PMK 131 Tahun 2024 mencakup aturan tentang perlakuan Pajak Pertambahan Nilai atas beberapa hal penting, yaitu: Impor Barang Kena Pajak (BKP), Penyerahan Barang Kena Pajak (BKP), Penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP), Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean dan Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean

Dalam Pasal 2 ayat 2 PMK 131 Tahun 2024, disebutkan bahwa PPN 12 persen dihitung dengan mengalikan tarif 12% dengan Dasar Pengenaan Pajak (DPP) berupa harga jual atau nilai impor.

Sedangkan pada Pasal 2 ayat 3, Barang Kena Pajak dengan DPP berupa harga jual atau nilai impor mencakup barang mewah, seperti kendaraan bermotor dan barang lainnya yang dikenakan pajak penjualan atas barang mewah, sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Salah satu aspek penting yang ditekankan dalam PMK 131/2024 adalah upaya mewujudkan keadilan dalam penerapan tarif PPN.

Keadilan ini diwujudkan dengan menggunakan nilai lain sebagai dasar pengenaan pajak untuk Barang Kena Pajak (BKP) dan Jasa Kena Pajak (JKP) tertentu.

The post Rincian Aturan kemenkeu PMK 131/2024 tentang Penerapan PPN 12 Persen appeared first on seketika.com.

Keputusan kenaikan tarif PPN untuk barang mewah ini diumumkan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto dalam konferensi pers yang diadakan di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, pada Selasa, 31 Desember 2024.

Presiden Prabowo menjelaskan bahwa kenaikan tarif PPN 1 persen ini berlaku untuk barang mewah yang sering digunakan oleh kalangan atas, seperti pesawat jet pribadi, kapal pesiar, yacht, dan rumah mewah dengan harga di atas rata-rata golongan menengah.

“Contoh barang mewah yang dikenakan tarif PPN 12 persen antara lain pesawat jet pribadi, kapal pesiar, motor yacht, dan rumah mewah,” ujar Presiden Prabowo Subianto.

Namun, Presiden juga menegaskan bahwa barang dan jasa yang termasuk kebutuhan pokok masyarakat, seperti beras, daging, ikan, telur, sayur, susu segar, serta jasa pendidikan, kesehatan, angkutan umum, dan rumah sederhana, tetap dikenakan tarif PPN 0 persen.

“Untuk barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat banyak yang tetap diberi pembebasan PPn yaitu tarif 0 persen antara lain kebutuhan pokok beras, daging, ikan, telur sayur, susu segar, jasa pendidikan, jasa kesehatan, jasa angkutan umum, rumah sederhana, air minum,” lanjut Presiden.

The post Pemerintah Naikkan Tarif PPN 1%: dari 11% Jadi 12% untuk Barang dan Jasa Mewah, Berlaku Mulai 2025 appeared first on seketika.com.