“Digitalisasi pemerintahan mutlak harus kita lakukan. Kita tidak boleh mempunyai puluhan aplikasi yang tidak saling berbicara. Kita tidak boleh meminta rakyat berkali-kali memasukkan data yang sama. Kita tidak boleh membiarkan rakyat mengeluarkan uang hanya untuk membuktikan bahwa dirinya miskin,” ucap Presiden.

Kepala Negara menjelaskan bahwa transformasi digital yang tengah dijalankan pemerintah telah mulai memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya dalam penyaluran bantuan sosial.

Berdasarkan laporan Dewan Ekonomi Nasional, digitalisasi program bantuan sosial telah diterapkan di 43 kabupaten dan kota pada 26 provinsi dengan sekitar satu juta keluarga telah terdaftar dari target 12,5 juta keluarga.

“Sebelumnya untuk mengurus berbagai dokumen dan mendaftar bantuan, sebuah keluarga dapat mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000. Sekarang proses itu dapat dilakukan secara gratis. Ini manfaat langsung dari digitalisasi. Tapi tentunya kita harus melangkah lebih jauh,” lanjutnya.

Menurut Presiden Prabowo, keberhasilan digitalisasi harus diikuti dengan integrasi berbagai basis data pemerintah agar pelayanan publik makin tepat sasaran.

Integrasi tersebut mencakup data sosial, kependudukan, pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, hingga data penerima bantuan dengan tetap mengedepankan perlindungan keamanan data.

“Jangan sampai ada orang mampu menerima bantuan karena datanya tidak diperbarui. Jangan sampai ada keluarga miskin tidak menerima bantuan hanya karena tidak mengenal pejabat atau tidak memahami birokrasi,” tegas Presiden.

Kepala Negara meyakini bahwa sistem data yang akurat akan memperkuat efektivitas berbagai program pemerintah, termasuk dalam upaya menurunkan angka kemiskinan ekstrem.

Selain itu, Presiden menyampaikan bahwa pemerintah terus memperluas akses pelayanan publik melalui pembangunan mal pelayanan publik di berbagai daerah.

“Kita juga telah menghadirkan mal pelayanan publik di 313 kabupaten dan kota. Dalam satu tempat, masyarakat dapat mengakses sampai dengan 150 jenis pelayanan. Ini kemajuan,” tuturnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo menekankan bahwa transformasi digital harus terus diperluas sehingga makin banyak layanan pemerintah yang dapat diakses secara daring.

Dengan demikian, masyarakat tidak lagi dibebani proses birokrasi yang berbelit, sementara pemerintah dapat menghadirkan pelayanan yang semakin cepat, mudah, dan inklusif.

“Seluruh pelayanan yang memungkinkan harus tersedia secara digital. Rakyat tidak perlu mengantre berjam-jam. Rakyat tidak perlu berpindah dari kantor ke kantor. Pemerintah harus datang kepada rakyat melalui teknologi. Saya ingin Indonesia memiliki pemerintahan digital kelas dunia,” ucap Presiden.

The post Digitalisasi Pemerintahan Jadi Prioritas, Prabowo Ingin Layanan Publik Lebih Cepat dan Tanpa Ribet appeared first on seketika.com.

Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital, Mira Tayyiba, menegaskan bahwa digitalisasi bansos bukan sekadar pembangunan aplikasi, melainkan penguatan ekosistem layanan publik lintas instansi yang terhubung, aman, dan berbasis data.

Dalam ekosistem ini, Bappenas mengawal tata kelola data, Kemendagri memperkuat identitas kependudukan digital, Komdigi memfasilitasi pertukaran data melalui SPLP, BSSN menjaga keamanan, sementara para pemilik data sektoral menyediakan data pendukung untuk memperkuat verifikasi penerima manfaat, dengan koordinasi terpadu melalui Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.

“Target akhirnya sederhana tetapi sangat penting: masyarakat yang memang berhak tidak boleh terlewat, sementara yang sudah tidak memenuhi kriteria tidak menerima bantuan,” ujar Mira dalam jumpa media di Kementerian Komdigi, Selasa (26/5/2026).

Menurutnya, selama ini tantangan penyaluran bansos masih berkaitan dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antarinstansi. Kondisi tersebut berisiko menimbulkan data ganda, data tidak mutakhir, hingga proses verifikasi yang panjang.

