdapat SPBU yang mengalami kolaps hingga berujung lelang aset.

“Yang berinvestasi dengan bank Himbara, itu terjadi kolaps dan akhirnya lelang,” lanjutnya.

Oleh karena itu, ia meminta PT Pertamina Patra Niaga turut memperhatikan keberlangsungan sektor privat yang menjadi mitra penyalur subsidi energi. Menurutnya, perlindungan terhadap sektor swasta penting untuk menjaga iklim investasi dan menekan angka PHK.

The post SPBU Swasta Terancam PHK, Hillary Lasut Soroti Dampak Pembatasan Kuota Subsidi BBM appeared first on seketika.com.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Perang Tarif Dagang,” di Jakarta, pada Selasa (8/4/2025).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN merupakan instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi makro, yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi guncangan ekonomi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun faktor eksternal seperti perang tarif dagang.

“Instrumen APBN merupakan salah satu instrumen di dalam pengelolaan ekonomi dan terutama dari sisi makro yang banyak sekali diandalkan pada saat menghadapi shock ataupun guncangan-guncangan,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa berbagai program subsidi yang telah dijalankan pemerintah, seperti subsidi BBM, subsidi LPG 3kg, dan subsidi listrik, merupakan bukti nyata perlindungan APBN terhadap masyarakat.

The post Sri Mulyani: APBN Sebagai Shock Absorber di Tengah Perang Tarif Dagang Global appeared first on seketika.com.

Menurut Syafruddin, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah mengidentifikasi penerima subsidi BBM berbasis data terpadu.

Data yang dimaksud antara lain Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), penerima bantuan sosial (Bansos), peserta BPJS Kesehatan PBI, dan penerima BLT BBM. Data tersebut dapat digunakan untuk menentukan masyarakat yang benar-benar layak menerima subsidi BBM.

“Selain itu, perlu adanya pengaturan ketat pada registrasi kendaraan. Salah satunya adalah membatasi subsidi hanya untuk kendaraan roda dua atau roda empat yang dimiliki oleh masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Syafruddin.

Syafruddin juga mengusulkan penggunaan teknologi digital seperti kartu pintar (smart card) untuk mencatat kuota subsidi BBM bulanan bagi penerima.

Selain itu, ia menyarankan agar subsidi BBM dapat terintegrasi dengan aplikasi MyPertamina. Melalui aplikasi tersebut, pemerintah dapat memverifikasi penerima subsidi dan mengatur pembelian BBM sesuai dengan kuota yang ditentukan.

The post Syafruddin Usulkan Strategi Digitalisasi Subsidi BBM Tepat Sasaran untuk Kesejahteraan Rakyat appeared first on seketika.com.

Namun, Anggota Komisi XII Mulyadi menilai penggunaan QR Code ini tidak efektif, baik untuk pegawai SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) maupun untuk Pertamina sendiri.

Mulyadi menyampaikan bahwa penerapan QR Code di SPBU justru menambah kompleksitas. Ia menilai bahwa mekanisme ini sulit diawasi dan malah menyulitkan pihak Pertamina dan pegawai SPBU. Dalam pernyataannya, Mulyadi mengungkapkan kekhawatirannya:

“Pakai QR Code itu akan sulit bagi Pertamina untuk mengawasi, begitu juga SPBU karena repot sendiri itu mengurus yang begituan. Saya dengar dari SPBU wah njelimet lah nggak karuan. Pokoknya semakin rumit itu di lapangan, semakin sulit kita untuk mengawasinya, dan potensi untuk kecurangannya tetap ada,” ujar Mulyadi setelah pertemuan Komisi XII di Balikpapan, Kalimantan Timur, Jumat (15/11/2024).

Mulyadi juga mengusulkan agar pemerintah bersama Pertamina merancang mekanisme yang lebih sederhana dan mudah diawasi.

Ia menyarankan agar subsidi BBM tidak hanya diterapkan melalui QR Code, tetapi juga dengan skema yang lebih jelas agar dapat mengidentifikasi siapa saja yang berhak membeli bahan bakar bersubsidi.

The post Mulyadi Kritik Pembayaran QR Code Pertalite, Sebut Mekanisme Subsidi Perlu Disederhanakan appeared first on seketika.com.