Membuka agenda, Wakil Ketua BAKN DPR RI Herman Khaeron menyampaikan bahwa pihaknya mencermati tren peningkatan subsidi dan kompensasi supaya PLN tetap mampu menjaga kinerja sekaligus menjalankan penugasan nasional.

“Kami melanjutkan pertemuan dengan PLN untuk mendalami terkait subsidi dan kompensasi. Karena subsidi meningkat terus, kompensasinya apalagi meningkat dengan sangat besar, tentu kami ingin mendorong PLN tetap handal dan tetap menghasilkan keuntungan, menghasilkan fiskal bagi negara,” ujar Herman.

Dalam pandangannya, kebutuhan ekspansi listrik hingga ke seluruh wilayah, termasuk daerah terpencil dan perbatasan, menuntut kesiapan pembiayaan yang kuat serta tata kelola yang akuntabel.

Di sisi lain, ia juga mencermati bahwa skema penugasan yang ada saat ini masih menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan operasional.

“Pada sisi lain PLN juga harus terus melakukan ekspansi supaya bisa mengalirkan listrik ke seluruh warga negara Indonesia, ke seluruh pelosok negeri, ke perbatasan. otomatis butuh anggaran, butuh akuntabilitas, butuh kemampuan secara keuangan, secara finansial,” lanjutnya.

Pada kesempatan yang sama, ia juga menyoroti terkait proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) di Pesanggaran, Bali.

The post PLN Disorot BAKN DPR, Masalah Gas PLTMG Bali Ikut Jadi Sorotan appeared first on seketika.com.

Menurut Sri Mulyani, proses penganggaran untuk diskon listrik 50% dinilai tidak cukup cepat sehingga tidak memungkinkan untuk diterapkan sesuai target waktu.

“Diskon listrik ternyata membutuhkan proses anggaran yang lambat, sementara tujuannya adalah pelaksanaan pada Juni dan Juli 2025,” ujarnya.

Sebagai gantinya, pemerintah memilih mengalihkan anggaran ke bantuan subsidi upah (BSU) yang dinilai lebih siap dari sisi data dan eksekusi.

Program ini akan menyasar pekerja dengan penghasilan di bawah Rp3,5 juta per bulan, berdasarkan data terbaru dari BPJS Ketenagakerjaan.

The post Diskon Listrik 50% Batal, Pemerintah Alihkan Dana ke BSU Juni 2025 appeared first on seketika.com.

Pernyataan ini disampaikan oleh Sri Mulyani dalam acara Sarasehan Ekonomi bersama Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dengan tema “Memperkuat Daya Tahan Ekonomi Nasional di Tengah Perang Tarif Dagang,” di Jakarta, pada Selasa (8/4/2025).

Sri Mulyani menjelaskan bahwa APBN merupakan instrumen utama dalam pengelolaan ekonomi makro, yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi guncangan ekonomi, baik yang berasal dari dalam negeri maupun faktor eksternal seperti perang tarif dagang.

“Instrumen APBN merupakan salah satu instrumen di dalam pengelolaan ekonomi dan terutama dari sisi makro yang banyak sekali diandalkan pada saat menghadapi shock ataupun guncangan-guncangan,” kata Sri Mulyani.

Sri Mulyani juga mengungkapkan bahwa berbagai program subsidi yang telah dijalankan pemerintah, seperti subsidi BBM, subsidi LPG 3kg, dan subsidi listrik, merupakan bukti nyata perlindungan APBN terhadap masyarakat.

The post Sri Mulyani: APBN Sebagai Shock Absorber di Tengah Perang Tarif Dagang Global appeared first on seketika.com.