Dalam kesempatan tersebut, Dr. Nurdin juga meninjau proses pelipatan surat suara dan berkoordinasi dengan KPU untuk mengantisipasi potensi kendala yang mungkin muncul terkait gudang penyimpanan surat suara.

“Saya bersama teman-teman dari KPU dan Bawaslu melihat langsung kesiapan logistik Pemilu di Kota Tangerang. Alhamdulillah, proses pelipatan berjalan lancar dengan melibatkan masyarakat sekitar. Saat ini, fokus kita adalah pelipatan surat suara untuk pemilihan wali kota dan wakil wali kota,” ujar Dr. Nurdin.

Pj Wali Kota juga berharap agar KPU dapat melakukan mitigasi terhadap potensi permasalahan yang mungkin timbul selama pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November mendatang.

Nurdin meminta KPU untuk mengambil langkah antisipatif menghadapi kondisi darurat, seperti banjir, dengan menentukan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang aman dan bebas dari banjir.

“Alhamdulillah, tentu kita berkoordinasi dengan KPU menanyakan terkait dengan gudangnya apakah ada kendala, ada potensi bocor dan sebagainya? Upaya ini, tentunya sebagai bagian antisipasi, dan agar temen-temen KPU juga turut menyiapkan TPS di tempat yang potensial tidak banjir dan aman saat pelaksanaanya,” jelasnya.

The post Antisipasi Banjir, Penjabat Wali Kota Tangerang Tinjau Kesiapan Logistik Pemilu appeared first on seketika.com.

“Konsekuensinya surat suara tidak full, kalau perpindahannya tidak dalam satu dapil dalam kabupaten, itu konsekuensi. Yang keduanya, konsekuensinya itu kan penentuan TPS otomatis by sistem,”

Seketika.com, Garut – Menjelang pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Garut membuka pelayanan Pindah Memilih, hal ini guna memberikan akses kemudahan bagi masyarakat di luar daerah Tempat Pemungutan Suara (TPS) asal untuk tetap bisa memilih pada pemilu 2024 di TPS terdekat.

Ketua KPU Kabupaten Garut, Junaidin Basri menyampaikan pentingnya pelayanan ini untuk memastikan setiap warga negara mendapat kesempatan menggunakan hak pilihnya.

Pemilu adalah sarana integrasi bangsa, sehingga sebagai inklusivitas pelaksanaan Pemilu dihadirkan pelayanan pindah memilih agar setiap warga negara bisa memberikan hak suaranya. Maka dari itu, ia mengingatkan kepada masyarakat yang ingin mendapatkan pelayanan Pindah Memilih untuk segera mengajukan permohonan pindah memilih yang akan berakhir pada 15 Januari 2024.

“Jadi alasan Pindah Memilih itu bisa karena pertama menjalankan tugas lain di tempat lain, menjalani rawat inap, penyandang disabilitas (melaksanakan perawatan), menjalani rehabilitasi narkoba, pindah domisili, tertimpa bencana atau bekerja di luar domisili,” ucap Junaidin Basri , di Kantor KPU Garut, Jalan Suherman, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Kamis (11/1/2024).

Ia mengajak kepada masyarakat yang ingin mengajukan pindah TPS untuk segera melaksanakan upaya Pindah Memilih, sehingga pada hari pencoblosan tiba, masyarakat bisa menyalurkan hak suaranya di TPS.

Ketua Divisi Perencanaan Data dan Informasi KPU Kabupaten Garut, Ujang Muttaqin, mengungkapkan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 348 tentang Pemilihan Umum, bahwa pemilih akan dikategorikan dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), Daftar Pemilih Tambahan (DPTB), atau Daftar Pemilih Khusus (DPK) sesuai dengan kondisi masing-masing.

The post KPU Garut Buka layanan Pindah Memilih, Antisipasi Hak Pilih di Luar Domisili appeared first on seketika.com.

“Bukan berpotensi membuka peluang kecurangan Pemilu lagi, akan tetapi mengarah ke indikasi pengarahan mendahului pencoblosan,”

Seketika.com, Taipei –  Wakil Ketua Komisi II DPR RI Junimart Girsang menyoroti ketidakcermatan dari Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) di Taipei, Taiwan, terkait lembaran surat pemilu sudah diterima oleh WNI. Untuk itu, dirinya mengusulkan kepada Komisi II DPR RI agar segera melakukan pemanggilan ke KPU buntut kasus tersebut.

“Ada atau tidak ada laporan, maka DKPP wajib segera melakukan pemeriksaan terhadap komisioner KPU dan jajarannya,” kata Junimart dalam keterangan kepada media, di Jakarta, Rabu (27/12/2023).

Junimart menyatakan heran terhadap jajaran KPU, yang menganggap surat suara yang terdistribusi ke WNI sebagai kelalaian. Ia curiga ada oknum KPU yang melakukan kesengajaan.

“Apakah lembaga KPU yang khusus mengurusi kepemiluan dengan segampang itu menyatakan adanya kelalaian? Secara naluri hukum saya lebih cenderung menyatakan bahwa oknum KPU dan jajarannya memenuhi unsur kesengajaan,” katanya.

Menurutnya hal ini sudah mengarah untuk mendahului masa pencoblosan. Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini pun meminta semua pihak untuk bekerja secara independen dan profesional.

“Saya dari unsur pimpinan di Komisi II DPR RI pada pembukaan sidang setelah reses meminta segera memanggil para penyelenggara Pemilu termasuk Kemendagri untuk meng-clear-kan ini dalam Rapat Dengar Pendapat terbuka untuk umum” ujarnya.

The post Heran Surat Suara di Taipei Sudah Terdistribusi di Luar Jadwal, Komisi II Akan Panggil KPU appeared first on seketika.com.