Dalam pernyataan sikapnya di Jakarta, Sabtu (4/7/2026), ia mengatakan Perpres tersebut dapat menjadi landasan hukum tunggal penyelenggaraan program sembari menunggu pengesahan Undang-Undang Perkoperasian yang saat ini masih dalam pembahasan antara DPR RI dan pemerintah. Menurutnya, Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih merupakan instrumen strategis dalam pelaksanaan amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena itu, keberhasilan program tidak cukup diukur dari banyaknya koperasi yang dibentuk ataupun pembangunan fisik yang dilakukan, tetapi juga dari kualitas tata kelola yang mampu menjamin kepastian hukum, melindungi sumber daya manusia, mengamankan keuangan negara, serta mencegah penyimpangan sejak tahap perencanaan hingga operasional.

Di sisi lain, ia menilai masih terdapat sejumlah persoalan dalam tata kelola KDKMP, antara lain fragmentasi regulasi, tumpang tindih kewenangan antarkementerian dan lembaga, disharmoni kelembagaan, belum jelasnya status hukum sumber daya manusia, serta belum terintegrasinya sistem data dan pengawasan secara nasional.

“Jika pemerintah serius menjadikan KDKMP sebagai instrumen pelaksanaan amanat Pasal 33 UUD NRI Tahun 1945, maka arsitektur regulasinya harus dibangun dalam satu regulasi yang utuh,” ujarnya.

Rieke pun berpandangan bahwa regulasi yang terfragmentasi berpotensi menimbulkan celah hukum yang dapat dimanfaatkan untuk menghindari akuntabilitas, membuka ruang konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, hingga praktik korupsi.

Oleh sebab itu, menurutnya, diperlukan sistem tata kelola yang terintegrasi agar pelaksanaan program berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Dalam rekomendasi yang ia sampaikan, Rieke mengusulkan agar Perpres mengintegrasikan pengaturan kelembagaan, pengadaan dan pengelolaan sumber daya manusia, pembangunan sarana dan prasarana, penugasan BUMN, pembiayaan, pengawasan, hingga operasionalisasi koperasi dalam satu sistem hukum nasional.

Selain itu, ia juga mendorong Kementerian Koperasi kembali menjadi kementerian penanggung jawab utama penyelenggaraan program sekaligus pembina nasional koperasi dan Walidata Koperasi yang mengintegrasikan seluruh data melalui Satu Dashboard Koperasi Nasional sebagai dasar perencanaan, pengendalian, dan evaluasi.

Terakhir, Rieke menekankan pentingnya kepastian status hukum bagi sumber daya manusia, perlindungan hak dan jaminan sosial, penguatan sistem pengawasan berbasis risiko, serta akuntabilitas seluruh pemangku kepentingan agar Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi rakyat sesuai amanat konstitusi.

The post Perpres Koperasi Merah Putih Didesak Segera Terbit, Ini Alasan Rieke Diah Pitaloka appeared first on seketika.com.

Pada Senin, 24 Februari 2025, peluncuran Danantara dihadiri oleh Rosan Roeslani bersama Dony Oskaria sebagai Chief Operating Officer dan Pandu Sjahrir sebagai Chief Investment Officer.

Dalam kesempatan tersebut, Rosan mengucapkan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming atas kepercayaan yang diberikan kepada mereka bertiga untuk memimpin Danantara.

Rosan menegaskan bahwa Danantara akan fokus pada optimalisasi aset-aset BUMN serta melakukan investasi di sektor-sektor yang berpotensi memberikan dampak positif, berkelanjutan, dan berkesinambungan.

Selain itu Rosan menyampaikan bahwa Presiden Prabowo telah menekankan pentingnya tata kelola yang baik dalam pengelolaan Danantara. Danantara harus dijalankan dengan prinsip good governance, kehati-hatian, transparansi, dan integritas.

The post Danantara: Terobosan Sovereign Wealth Fund untuk Pertumbuhan Ekonomi Indonesia appeared first on seketika.com.

“Dengan mengacu pada prinsip-prinsip ISO 9001:2015, Bank DKI telah menetapkan komitmen jangka panjang untuk menjalankan operasional Perseroan berlandaskan prinsip transparansi, integritas, dan fokus pada kepuasan pelanggan,”

Seketika.com, Jakarta – Bank DKI menunjukkan komitmen yang kuat dalam peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi audit internal dengan berhasil meraih Sertifikasi ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu dari TUV Nord Indonesia.

Sertifikat tersebut secara resmi diserahkan oleh Kepala Badan Sertifikasi PT TUV Nord Indonesia, Donny Moehardono, kepada Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Utama Bank DKI, Amirul Wicaksono.

Amirul menyatakan, “Raihan Sertifikasi ISO 9001:2015 yang berarti Bank DKI telah menerapkan standar internasional pada fungsi esensial audit internal serta mencerminkan dedikasi dan kerja keras kolektif dari tim Manajemen dan segenap insan karyawan Bank DKI dalam upaya meningkatkan kualitas operasional Perseroan, khususnya sistem audit internal,”

Amirul optimistis bahwa prestasi ini akan memberikan dampak positif pada produktivitas dan kinerja operasional perusahaan secara keseluruhan.

“Melalui standar manajemen mutu audit internal yang tinggi, Bank DKI akan semakin mampu memberikan layanan terbaik dan memperkuat posisinya di industri perbankan, baik secara regional maupun nasional,” tambahnya.

Sementara itu, Sekretaris Perusahaan Bank DKI, Arie Rinaldi, menegaskan bahwa Sertifikasi ISO 9001:2015 tidak hanya menegaskan kualitas manajemen mutu audit internal Bank DKI, tetapi juga menunjukkan kesiapan perusahaan dalam menghadapi tantangan dan perubahan dinamis di industri perbankan.

Arie juga menekankan bahwa hal ini merupakan langkah positif dalam membangun kepercayaan nasabah dan pemangku kepentingan.

The post Bank DKI Raih Sertifikasi ISO 9001:2015, Langkah Maju dalam Tata Kelola dan Audit Internal appeared first on seketika.com.