Karena itu, Pemerintah memperkuat tata kelola perlindungan sosial berbasis data melalui pendekatan Digital Public Infrastructure (DPI).

Dalam kerangka ini, Identitas Kependudukan Digital (IKD) dari Kemendagri digunakan untuk memperkuat akurasi dan verifikasi identitas penerima manfaat, sementara Komdigi menghadirkan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) guna memfasilitasi interoperabilitas data antarinstansi.

Dirjen Mira menjelaskan, SPLP bekerja layaknya “jembatan digital” yang memungkinkan pertukaran data antarlembaga berjalan lebih optimal. “SPLP memungkinkan sistem antarinstansi terkait dapat saling berbagi-pakai data sesuai kebutuhan, kewenangan, serta standar keamanan yang berlaku. Namun perlu diketahui pula bahwa SPLP tidak mengambil alih data milik instansi lain dan tidak memindahkan pangkalan data. Data tetap berada di instansi pemiliknya.” jelasnya.

The post Digitalisasi Bansos Mulai Juni 2026, Pemerintah Perluas Uji Coba ke 42 Daerah appeared first on seketika.com.

PT Jasa Raharja menghadirkan fitur terbaru bernama Lapor Laka pada aplikasi JRku. Peluncuran fitur ini turut dihadiri Kepala Korps Lalu Lintas Polri, Irjen Pol Agus Suryonugroho, di Jakarta pada Selasa (19/05/2026).

Fitur tersebut dikembangkan sebagai bagian dari transformasi digital layanan publik di lingkungan Jasa Raharja. Tujuannya adalah mempercepat proses pelaporan kecelakaan sekaligus memperkuat koordinasi lintas instansi.

Menurut Agus, teknologi digital menjadi kebutuhan penting agar negara dapat hadir lebih cepat dalam setiap peristiwa kecelakaan lalu lintas.

Keberadaan fitur Lapor Laka dinilai dapat mempercepat respons petugas di lapangan. Informasi kecelakaan yang masuk melalui aplikasi akan langsung diteruskan kepada pihak terkait seperti kepolisian, dinas perhubungan, relawan, hingga komunitas pengemudi.

Respons cepat dinilai sangat penting terutama pada masa emas atau golden period penanganan korban kecelakaan. Semakin cepat bantuan diberikan, peluang keselamatan korban juga semakin besar.

Selain itu, sistem digital ini diharapkan mampu menekan angka fatalitas kecelakaan lalu lintas di Indonesia melalui pelibatan masyarakat secara langsung.

Kakorlantas Polri mengapresiasi inovasi yang dikembangkan PT Jasa Raharja. Ia menilai digitalisasi layanan seperti ini menjadi langkah maju dalam sistem penanganan kecelakaan di Indonesia.

The post Fitur Lapor Laka di Aplikasi JRku Bikin Respons Kecelakaan Lebih Cepat, Ini Cara Kerjanya appeared first on seketika.com.

Kementerian Komunikasi dan Digital menilai langkah ini sebagai bagian dari percepatan transformasi layanan publik yang lebih cepat, mudah diakses, dan sesuai dengan kebiasaan masyarakat di era digital.

“Masyarakat telah hidup di ruang digital, maka layanan publik juga harus mengikuti. Kita yang mengikuti masyarakat, bukan masyarakat yang harus mengikuti kebijakan kita,” ujar Menteri Meutya dalam Launching PANDAWA 24 Jam dan Kick-Off Quick Wins Direksi di Kantor Pusat BPJS Kesehatan, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Rabu (15/04/2026).

Meutya menekankan bahwa kecepatan layanan bukan lagi sekadar kenyamanan, tetapi menyangkut keselamatan jiwa.

“Beda lima menit penanganan, hasilnya bisa jadi berbeda terhadap kelangsungan hidup seseorang,” ucapnya.

Menteri Meutya mengapresiasi BPJS Kesehatan sebagai penggagas utama inovasi PANDAWA 24 Jam yang dinilai sebagai langkah konkret dalam transformasi digital nasional.

“Kami mengapresiasi peluncuran PANDAWA 24 Jam sebagai bagian dari arah besar transformasi digital nasional. Ini adalah langkah nyata BPJS Kesehatan dalam menghadirkan layanan yang lebih baik,” tutur Menteri Meutya.

Transformasi ini diperkuat oleh tingginya konektivitas nasional, dengan 80,66 persen penduduk Indonesia atau sekitar 230 juta jiwa telah terhubung ke internet dan mayoritas menggunakan layanan komunikasi berbasis chat.

