Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Budi Prasetyo, menegaskan penindakan KPK merupakan upaya dalam memastikan sistem pencegahan berjalan efektif, sekaligus memperkuat perbaikan tata kelola agar praktik serupa tidak terulang.

“Penindakan KPK tidak berdiri sendiri, namun bagian dari upaya memastikan sistem yang dibangun melalui berbagai instrumen pencegahan berjalan konsisten,” ungkap Budi.

Menurutnya, ketika masih ada praktik korupsi maka harus menjadi alarm evaluasi bersama guna memperkuat pengawasan dan tata kelola di daerah.

Lebih jauh, Budi menambahkan KPK terus memantau tata kelola pemerintahan daerah melalui sejumlah instrumen pencegahan, di antaranya Monitoring Controlling Surveillance for Prevention (MCSP) dan Survei Penilaian Integritas (SPI).

“MCSP dan SPI tidak hanya sekadar indikator kinerja sistem pencegahan, melainkan rujukan pemerintah daerah untuk mengevaluasi dan memperbaiki secara berkelanjutan,” kata Budi.

Sebelum tangkap tangan, KPK telah memitigasi potensi korupsi melalui Kedeputian Koordinasi dan Supervisi (Korsup) dengan mendampingi Pemkab Pekalongan, salah satunya lewat rapat koordinasi pencegahan korupsi pada Agustus 2025 lalu.

Dalam forum tersebut, KPK mengidentifikasi sejumlah potensi risiko korupsi pada beberapa sektor strategis di daerah.

The post OTT di Pemkab Pekalongan Jadi Alarm Keras: KPK Ungkap Risiko Korupsi di Pengadaan hingga Pokir appeared first on seketika.com.

Penetapan peraturan ini dilandasi kebutuhan untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan terpercaya sebagai alat bukti yang sah.

Arsip tidak hanya dipandang sebagai dokumen administratif, tetapi sebagai bagian penting dari memori kelembagaan dan instrumen pertanggungjawaban publik.

Permendikdasmen ini mengatur secara menyeluruh kebijakan penyelenggaraan kearsipan yang meliputi pembinaan kearsipan, pengelolaan arsip dinamis, pelindungan dan penyelamatan arsip, pembentukan simpul jaringan, penguatan sumber daya kearsipan, serta kerja sama di bidang kearsipan.

Menteri berwenang menetapkan arah kebijakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa tata kelola arsip yang tertib dan modern merupakan fondasi reformasi birokrasi.

“Arsip yang autentik dan terkelola dengan baik menjadi dasar pengambilan kebijakan, perlindungan hak masyarakat, serta wujud akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah,” ujarnya.

Dalam pengelolaan arsip dinamis, setiap unit kerja diwajibkan melaksanakan proses penciptaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan arsip secara sistematis.

Pengelolaan tersebut mencakup 1) Arsip Aktif, 2) Arsip Inaktif, 3) Arsip Vital, serta 4) Arsip Terjaga dengan penerapan klasifikasi keamanan dan akses arsip dinamis.

Regulasi ini juga menegaskan pentingnya Program Arsip Vital guna melindungi arsip yang menjadi persyaratan dasar kelangsungan operasional organisasi.

Selain itu, pengelolaan Arsip Terjaga dilakukan secara khusus untuk memastikan keselamatan arsip yang berkaitan dengan keberlangsungan bangsa dan negara.

Untuk mendukung transformasi digital, Kemendikdasmen membentuk simpul jaringan kearsipan yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kearsipan Nasional (SIKN) dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional (JIKN).

Integrasi ini memperkuat pengelolaan dan layanan arsip secara nasional serta meningkatkan keterbukaan informasi publik.

Dari sisi kelembagaan, peraturan ini menata organisasi kearsipan yang terdiri atas unit Kearsipan I, II, dan III, serta unit pengolah di masing-masing satuan kerja.

Penguatan peran arsiparis dan dukungan sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam meningkatkan mutu penyelenggaraan kearsipan.

Selain penguatan organisasi dan SDM, penyediaan prasarana, sarana, serta pendanaan penyelenggaraan kearsipan juga diatur secara jelas.

Seluruh kebutuhan tersebut bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara untuk memastikan keberlanjutan sistem kearsipan.

Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 7 Tahun 2026 tentang Penyelenggaraan Kearsipan dapat dilihat dan diunduh melalui tautan berikut: https://peraturan.go.id/id/permendikdasmen-no-7-tahun-2026

Dengan berlakunya Permendikdasmen Nomor 7 Tahun 2026 ini, seluruh unit kerja di lingkungan Kemendikdasmen diharapkan segera melakukan penyesuaian dan implementasi secara konsisten.

Regulasi ini sekaligus mencabut ketentuan sebelumnya dan menandai komitmen kementerian dalam membangun sistem kearsipan yang adaptif terhadap perkembangan hukum dan teknologi.

(kemendikdasmen)

The post Kemendikdasmen Terbitkan Permendikdasmen No 7 Tahun 2026, Perkuat Tata Kelola Arsip Nasional appeared first on seketika.com.

• PJLP yang dimaksud merupakan proses pengadaan jasa perorangan di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) yang dilaksanakan pada tanggal 12–15 Januari 2026.
• Proses pengadaan jasa lainnya perorangan tersebut dilakukan secara mandiri oleh satuan kerja Sekretariat DJID.
• Pengadaan jasa dimaksud mencakup 9 (sembilan) posisi tenaga administrasi di lingkungan Sekretariat DJID.

Dalam proses investigasi, Inspektorat Jenderal menemukan hal-hal sebagai berikut:

The post Inspektorat Jenderal Komdigi Hentikan Pengadaan PJLP DJID, Tiga Pejabat Dinonaktifkan appeared first on seketika.com.

Dalam kegiatan Rapat Koordinasi Tata Kelola Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan – Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IKPD) dan Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025, Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, menegaskan komitmen Pemkot Tangsel dalam memperkuat delapan area utama pencegahan korupsi.

Area tersebut meliputi Perencanaan, Penganggaran, Pengadaan barang dan jasa, Manajemen aset, Sistem pelayanan publik, Pengawasan internal, Rekrutmen SDM dan Tata kelola pemerintahan digital.

Kegiatan ini dihadiri oleh Wali Kota Tangsel Benyamin Davnie, jajaran Organisasi Perangkat Daerah (OPD), serta perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui Direktur Wilayah III Kedeputian Koordinasi dan Supervisi, Brigjen Pol Bahtiar Ujang Purnama.

Acara ini berlangsung pada Selasa, 14 Oktober 2025, bertempat di Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang Selatan.

The post Pemkot Tangsel Dapat Apresiasi KPK: Strategi Baru Cegah Korupsi Dibongkar appeared first on seketika.com.

Menurut Nezar, data digital yang melimpah dari berbagai aktivitas masyarakat dapat menjadi fondasi penting dalam pengambilan kebijakan publik yang lebih cepat, akurat, dan akuntabel.

“Pemanfaatan Big Data memungkinkan kita melakukan lompatan besar dalam sektor publik. Teknologi ini menghadirkan akurasi dan kecepatan yang mempercepat eksekusi layanan publik,” ujar Nezar di Yogyakarta, Kamis (18/09/2025).

Nezar menjelaskan bahwa keberadaan infrastruktur digital nasional telah mendorong terbentuknya ekosistem data yang masif.

Dengan konektivitas internet yang menjangkau 97% wilayah berpenghuni dan penetrasi internet mencapai 80% dari total populasi (setara 222 juta jiwa), setiap aktivitas digital kini menghasilkan Big Data yang sangat berharga untuk tata kelola pemerintahan daerah.

Namun, Nezar mengingatkan bahwa manfaat Big Data hanya dapat dirasakan maksimal jika kualitas datanya terjamin.

The post Big Data Ubah Wajah Pemerintahan Daerah: Nezar Patria Bongkar Strategi Digital Nasional appeared first on seketika.com.

“Hari ini kita bertemu dengan para rektor yang intinya ingin mendengarkan pokok pikiran, gagasan, dan orientasi akademik untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan,” ujar Dedi Mulyadi.

Menurut Gubernur Dedi Mulyadi, pembentukan Forum Rektor Jabar merupakan upaya membangun wadah pemikir atau think tank yang berbasis keilmuan.

Forum ini diharapkan dapat memberikan masukan strategis kepada Pemda Provinsi Jabar dalam menghadapi berbagai isu krusial.

