Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, seusai menghadiri rapat koordinasi bersama lintas lembaga yang berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Senin (10/8/2026).

Tito mengatakan, upaya itu diambil oleh Presiden RI Prabowo Subianto agar tidak ada PPPK di daerah yang diberhentikan atau kehilangan pekerjaan akibat kendala anggaran belanja pegawai.

“Pada prinsipnya tak boleh ada pegawai PPPK yang dirumahkan sehingga tak memiliki pekerjaan atau menganggur,” tegas Tito.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, lintas lembaga menyepakati tiga opsi penanganan bagi pemerintah daerah.

Opsi pertama mengarahkan daerah melakukan efisiensi anggaran, seperti memangkas perjalanan dinas dan menghapus agenda rapat yang kurang mendesak.

Opsi kedua, pemerintah pusat segera mencairkan sisa Dana Bagi Hasil (DBH) bagi daerah yang belum menerimanya.

Bagi daerah yang tidak dapat melakukan efisiensi serta tidak lagi memiliki alokasi DBH, pemerintah menyiapkan opsi ketiga berupa penambahan Dana Alokasi Umum (DAU).

Tito menyatakan, dari total anggaran Rp18,9 triliun yang dikucurkan, sejumlah Rp10 triliun berasal dari sisa DBH yang dicairkan, sedangkan Rp8,9 triliun sisanya disalurkan dalam bentuk tambahan DAU.

Kebijakan mengenai penambahan alokasi dana tersebut secara resmi telah disahkan dan dituangkan melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 198 Tahun 2026 yang terbit pada 5 Agustus 2026.

“Nah dengan adanya tambahan ini, kita semua berharap dan ini akan sudah bisa menyelesaikan permasalahan belanja pegawai baik P3K maupun paruh waktu juga ya itu dibiayai dibayar oleh Pemda masing-masing,” ujar Tito.

The post Anggaran PPPK 2026 Rp18,9 Triliun, Pemerintah Siapkan 3 Opsi agar Tak Ada PPPK Dirumahkan appeared first on seketika.com.

Penghargaan tersebut diterima oleh Gubernur Andra Soni di Ballroom Yogyakarta Marriott Hotel, Yogyakarta, Kamis (4/6/2026).

Pada ajang tersebut, Pemprov Banten meraih terbaik kedua tingkat provinsi untuk kategori Creative Financing.

Penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi atas inovasi dan kreativitas dalam mengelola pembiayaan pembangunan daerah. Atas penghargaan tersebut Pemprov Banten meraih insentif fiskal dari Kemendagri sebesar Rp2 miliar.

Usai menerima penghargaan, Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan rasa syukur atas apresiasi yang diberikan.

Menurutnya, penghargaan tersebut menjadi motivasi bagi Pemprov Banten untuk terus menggali dan mengembangkan berbagai potensi daerah guna mendukung pembiayaan pembangunan.

“Alhamdulillah, malam ini Provinsi Banten mendapat penghargaan Creative Financing. Kami mengucapkan syukur atas apresiasi ini dan ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus mencari serta mengembangkan potensi daerah dalam rangka pembiayaan pembangunan,” ujar Andra Soni.

Andra menjelaskan, salah satu hasil penerapan skema creative financing di Provinsi Banten dimanfaatkan untuk mendukung sektor pendidikan.

The post Penghargaan Creative Financing untuk Banten, Program Sekolah Gratis Jadi Sorotan appeared first on seketika.com.

​Rapat yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI tersebut dipimpin langsung oleh Sekjen Kemendagri, Tomsi Tohir, serta menghadirkan arahan khusus dari Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian.

​Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian memaparkan kondisi inflasi terkini secara nasional sebagai acuan bagi seluruh kepala daerah:

​Inflasi Bulanan (Month-to-Month) Tercatat sebesar 0,41% pada Maret 2026 terhadap Februari 2026. Angka ini menunjukkan tren penurunan dibandingkan bulan sebelumnya.

​Inflasi Tahunan (Year-on-Year): Tercatat sebesar 3,48% pada Maret 2026 terhadap Maret 2025. Angka ini terpantau lebih tinggi jika dibandingkan dengan inflasi tahunan pada periode yang sama di tahun 2025.

​Pemerintah pusat menekankan agar daerah mewaspadai beberapa sektor utama yang menjadi penyumbang inflasi tertinggi pada Maret 2026, di antaranya Kelompok Makanan, Minuman, dan Tembakau kemudian Sektor Transportasi.

​Selain pembahasan inflasi, Rakornas ini juga menjadi ajang evaluasi sejauh mana dukungan Pemerintah Daerah dalam menyukseskan Program 3 Juta Rumah.