The post BPJS Kesehatan Resmi Buka Layanan WhatsApp 24 Jam, Urus Administrasi Kini Tanpa Antre, Ini Cara Akses PANDAWA appeared first on seketika.com.

Kebijakan WFH yang mulai diterapkan sejak 1 April 2026 merupakan bagian dari transformasi budaya kerja pemerintah untuk meningkatkan efisiensi dan pemanfaatan teknologi digital.

“WFH ini bukan hari libur tambahan. Tidak boleh mengurangi efektivitas, tidak boleh mengurangi produktivitas, dan juga tidak boleh mengganggu kecepatan pelayanan dari kementerian,” tegasnya dalam Apel Pagi di Lapangan Anantakupa, Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat, Senin (06/04/2026).

Meutya menekankan bahwa perubahan pola kerja harus dijawab dengan kinerja yang tetap terukur.

Menurutnya, kebijakan ini dirancang untuk menekan mobilitas dan meningkatkan efisiensi operasional, termasuk pembatasan perjalanan dinas dan penggunaan kendaraan operasional, serta pengalihan anggaran ke program prioritas nasional.

Sebagai kementerian yang memimpin transformasi digital nasional, Kemkomdigi diminta menjadi contoh dalam menjalankan pola kerja fleksibel berbasis teknologi.

“Kita justru harus menjadi contoh utama bahwa bekerja di luar kantor secara daring tetap dapat memberikan hasil yang maksimal dan juga terukur,” ujar Meutya Hafid.

The post WFH Setiap Jumat Resmi Berlaku! Menteri Meutya Hafid Tegas: Layanan Publik Tak Boleh Melambat appeared first on seketika.com.

Kebijakan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Selasa (31/03/2026) dalam video konferensi yang dihadiri, antara lain, oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Rini Widyantini, Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian), Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

“Sebagai langkah adaptif dan preventif, guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perubahan perilaku kerja yang lebih efisien, produktif, dan berbasis digital,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, dalam video konferensi, Selasa (31/03/2026) malam.

Menko Perekonomian menekankan, di tengah dinamika global yang menguji rantai pasok dunia, Indonesia menunjukkan diri sebagai bangsa yang adaptif, resiliens, dan tangguh serta mampu menjadikan momentum ini untuk melakukan akselerasi perubahan perilaku yang modern dan efisien.

“Kondisi perekonomian nasional tetap stabil dengan fundamental yang kokoh, stok BBM [bahan bakar minyak] nasional dalam kondisi aman, dan stabilitas fiskal tetap terjaga,” ujarnya.

Kebijakan transformasi budaya kerja ini, pertama mencakup penerapan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) di tingkat pusat dan daerah.

The post WFH Setiap Jumat Mulai 1 April! Pemerintah Target Hemat Rp59 Triliun appeared first on seketika.com.

Keberadaan Fakultas Saintek di UHN menjadi langkah strategis dalam memperkuat peran perguruan tinggi keagamaan menghadapi tantangan era digital.

“Fakultas Saintek ini bukan sekadar penambahan struktur akademik, tetapi menjadi simbol penting bahwa perguruan tinggi keagamaan harus adaptif terhadap perkembangan zaman,” ujar Menag.

Ia menekankan bahwa kehadiran fakultas ini menjadi jawaban atas kebutuhan generasi muda di tengah percepatan teknologi, termasuk perkembangan kecerdasan buatan dan disrupsi digital.

“Kalau perguruan tinggi keagamaan tidak berani masuk ke wilayah sains dan teknologi, maka akan tertinggal. Namun sebaliknya, sains juga tidak boleh berjalan tanpa nilai,” tegasnya.

Menurut Menag, UHN Sugriwa memiliki posisi strategis untuk menghadirkan pendekatan khas, yakni pengembangan ilmu pengetahuan yang tetap berakar pada nilai-nilai spiritual dan kearifan lokal.

“Kita ingin melahirkan sarjana yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter dan tanggung jawab moral. Inilah pentingnya keseimbangan antara ilmu dan nilai,” lanjutnya.

Ia juga menyoroti potensi integrasi teknologi dengan kekayaan tradisi, seperti digitalisasi naskah-naskah kuno serta pemanfaatan teknologi untuk pelestarian lingkungan dan budaya.

