Komisaris Utama TASPEN, Fary Djemy Francis, memandang saran dari regulator sebagai momentum untuk memperkuat sistem dan struktur pengelolaan perusahaan.

“TASPEN terbuka terhadap setiap saran dan pengawasan yang konstruktif dari OJK. Kami berkomitmen penuh untuk melakukan pembenahan internal, termasuk peningkatan tata kelola investasi agar sejalan dengan prinsip kehati-hatian, akuntabilitas, dan kepentingan peserta,” tegas Fary.

Langkah strategis TASPEN

Sebagai tindak lanjut, TASPEN menyiapkan sejumlah langkah strategis. Di antaranya, melakukan review menyeluruh terhadap portofolio investasi agar sesuai dengan profil risiko dan regulasi, menyusun ulang kebijakan pengelolaan berbasis Good Corporate Governance (GCG), serta memperkuat fungsi pengawasan dan manajemen risiko secara independen.

Selain itu, perusahaan akan memperluas keterbukaan informasi publik melalui publikasi kinerja investasi secara periodik, sekaligus menjalin komunikasi intensif dengan OJK, Kementerian BUMN, dan Komisi XI DPR RI.

The post TASPEN Sambut Baik Evaluasi OJK, Siap Perkuat Tata Kelola Investasi appeared first on seketika.com.

Benyamin Davnie menyatakan, “Hari ini kita akan mempersiapkan penyusunan LKPD untuk tahun 2024. Ini menjadi momentum yang baik untuk memulai tahun 2025 dengan perencanaan yang lebih baik dan hasil yang lebih optimal.”

Pada tahun 2024, Kota Tangerang Selatan mencatatkan pendapatan APBD sebesar Rp4,57 triliun dengan realisasi mencapai 98,3 persen, sementara belanja daerah tercatat sebesar Rp4,36 triliun dengan realisasi 96,72 persen.

Angka-angka ini menunjukkan adanya peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Benyamin juga mengingatkan semua perangkat daerah untuk serius dalam melaporkan penggunaan anggaran daerah yang telah dikelola untuk berbagai rencana pada tahun 2024.

The post Benyamin Davnie Ingatkan Perangkat Daerah Fokus Penyusunan LKPD 2024 untuk Perencanaan 2025 appeared first on seketika.com.

“Layak bagi Bank Banten untuk dipercaya mengelola RKUD Kabupaten dan Kota”

Seketika.com, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) menegaskan bahwa seluruh pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) telah ditetapkan untuk dilakukan di Bank Banten. Tidak hanya sebatas RKUD atau pembiayaan yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Bank Banten juga bertanggung jawab atas pengelolaan sumber pembiayaan lainnya, seperti dana Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), Bantuan Operasional Sekolah (BOS), termasuk unit-unit BLUD untuk tingkat SMAN/SMKN.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, menyatakan bahwa target pendapatan dalam APBD Provinsi Banten tahun 2024 adalah sekitar Rp11,75 triliun, dengan anggaran belanja sebesar Rp11,87 triliun.

“Itu seluruhnya dikelola oleh Bank Banten, bukan hanya sebesar Rp1,6 atau Rp1,8 triliun,” ungkapnya pada Senin (6/5/2024).

Namun, perlu dicatat bahwa dalam sistem keuangan pemerintah, jumlah tersebut merupakan perencanaan untuk satu tahun anggaran, sehingga dana tersebut tidak diperoleh pada satu momen tertentu dalam RKUD.

“Dana tersebut masuk ke RKUD tergantung pada realisasi pencapaian setiap bulannya, bahkan setiap harinya,” jelasnya.

The post Pemprov Banten Serahkan Pengelolaan RKUD ke Bank Banten: Strategi Keuangan Terkini appeared first on seketika.com.

“Dia berharap bahwa dengan hasil laporan yang memadai, Pemkot dapat kembali meraih opini WTP, yang menjadi indikator pengelolaan keuangan yang baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Seketika.com, Jakarta – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengambil langkah signifikan dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel dengan penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kota Tangerang Tahun Anggaran 2023 kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Banten. Acara penyerahan ini berlangsung di Serang, Banten, pada Rabu (13/3).

Penyerahan LKPD Tahun Anggaran 2023 ini dilakukan oleh Penjabat Wali Kota Tangerang, Dr. Nurdin, dan diterima oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Banten, Dede Sukarjo, di ruang rapat BPK.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Wali Kota Tangerang menegaskan bahwa penyerahan LKPD TA 2023 ini merupakan bagian dari kewajiban yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Menurut ketentuan, laporan keuangan yang telah dilakukan pemeriksaan oleh BPK harus diserahkan paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir.

“Alhamdulillah, hari ini laporan keuangan kita serahkan. Langkah ini penting dalam upaya mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan akuntabel, serta sebagai bentuk ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku,” ujar Dr. Nurdin.

Dr. Nurdin juga menekankan pentingnya laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan TA 2023.

The post Wujudkan Tata Kelola Keuangan Transparan, Pemkot Tangerang Serahkan LKPD 2023 ke BPK appeared first on seketika.com.