The post Ini Instruksi Mendesak Mendagri ke Daerah, Sumsel Langsung Bergerak appeared first on seketika.com.

Hal itu disampaikan Tito Karnavian usai Rapat Koordinasi Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRR) Wilayah Sumatera di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Rabu (11/2/2026).

Menurut Tito yang juga Ketua Satgas PRR Pascabencana Wilayah Sumatera, secara umum infrastruktur utama seperti listrik telah pulih hampir 100 persen, kecuali 23 desa terpencil yang terdampak longsor dan kini disuplai genset.

Namun, sejumlah sektor masih memerlukan atensi khusus, terutama jalan kabupaten dan desa, rumah ibadah rusak berat, serta layanan air minum yang belum optimal di beberapa titik.

“Kita klasifikasikan mana yang perlu atensi. Jalan kabupaten dan desa yang belum, rumah ibadah rusak berat, serta air minum yang belum maksimal,” ujar Tito.

Menteri Tito menyebut sedikitnya 11 hingga 13 daerah masuk kategori super prioritas berdasarkan skala dampak dan indikator kerusakan.

Di Sumatra Barat, perhatian difokuskan pada Kabupaten Agam dan Padang Pariaman, dengan tambahan Tanah Datar. Di Sumatra Utara, prioritas diarahkan ke Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, dan Tapanuli Selatan.

Sementara di Aceh, perhatian utama tertuju pada Aceh Tamiang yang sempat mengalami kelumpuhan pemerintahan akibat banjir dan lumpur.

The post Mendagri Percepat Rehabilitasi Pascabencana Sumatra, 13 Daerah Masuk Super Prioritas appeared first on seketika.com.

Tito melaporkan keterlibatan berbagai unsur pusat dalam penanganan bencana, termasuk TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan instansi terkait lainnya.

Selain itu, Tito juga menyampaikan terkait bantuan dari pemerintah pusat yang telah diterima oleh pemerintah daerah.

“Dari pusat semua juga turun Pak, TNI, Polri, Basarnas, BNPB, dan lain-lain. Kemudian untuk anggaran BTT (belanja tidak terduga) yang Bapak sudah tambahkan, totalnya (Rupiah) 268 miliar. Kami sudah cek, Pak. 3 hari langsung masuk,” ujar Tito.

Selain dukungan anggaran pusat, Tito juga mengapresiasi solidaritas antardaerah yang turut membantu melalui pemanfaatan sisa anggaran daerah serta pengiriman tenaga medis, obat-obatan, makanan, dan pakaian langsung ke wilayah yang terdampak paling parah.

“Daerah-daerah lain juga kami meminta untuk silakan kalau mau membantu solidaritas Pak, karena akhir tahun ada yang punya anggaran yang sisa lebih Pak. Itu ada total semuanya, yang kami termonitor, dari kami langsung itu 46 miliar Pak, diberikan langsung,” jelas Tito.

“Ada juga yang mengirim tenaga medis, obat-obatan, makanan, pakaian, langsung ke kabupaten/kota yang dianggap paling terdampak. Seperti di Tamiang, kemudian di Tapanuli Tengah, dan lain-lain. Itu langsung Pak,” lanjut Tito.

The post Pemerintah Gerak Cepat Tangani Bencana Sumatra, Rp268 Miliar Langsung Cair appeared first on seketika.com.

Pelantikan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Polri berdasarkan pada Keputusan Presiden Indonesia No 122/P Tahun 2025 tentang Pengangkatan Keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Adapun para pejabat yang dilantik sebagai anggota, yaitu:

1. Jimly Asshiddiqie sebagai ketua merangkap anggota;
2. Ahmad Dofiri sebagai anggota;
3. Mahfud MD sebagai anggota;
4. Yusril Ihza Mahendra sebagai anggota;
5. Supratman Andi Agtas sebagai anggota;
6. Otto Hasibuan sebagai anggota;
7. Listyo Sigit Prabowo sebagai anggota;
8. Tito Karnavian sebagai anggota;
9. Idham Azis sebagai anggota; dan
10. Badrodin Haiti sebagai anggota.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo mengambil sumpah jabatan keanggotaan Komisi Percepatan Reformasi (Polri).

“Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya dalam menjalankan tugas jabatan akan menjunjung tinggi etika jabatan, bekerja dengan sebaik-baiknya, dengan penuh rasa tanggung jawab,” ucap Presiden mendiktekan sumpah jabatan.

The post Prabowo Lantik Komisi Reformasi Polri, Nama-nama Penting Terungkap appeared first on seketika.com.