The post Menag Nasaruddin Umar Buka Fakultas Saintek di UHN I Gusti Bagus Sugriwa, Kampus Keagamaan Siap Kuasai Era AI appeared first on seketika.com.

Kakorlantas turut didampingi oleh Wakil Gubernur Jambi Abdullah Sani, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar, Dirlantas Polda Jambi Kombes Pol. Adi Benny Cahyono, Kabag Ops Korlantas Polri Kombes Pol. Aries Syahbudin, serta PJU dan stakeholder lainnya.

Dalam kunjungannya, Kakorlantas Polri juga berkesempatan untuk menyerahkan 5 kamera Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) Hanheld, dan 2 kendaraan operasional untuk Ditlantas Polda Jambi.

“Pak Kapolda saya menyampaikan selamat atas RTMC, karena saat ini kita harus bertransformasi digital. Jadi itu sebabnya saya menyerahkan ETLE dan beberapa kendaraan yang nanti bisa digunakan untuk bisa melayani masyarakat,” kata Kakorlantas.

Selain itu, kata Kakorlantas, peresmian Gedung RTMC juga dimaknai sebagai sarana untuk mengubah wajah polantas di lapangan untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas (kamseltibcarlantas) berbasis digital.

“Maka dari itu kami sebagai Kakorlantas bertanggung jawab Pak. Untuk mengelola manajemen lalu lintas dan sifat-sifat anggota lalu lintas. Saya akan merubah wajah Polantas. Oleh sebab itu, ada filosofi yang paling tinggi adalah senyum Polantas adalah marka utama,” ungkap Irjen Pol. Agus.

Selain meresmikan Gedung RTMC, Kapolda Jambi Irjen Pol. Krisno H. Siregar turut mengapresiasi langkah Kakorlantas dalam kunjungannya ke Jambi untuk memberi motivasi serta asistensi terhadap para personelnya.

The post Transformasi Digital Dimulai! Kakorlantas Resmikan RTMC Polda Jambi, Serahkan ETLE & Kendaraan Operasional appeared first on seketika.com.

Penghargaan diberikan langsung oleh Wakil Kepala BSSN RI, Komjen Pol Albertus Rachmad Wibowo, kepada Kepala Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Budi Awaluddin, di Gedung Sasono Langen Budoyo, TMII, Jakarta Timur, Kamis (20/11) malam.

Pemprov DKI Jakarta meraih BE Award 2025 dan memenangkan dua kategori lainnya, yakni Instansi Paling Partisipatif dan Verifikator Paling Aktif dalam pemanfaatan layanan sertifikasi elektronik dan TTE.

Penghargaan diberikan oleh BSSN melalui BSrE kepada Dinas Kominfotik DKI Jakarta. Selain itu, pegawai Kominfotik, Rycan Fahmi, meraih penghargaan individu sebagai Verifikator Paling Aktif.

Penghargaan diberikan atas komitmen Pemprov DKI dalam memperluas penggunaan TTE/e-Sign, mendukung transformasi digital, dan menjaga keamanan data pemerintah daerah.

Pemprov DKI melakukan integrasi TTE ke berbagai aplikasi layanan publik dan internal, meningkatkan transaksi digital, serta memperkuat kerja sama dengan BSSN melalui MoU dan PKS berkelanjutan.

The post Pemprov DKI Borong BE Award 2025! Transaksi TTE Tembus 28 Juta, Digitalisasi Melonjak Tajam appeared first on seketika.com.

Pelantikan ini menjadi langkah strategis Pemkot Tangerang dalam memperkuat peran Perumda Pasar Kota Tangerang sebagai motor penggerak ekonomi rakyat dan mitra utama bagi UMKM serta pedagang pasar tradisional di wilayah tersebut.

Acara pelantikan dihadiri oleh jajaran pejabat Pemkot Tangerang, perwakilan pedagang pasar, serta stakeholder ekonomi daerah.

Dalam kesempatan itu, Wali Kota Sachrudin secara resmi melantik Dedi Ochen sebagai Dirut baru yang akan memimpin Perumda Pasar selama lima tahun ke depan.

Pelantikan berlangsung pada 31 Oktober 2025 di Pusat Pemerintahan Kota Tangerang, menandai dimulainya masa jabatan baru kepemimpinan di tubuh Perumda Pasar.

The post Era Baru Perumda Pasar Tangerang: Dedi Ochen Siap Wujudkan Pasar Modern dan Sejahtera appeared first on seketika.com.