Namun, Wamenag Romo Syafii dengan tegas menolak tindakan meminta Tunjangan Hari Raya (THR) secara paksa, baik oleh individu maupun kelompok.

“Budaya kita adalah saling memberi, terutama saat Hari Idulfitri. Sejak dulu, kita diajarkan untuk peduli kepada sesama,” ujar Wamenag Romo Syafii di Jakarta pada Rabu, 26 Maret 2025.

Romo Syafii menambahkan bahwa pada setiap Lebaran, ia selalu menyiapkan uang khusus untuk diberikan kepada cucu, anak-anak sekitar rumah, serta tetangga yang membutuhkan.

Hal ini dilakukan tidak hanya sebagai bentuk kedermawanan, tetapi juga untuk mendidik anak-anak agar belajar peduli dan berbagi.

The post Wamenag Romo Syafii Tegaskan Budaya Memberi di Idulfitri, Tolak Meminta THR Secara Paksa appeared first on seketika.com.

Layanan pengaduan ini dapat diakses secara online melalui situs resmi poskothr.kemnaker.go.id. Namun, sebelum mengajukan laporan, Kemnaker menyarankan agar pekerja terlebih dahulu melakukan konsultasi dengan HRD perusahaan.

“Jika ada pertanyaan terkait THR atau pembayaran yang belum diterima, pekerja bisa berkonsultasi atau melapor ke Posko THR Kemnaker di poskothr.kemnaker.go.id,” tulis Kemnaker dalam unggahan di akun Instagram resminya, Selasa (25/3/2025).

THR Wajib Dibayar Penuh Paling Lambat H-7 Lebaran
Kemnaker menegaskan bahwa THR harus dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya Idulfitri. Hal ini telah disampaikan oleh Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli dalam pernyataannya beberapa waktu lalu.

“THR paling lambat dibayarkan H-7 Lebaran dan harus dibayar penuh,” ujar Yassierli, dikutip cnbc Selasa (25/3/2025).

Kebijakan ini berlandaskan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025, yang mengacu pada Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan serta Permenaker No. 6 Tahun 2016 mengenai pelaksanaan THR. Dalam regulasi tersebut, pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan secara terus-menerus berhak menerima THR.

Siapa Saja yang Berhak Menerima THR?
Berdasarkan aturan yang berlaku, berikut adalah kategori pekerja yang berhak mendapatkan THR:

• Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT)
• Pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT)
• Buruh harian
• Pekerja rumah tangga
• Tenaga honorer
• Pekerja outsourcing

“Sesuai aturan, pekerja yang telah bekerja minimal satu bulan berhak menerima THR, baik yang berstatus PKWT, PKWTT, maupun buruh harian lepas yang memenuhi ketentuan perundang-undangan,” jelas Yassierli.

Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Membayar THR
Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban pembayaran THR Keagamaan akan dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayarkan. Dana ini nantinya akan dikelola untuk kepentingan kesejahteraan pekerja atau buruh.

Selain itu, perusahaan juga berpotensi dikenakan sanksi administratif, yang meliputi:

• Teguran tertulis
• Pembatasan kegiatan usaha
• Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi
• Pembekuan izin usaha

The post Pekerja Bisa Laporkan Jika Belum Terima THR appeared first on seketika.com.

Kepala Disnaker Kota Tangsel, Sabam Maringan, menjelaskan bahwa pembentukan posko ini merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 yang mengatur Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2025.

Posko Pengaduan THR ini diatur melalui Surat Keputusan Kepala Disnaker Kota Tangsel Nomor: 500.15.14.1/015/Disnaker/2025.

“Jadi kita bentuk posko pengaduan THR di Tangsel, ya tujuan utamanya memberikan pelayanan bagi pekerja yang tidak dibayarkan THR-nya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” ujar Sabam dalam keterangan yang diperoleh pada Senin (17/3/2025).

Dengan adanya Posko Pengaduan THR di Tangsel, Disnaker berharap agar seluruh perusahaan di wilayah Tangsel dapat memenuhi kewajibannya dalam memberikan THR kepada pekerja.

The post Posko Pengaduan THR Tangsel: Pastikan Hak Pekerja Terpenuhi Menjelang Idulfitri appeared first on seketika.com.

“Mengikuti tips-tips ini, kita dapat mengelola THR dengan lebih cerdas”

Seketika.com, JAKARTA – Seiring dengan kedatangan Hari Raya Idul Fitri atau Lebaran 2024, para pekerja di seluruh Indonesia bersiap-siap untuk menerima Tunjangan Hari Raya (THR) dari perusahaan tempat mereka bekerja.

Meskipun sering dianggap sebagai pendapatan tambahan yang digunakan untuk memenuhi berbagai keinginan, penting bagi kita untuk mengelola THR dengan bijak guna menghindari masalah keuangan di masa mendatang.

Menyadari hal ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memberikan sejumlah tips untuk membantu kita mengelola THR dengan lebih baik. Berikut adalah ringkasan tips-tips tersebut:

1. Prioritaskan Kewajiban Keuangan

Sebelum menggunakan THR untuk keperluan lainnya, pastikan untuk mengalokasikan sebagian dari jumlah tersebut untuk melunasi atau mencicil utang-utang yang mungkin kita miliki. Membebaskan diri dari beban utang adalah langkah penting dalam mengamankan kestabilan keuangan kita.

2. Simpan atau Investasikan Sebagian THR

Alihkan setidaknya 10% dari jumlah THR untuk ditabung atau diinvestasikan. Hal ini membantu kita membangun dana darurat dan merencanakan masa depan finansial yang lebih stabil. Melalui investasi, kita juga dapat meningkatkan nilai aset dan kekayaan kita di masa yang akan datang.

3. Perhitungkan Kebutuhan Pokok Hari Raya

The post Tips Kelola Uang THR dengan Bjak, Jangan Habis Begitu Saja appeared first on seketika.com.

“Langkah-langkah konkret harus diikuti untuk memastikan implementasi di lapangan”

Seketika.com, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani Aher, mengapresiasi surat edaran Kementerian Tenaga Kerja yang mengimbau perusahaan untuk memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada para driver ojek online dan kurir.

“Pemberian THR kepada para driver ojek online maupun kurir merupakan langkah yang sesuai dengan semangat keadilan dan kesetaraan dimana semua pihak yang berkontribusi mendapat penghargaan yang setimpal,” ujar Netty dalam sebuah rilis pers di Jakarta pada hari Rabu (20/03/2024).

Netty menyatakan bahwa meskipun para driver ojek online dan kurir memiliki status sebagai mitra, namun kontribusi mereka terhadap perusahaan seharusnya dihargai dengan memberikan THR.

Pemberian THR keagamaan adalah salah satu kewajiban perusahaan terhadap para pekerja, termasuk pekerja dengan status Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) seperti para driver ojek online dan pengantar paket.

Netty menambahkan bahwa tidak adil jika para driver online, yang merupakan tulang punggung pertumbuhan perusahaan, tidak mendapatkan THR.

Meskipun mereka adalah mitra, namun kontribusi mereka dalam mempermudah aktivitas masyarakat serta mendorong ekonomi nasional tidak bisa diabaikan.

Oleh karena itu, Netty menekankan pentingnya pemerintah untuk tidak hanya mengeluarkan imbauan belaka.

The post Imbauan THR untuk Driver Ojek Online dan Kurir Di Apresiasi Legislator Netty Prasetiyani Aher appeared first on seketika.com.