“Itu saya sudah buktikan ketika memutuskan Bank Jakarta sepenuhnya adalah orang-orang profesional. Dan untuk jajaran direksi saya tidak membuka kesempatan kepada siapapun untuk menitip. Untuk direksi ya, karena yang menjalankan kan direksi,” ujar Pramono saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Jumat (25/7).

Pernyataan ini disampaikan Pramono Anung sebagai respons atas kritik dari Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyoroti banyaknya BUMD di Indonesia merugi akibat adanya titipan orang dalam.

Menanggapi hal tersebut, Pramono justru menyambut baik pernyataan Mendagri karena dapat memperkuat upaya pembersihan praktik nepotisme di BUMD Jakarta.

“Mudah-mudahan Pak Mendagri sering-sering mengatakan seperti itu. Supaya saya mengatur Jakarta tanpa titipan,” tegasnya.

The post Pramono Anung Tegaskan Penunjukan Direksi BUMD Dilakukan Secara Profesional appeared first on seketika.com.

Pernyataan ini disampaikan Tito dalam keterangan resmi usai Rapat Koordinasi Nasional Keuangan Daerah di Jakarta pada Rabu (18/12/2024).

Menurut Tito, kerugian yang dialami BUMD disebabkan oleh penempatan orang-orang yang tidak memiliki kapabilitas, seperti keluarga, saudara, atau teman dekat yang menduduki posisi penting di perusahaan tersebut.

Hal ini mengarah pada ketidakprofesionalan dalam pengelolaan dan akhirnya merugikan keuangan daerah.

Tito menambahkan bahwa ia telah mengeluarkan surat edaran yang memerintahkan penghentian operasional BUMD yang sudah tidak mampu diselamatkan lagi.

Jika operasional perusahaan tersebut diteruskan, kerugian yang ditimbulkan akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

The post Ordal Sebabkan Hampir 50% BUMD Indonesia Merugi, Tito Karnavian Soroti Praktik Tidak Profesional appeared first on seketika.com.

Dalam keterangan resmi setelah penyambutan Wakil Menteri Dalam Negeri, Ribka Haluk dan Bima Arya, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, pada Selasa (22/10/2024), Tito menekankan pentingnya Pilkada. “Yang paling utama adalah Pilkada. Itu fokus utama kami karena Kemendagri memegang peran penting sebagai pelaksana. Kami akan memberikan perhatian penuh pada hal ini,” jelasnya.

Tito juga menyatakan akan melanjutkan rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang telah dilaksanakan setiap pekan sejak September 2022.

Ia menegaskan bahwa program ini akan terus berlanjut selama ada instruksi dari Presiden Prabowo Subianto.

“Kami akan rutin melakukan pengecekan harga di lapangan, terutama dengan adanya dua wakil menteri yang bisa berbagi tugas untuk turun ke daerah,” imbuhnya.

Kemendagri juga akan mendukung berbagai program nasional, termasuk hilirisasi industri dan ketahanan pangan.

The post Mendagri Tito Karnavian Prioritaskan Pilkada Serentak 2024 dan Digitalisasi appeared first on seketika.com.

“Kemendagri turut berperan dalam memastikan pemenuhan anggaran untuk Pemilu 2024”

Seketika.com, Jakarta – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengungkapkan dukungan pemerintah dalam mengoptimalkan pelaksanaan Pemilu 2024. Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri pada Rapat Kerja Komisi II DPR RI yang membahas Evaluasi Tahapan Pemilu Serentak 2024 di Ruang Rapat Komisi II DPR RI, Jakarta, pada hari Senin (25/3/2024).

Mendagri menegaskan bahwa dukungan yang diberikan oleh pemerintah tidak dimaksudkan untuk ikut campur dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2024.

Namun, dukungan tersebut diberikan mengingat Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak dapat bekerja sendiri mengingat kompleksitas Indonesia sebagai negara yang besar.

Dukungan tersebut mencakup penyediaan data kependudukan, seperti Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4).

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memberikan akses penuh terhadap data tersebut kepada KPU. Selain itu, Kemendagri juga melakukan koordinasi untuk perekaman KTP elektronik guna memastikan pengumpulan data yang optimal.

“Kemudian pada saat pelaksanaan kampanye kita juga memberikan dukungan, selain TNI, Polri, juga ada Linmas di sana yang merupakan jejaring Pemda dan Satpol PP,” ungkapnya.

Selain itu, pemerintah turut membantu dalam percepatan distribusi logistik pemilu sesuai permintaan KPU, terutama di daerah-daerah yang sulit dijangkau.

The post Mendagri Tito Karnavian Ungkap Dukungan Pemerintah untuk Sukseskan Pemilu 2024 appeared first on seketika.com.