Salah satu contoh nyata adalah persoalan penanganan sampah serta pengembangan kawasan pendidikan di Jatinangor, Kabupaten Bandung, yang selama ini dikenal sebagai sentra perguruan tinggi.

Selain itu, forum ini juga akan turut memberi masukan terkait dinamika politik dan gelombang unjuk rasa mahasiswa yang meningkat dalam lima hari terakhir.

The post Gubernur Dedi Mulyadi Gandeng Rektor, Siap Ubah Wajah Jawa Barat appeared first on seketika.com.

Langkah strategis ini menjadi wujud nyata kolaborasi Pemkot Tangerang dan KPK dalam pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme di tingkat daerah.

Beberapa poin penting dari komitmen tersebut meliputi transparansi pelaksanaan tugas, penguatan integritas kelembagaan, serta pengawasan ketat terhadap perencanaan dan penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Kolaborasi antara pemerintah daerah dan lembaga pengawas seperti KPK adalah kunci utama dalam mewujudkan pemerintahan bersih di Kota Tangerang,” tegas Sachrudin.

Ia juga menyoroti pentingnya digitalisasi layanan publik serta reformasi sistem perizinan sebagai langkah konkret dalam pencegahan korupsi daerah.

Melalui inovasi ini, masyarakat diharapkan mendapatkan layanan yang cepat, transparan, dan bebas dari praktik pungli.

The post Pemkot Tangerang Gandeng KPK! Langkah Berani Bongkar Praktik Korupsi Daerah appeared first on seketika.com.

Pencapaian opini WTP ini menjadi bukti nyata konsistensi Kemkomdigi dalam menjaga integritas pengelolaan keuangan negara.

Meutya Hafid, menegaskan bahwa opini tersebut merupakan hasil kerja keras kolektif seluruh jajaran kementerian.

“Kami menjadikan opini WTP ini sebagai motivasi untuk terus memperbaiki kinerja, khususnya dalam pelayanan publik berbasis digital,” ujarnya di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital.

Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2024, sebanyak 84 kementerian dan lembaga mendapatkan opini WTP, termasuk Kemkomdigi, sementara dua lainnya menerima opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

The post Kemkomdigi Raih WTP 2024: Bukti Nyata Keuangan Bersih & Digital! appeared first on seketika.com.

Dalam sambutannya, Benyamin Davnie menegaskan bahwa pelatihan ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas ASN agar dapat bekerja secara lebih strategis dan terarah.

“Pelatihan seperti ini penting untuk menegaskan kembali kepada rekan-rekan ASN mengenai bagaimana cara mereka bekerja secara strategis dalam mencapai target-target yang telah kita tetapkan di RPJMD,” ujar Benyamin.

Selain menjadi ajang penyegaran pengetahuan, pelatihan ini juga bertujuan memperkuat komitmen ASN terhadap pencapaian target pembangunan daerah.

Pelatihan Manajemen Strategis ASN ini tidak hanya berfokus pada perencanaan kerja, tetapi juga mencakup aspek pengelolaan aset daerah.

The post ASN Tangsel Dilatih Strategi Kerja Cerdas! Benyamin Davnie: Agar Tak Langgar Aturan appeared first on seketika.com.

Asisten Administrasi Umum Sekretariat Daerah, Firzada Mahalli, menekankan pentingnya keselarasan visi dan misi dalam penyelenggaraan forum ini untuk memastikan efektivitas penyusunan program kerja.

Forum ini dapat dilaksanakan secara mandiri oleh masing-masing Perangkat Daerah atau secara gabungan di bawah koordinasi Bappeda.

“Forum ini membahas rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD) dengan mengutamakan prioritas program kerja yang akan digunakan untuk menyempurnakan rencana Renja Perangkat Daerah yang difasilitasi oleh Perangkat Daerah terkait,” jelas Firzada.

Firzada berharap agar setiap kegiatan yang direncanakan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat selaras dengan visi dan misi Bupati terpilih, sehingga pelaksanaan program pada tahun 2026 dapat berjalan dengan kolaborasi yang optimal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

The post Forum Lintas Perangkat Daerah Tangerang Bahas Rencana Kerja 2026 appeared first on seketika.com.