Anggota Komisi X DPR RI, Sabam Sinaga, menjelaskan penegasan kebijakan tersebut penting agar pelaksanaan TKA tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.

“Ada semacam niatan dari masyarakat agar TKA ini menjadi satu kewajiban bersama, sehingga ada penegasan dari para guru untuk mengingatkan anak-anak didik nantinya harus mengikuti TKA,” kata Sabam Sinaga Hal itu disampaikan Sabam saat kunjungan kerja spesifik Komisi X DPR RI dalam rangka Evaluasi Pelaksanaan TKA, ke Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Kamis (16/4/2026).

Ia menilai, kejelasan kebijakan akan mendorong partisipasi siswa sekaligus membantu pemerintah memperoleh data yang akurat mengenai capaian pendidikan nasional.

“Itu menurut kami juga perlu sekali, supaya tidak terkesan abu-abu,” ujarnya.

Sabam menyoroti masih rendahnya capaian TKA di sejumlah daerah. Bahkan, berdasarkan informasi yang diterima dalam kunjungan tersebut, terdapat wilayah dengan tingkat kelulusan hanya sekitar 10 persen.

“Hari ini kita mendengar persentase TKA ada yang hanya 10 persen. Ini menjadi sesuatu yang perlu jadi perhatian,” kata Politisi Fraksi PDI-Perjuangan itu.

The post TKA Mau Wajib atau Opsional, DPR Soroti Kebijakan Abu-Abu appeared first on seketika.com.

Denda tersebut akan disetorkan sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), sekaligus menjadi instrumen korektif agar praktik penggunaan TKA berjalan sesuai regulasi.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kemnaker, Ismail Pakaya, menegaskan bahwa besaran denda berbeda pada tiap perusahaan, bergantung pada jumlah dan tingkat pelanggaran TKA yang ditemukan.

“Jumlah denda yang dikenakan terhadap masing-masing perusahaan berbeda-beda, tergantung pada jumlah tenaga kerja asing yang dipekerjakan tidak sesuai ketentuan,” ujar Ismail dalam keterangan resmi, Rabu (25/2/2026).

Ia memastikan operasi kepatuhan penggunaan TKA akan terus dilanjutkan sepanjang 2026. Menurutnya, isu TKA menjadi perhatian publik sehingga perlu direspons melalui pengawasan yang cepat, tepat, dan terukur.

Penindakan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing serta ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja.

Perusahaan yang masih mempekerjakan TKA tidak sesuai aturan diminta segera melakukan penyesuaian administratif dan perizinan. Jika tidak, sanksi lanjutan dapat dijatuhkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

The post 12 Perusahaan Kena Denda Rp4,48 Miliar! Pemerintah Sikat Pelanggaran TKA di 6 Provinsi appeared first on seketika.com.