Layanan pengaduan ini dapat diakses secara online melalui situs resmi poskothr.kemnaker.go.id. Namun, sebelum mengajukan laporan, Kemnaker menyarankan agar pekerja terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan HRD perusahaan.

“Jika ada pertanyaan terkait THR atau pembayaran yang belum diterima, pekerja bisa berkonsultasi atau melapor ke Posko THR Kemnaker di poskothr.kemnaker.go.id,” tulis Kemnaker dalam unggahan di akun Instagram resminya, Selasa (25/3/2025).

THR Wajib Dibayar Penuh Paling Lambat H-7 Lebaran
Kemnaker menegaskan bahwa THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri. Hal ini telah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.

“THR paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran dan harus dibayar penuh,” ujar Yassierli, dikutip cnbc Selasa (25/3/2025).

Kebijakan ini berlandaskan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Permenaker No. 6 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan THR. Dalam regulasi tersebut, pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus berhak menerima THR.

Siapa Saja yang Berhak Menerima THR?
Berdasarkan aturan yang berlaku, berikut adalah kategori pekerja yang berhak mendapatkan THR:

• Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
• Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
• Buruh harian
• Pekerja rumah tangga
• Tenaga honorer
• Pekerja outsourcing

“Sesuai aturan, pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan berhak menerima THR, baik yang berstatus PKWT, PKWTT, maupun buruh harian lepas yang memenuhi ketentuan perundang-undangan,” jelas Yassierli.

Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Membayar THR
Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR Keagamaan akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Dana ini nantinya akan dikelola untuk kepentingan kesejahteraan pekerja atau buruh.

Selain itu, perusahaan juga berpotensi dikenakan sanksi administratif, yang meliputi:

• Teguran tertulis
• Pembatasan kegiatan usaha
• Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
• Pembekuan izin usaha

The post Pekerja Bisa Laporkan Jika Belum Terima THR appeared first on seketika.com.

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa pencairan THR ini bertujuan untuk memberikan manfaat bagi para penerima dan mempercepat pertumbuhan ekonomi Indonesia.

“THR ASN kami bayarkan sesuai dengan hak mereka, dengan harapan dapat menjadi berkah dan manfaat, tidak hanya bagi pegawai yang menerima, tetapi juga dalam mengakselerasi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi Indonesia,” terang Menkeu pada Senin (17/3).

Rincian Pencairan THR untuk PNS, PPPK, Polri, TNI, dan PPNPN

• THR PNS telah dibayarkan sebesar Rp5,11 triliun untuk 568.148 pegawai.
• THR PPPK sebesar Rp251,48 miliar bagi 65.836 pegawai.
• THR anggota Polri mencapai Rp1,64 triliun untuk 416.039 personil.
• THR prajurit TNI sebesar Rp2,02 triliun untuk 389.805 personil.
• THR PPNPN sebanyak Rp333,13 miliar bagi 101.545 pegawai.

Hingga Senin sore, sebanyak 7.476 satuan kerja (satker) atau 84% dari total 8.852 satker telah menerima pembayaran THR.

The post THR ASN dan Pensiunan 2025 Cair, Meningkatkan Ekonomi Jelang Idulfitri appeared first on seketika.com.

Kepala Disnaker Kota Tangsel, Sabam Maringan, menjelaskan bahwa pembentukan posko ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 yang mengatur Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2025.

Posko Pengaduan THR ini diatur melalui Surat Keputusan Kepala Disnaker Kota Tangsel Nomor: 500.15.14.1/015/Disnaker/2025.

“Jadi kita bentuk posko pengaduan THR di Tangsel, ya tujuan utamanya memberikan pelayanan bagi pekerja yang tidak dibayarkan THR-nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Sabam dalam keterangan yang diperoleh pada Senin (17/3/2025).

Dengan adanya Posko Pengaduan THR di Tangsel, Disnaker berharap agar seluruh perusahaan di wilayah Tangsel dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan THR kepada pekerja.

The post Posko Pengaduan THR Tangsel: Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi Menjelang Idulfitri appeared first on seketika.com.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menegaskan bahwa keputusan mengenai THR dan bonus hari raya 2025 ini dilalui dengan proses yang disebut meaningful participation.

Proses diskusi panjang ini menjadi bagian dari upaya untuk menemukan solusi terbaik bagi seluruh pihak terkait.

“Poin penting yang saya ingin sampaikan adalah ini melalui suatu proses yang kita sebut dengan meaningful participation. Jadi sebuah proses diskusi yang cukup panjang dan memang itulah harapan kami bahwa kita sebenarnya dengan duduk bersama, kita bisa menyepakati dan kemudian itu menjadi solusi yang terbaik buat semua,” ujar Menaker Yassierli dalam keterangannya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 10 Maret 2025.

Menaker Yassierli juga menambahkan bahwa Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan tentang pemberian THR 2025 akan segera diumumkan dalam waktu dekat.

The post Prabowo Umumkan Kebijakan THR & Bonus Hari Raya 2025 untuk Pekerja Swasta dan Kurir Online appeared first on seketika.com.